Luhut Klaim 110 Juta Warganet Ingin Pemilu Ditunda, Faisal Basri: Pejabat Publik Tak Bisa Bicara Sembarangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri menyatakan, pejabat publik tak bisa berbicara sembarangan.

Hal itu disampaikannya menyusul aksi klaim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang menyatakan punya big data 110 juta warganet menginginkan Pemilu 2024 ditunda.

“Pejabat publik itu tidak bisa bicara sembarangan, pejabat publik yang mengumbar data bahkan dijadikan alasan untuk mengubah konstitusi itu wajib mempertanggungjawabkan ke publik,” kata Faisal dalam diskusi publik bertajuk “Bersihkan Indonesia Atas Wacana Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Periode Jabatan Presiden Dalam Konteks Demokratisasi Energi”, Jumat (18/3/2022).

“Jadi kalau wacana untuk internal ya jangan disampaikan ke publik,” lanjutnya.

Baca juga: Menyoal Klaim Luhut tentang Big Data Sebut 110 Juta Warganet Ingin Pemilu 2024 Ditunda

Faisal menyatakan, ketika seorang pejabat publik berani mengumbar data ke publik, sudah sepatutnya pejabat tersebut berani mempertanggungjawabkan klaim dari data tersebut.

Menurut Faisal, jika tidak berani bertanggungjawab, maka data tersebut merupakan sebuah kebohongan besar.

“Kebohongan besar apalagi dilakukan pejabat negara tentu saja sangat haram lah,” tegas dia.

Selain itu, Faisal menilai bahwa masa depan Indonesia saat ini sedang dipertaruhkan.

Menurutnya, kemajuan maupun kemunduran suatu negara dipengaruhi oleh banyak faktor. Misalnya, geografis, sejarah, budaya, hingga sumber daya alam. Namun, dari sederet faktor tersebut, yang tak kalah penting adalah kepastian institusi.

Menurutnya, institusi ini sebagai pondasi berjalannya segala “aturan main”.

Baca juga: Soal Klaim Luhut dan Cak Imin soal Ratusan Juta Dukungan Pemilu Ditunda: Semena-mena Mengatasnamakan Rakyat

“Kita ingin membangun gedung pencakar langit, membangun kemegahan istana dan macam-macam pondasinya harus kokoh. Kalau tidak, mudah hancur, mudah rusak,” terang dia.

“Oleh karena itulah maka institusi ya kalau bahasa sederhananya aturan main harus jelas,” imbuh dia.

Diberitakan, wacana penundaan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 santer disuarakan oleh elite politik Indonesia.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan bahwa Pemilu 2024 akan digelar pada 14 Februari 2024.

Namun, sejumlah pihak menyuarakan bahwa pemilu sebaiknya ditunda dan memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo menjadi tiga periode.

Baca juga: Saat Koalisi Sentil Luhut Soal Wacana Penundaan Pemilu...

Terbaru, Luhut Binsar Pandjaitan mengeklaim mayoritas masyarakat menginginkan Pemilu 2024 ditunda.

Dalam sebuah tayangan YouTube, Luhut bahkan mengeklaim memiliki big data 110 juta warganet yang meminta supaya Pemilu 2024 ditunda.

Ia juga menepis tudingan sejumlah pihak yang meragukan validitas data tersebut, maupun tudingan yang menyebut bahwa big data itu tidak benar.

"Ya pasti adalah, masa bohong," kata Luhut usai menghadiri acara Kick-off DEWG Presidensi G-20 2022 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (15/3/2022).