Jimly Asshiddiqie Yakin Penundaan Pemilu Tak Bakal Terealisasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie menilai
wacana penundaan pemilu tidak akan terealisasi.

Hal itu disampaikan Jimly menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang mempertanyakan apa alasan Presiden Joko Widodo harus mundur dari jabatannya.

Dalam pandangannya, mayoritas anggota DPR akan menolak menyetujui penundaan pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden.

“Percayalah mayoritas DPR menolak, apalagi DPD. Maka ide perubahan UUD 1945 di DPR dan MPR tidak akan terjadi,” jelas Jimly pada Kompas.com, Kamis (17/3/2022).

Baca juga: Drone Emprit: Isu Penundaan Pemilu Baru Ramai di Medsos Usai Klaim Big Data

Ia menyebut saat ini Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar sudah menurunkan tensinya dalam mendorong wacana itu.

“Hanya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berusaha menunggangi isu ini untuk menaikan gengsi dan popularitas. Seperti terus membuka diskusi, biarkan saja,” paparnya.

Terakhir, Jimly tak yakin pemilu akan ditunda karena tanggal penyelenggaraan pemilu sudah disepakati bersama.

“Jadwal tahapan pemilu juga sudah disepakati resmi antara DPR, Pemerintah dan KPU,” kata dia.

“Tahapannya sudah akan dimulai 1 Agustus 2022 yaitu pendaftaran parpol peserta,” imbuhnya.

Sebelumnya Luhut mengklaim mendapatkan pertanyaan dari masyarakat kenapa harus menghabiskan dana begitu besar untuk pemilu, padahal pandemi Covid-19 belum selesai.

Luhut juga menyatakan kondisi saat ini relatif tenang tanpa pergantian kepemimpinan.

Baca juga: Analisis Medsos soal Penundaan Pemilu, Drone Emprit: Tidak Ada Pro-kontra, Semua Kontra

Gelaran pemilu, lanjut Luhut, bisa mengubah situasi politik tidak tenang karena ada berbagai poros yang mendukung calon tertentu.

“Kenapa mesti kita buru-buru? Kami capek juga dengan istilah kadrun lawan kadrun, kaya gitu, ya apa istilahnya dulu itu lah. Kita mau damai, itu aja sebenarnya,” ucap dia.

Luhut serius mengatakan dirinya punya 110 juta warganet yang meminta agar Pemilu 2024 ditunda.