Pemerintah Diminta Tindak Mafia dan Kartel Minyak Goreng, Anggota DPR: Jika Dibiarkan, Rusak Negara Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron meminta pemerintah mengambil tindakan tegas atas dugaan adanya permainan mafia dan kartel yang menyebabkan kelangkaan dan naiknya harga minyak goreng sawit.

Herman mengatakan, para mafia dan kartel harus ditindak tegas agar Indonesia tidak dipermainkan oleh pengusaha-pengusaha nakal itu.

"Jika para pengusaha nakal terus dibiarkan, rusak negara ini dipermainkan mereka dan rakyat yang dirugikan," kata Herman saat dihubungi Kompas.com, Jumat (18/3/2022).

Baca juga: Pegadang Warteg Sepakat Naikkan Harga Makanan karena Minyak Goreng Mahal

Politikus Partai Demokrat itu berpendapat, sejauh ini pemerintah memang telah berupaya mengatasi para mafia tersebut, namun upaya itu belum efektif, tidak komprehensif, dan hanya bersifat temporer.

Menurut Herman, memang sudah semestinya perang melawan mafia tidak hanya dilakukan oleh Menteri Perdagangan tetapi juga menggandeng institusi lainnya.

"Bahkan semestinya presiden memimpin langsung untuk mendapatkan solusinya. Pemerintah harus serius dan melahirkan kebijakan jangka panjang dan komprehensif," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengungkap, langka dan tingginya harga minyak goreng selama beberapa bulan belakangan terjadi karena permainan mafia minyak goreng.

Baca juga: Harga Minyak Goreng Naik Usai HET Dicabut, Warga: Merepotkan yang Berekonomi Lemah

"Ada orang-orang yang tidak sepatutnya mendapatkan hasil dari minyak goreng ini. Misalnya minyak goreng yang seharusnya jadi konsumsi masyarakat, masuk ke industri atau diselundupkan ke luar negeri," ujar Lutfi dalam rapat dengan Komisi VI DPR, Kamis (18/3/2022).

Ia pun menegaskan, pemerintah tidak akan menyerah melawan para mafia pangan di Indonesia.

"Saya akan perangi dan memastikan mereka yang mengerjakan itu akan dituntut di muka hukum," ujar Lutfi.