Pensiunan PNS Cairkan Cek Rp 35 Miliar, Berapa Gaji Pejabat Eselon III DKI?

Berikut rincian tunjangan dari TPP bagi PNS DKI Jakarta yang menduduki jabatan pelaksana dan calon PNS:

Teknis Ahli: Rp 19.710.000

• Teknis Terampil: Rp 17.370.000
• Administrasi Ahli: Rp 15.300.000
• Administrasi Terampil: Rp 13.500.000
• Operasional Ahli: Rp 11.610.000
• Operasional Terampil: Rp 9.810.000
• Pelayanan Ahli: Rp 8.010.000
• Pelayanan Terampil: Rp 7.470.000
• Calon PNS: Rp 4.860.000

Sementara besaran TPP bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional auditor, perencana, dan dokter adalah sebagai berikut:

• Keahlian Utama: Rp 33.030.000
• Keahlian Madya: Rp 28.710.000
• Keahlian Muda: Rp 23.850.000
• Keahlian Pertama: Rp 19.620.000

Baca juga: Pensiunan Pemprov DKI Cairkan Cek Rp 35 Miliar, PPATK Ungkap Modus Transaksi Tak Wajar Pejabat

Kemudian besaran TPP bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional selain auditor, perencana, dan dokter adalah:

• Keahlian Utama: Rp 31.770.000
• Keahlian Madya: Rp 26.550.000
• Keahlian Muda: Rp 23.580.000
• Keahlian Pertama: Rp 18.720.000
• Keterampilan Penyelia: Rp 18.720.000
• Keterampilan Mahir: Rp 17.190.000
• Keterampilan Terampil: Rp 16.560.000
• Keterampilan Pemula: Rp 12.960.000

TPP diberikan setiap bulan sesuai dengan nama jabatan, kelas jabatan, dan/atau tugas yang diberikan.

Selain TPP, pejabat di lingkungan Pemprov DKI juga mendapatkan tunjangan lainnya. Salah satunya adalah tunjangan kinerja daerah (TKD) yang diatur lewat Pergub DKI Jakarta Nomor 409 tahun 2016.

Besaran TKD untuk PNS dan CPNS Pemprov DKI diberikan berdasarkan hasil penilaian kinerjanya. Sebagai daerah yang mempunyai pendapatan asli daerah (PAD) tinggi, besaran TKD di lingkungan Pemprov DKI pun tergolong cukup besar.

Seusai ketentuan, TKD diberikan setiap bulan kepada PNS yang menduduki jabatan Administrator, Pengawas, jabatan yang disetarakan jabatan Administrator/Pengawas, jabatan pelaksana, jabatan fungsional dan Calon PNS.

Baca juga: PPATK Sebut Pensiunan Pemprov DKI yang Cairkan Cek Rp 35 Miliar Tak Punya Kegiatan Usaha

Tak hanya itu, PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang menduduki jabatan struktural juga mendapat tunjangan transportasi setiap bulannya. Besarannya bervariasi tergantung eselon dan tempat penugasan.

Tunjangan transportasi untuk pejabat Pemprov DKI diatur dalam Pergub 121 Tahun 2014 dan diubah dengan Pergub No 184 Tahun 2015.

Pemberian tunjangan transportasi disesuaikan dengan grade berdasarkan lingkup wilayah kerja. Grade 1 untuk tingkat provinsi, grade 2 tingkat wilayah administrasi dan kabupaten administrasi.

Lalu grade 3 untuk tingkat wilayah kecamatan, dan grade 4 untuk tingkat wilayah kelurahan dan sekolah. Bagi eselon III, grade paling rendah adalah grade 3.

Berdasarkan aturan itu, tunjangan transportasi untuk pejabat eselon III besarannya adalah sebagai berikut:

• Grade 1: Rp 6.500.000
• Grade 2: Rp 6.000.000
• Grade 3: Rp 5.500.000