Kompas.com - 17/03/2022, 19:17 WIB

KOMPAS.com – Kementerian Agama telah resmi merilis tarif layanan sertifikasi halal di Indonesia yang terbaru.

Tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan BLU BPJPH.

Selain itu, terdapat juga Peraturan BPJPH Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan BLU BPJPH yang menjadi pedoman terkait tarif sertifikasi halal.

Baca juga: Cara Mengajukan Sertifikasi Halal ke BPJPH secara Online serta Syaratnya

Jenis Tarif

Menurut Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 tahun 2021, tarif layanan BLU BPJPH dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu:

  • Tarif layanan utama, yang terdiri dari: sertifikasi halal barang dan jasa, akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), registrasi auditor halal, layanan pelatihan auditor dan penyelia halal, serta sertifikasi kompetensi auditor dan penyelia halal.
  • Tarif layanan penunjang, yang terdiri dari: penggunaan lahan ruangan, gedung, dan bangunan; penggunaan peralatan dan mesin; penggunaan laboratorium; serta penggunaan kendaraan bermotor.

Terkait layanan sertifikasi halal untuk barang dan jasa meliputi:

  • layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha (self declare),
  • layanan permohonan sertifikasi halal,
  • layanan permohonan perpanjangan sertifikat halal, dan
  • layanan registrasi sertifikat halal luar negeri.

Biaya Permohonan Sertifikasi Halal dengan Pernyataan Pelaku Usaha (Self Declare)

Untuk layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha (self declare) tidak dikenakan biaya alias gratis dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.

Biaya layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha akan dibebankan pada APBN, APBD, pembiayaan alternatif untuk UMK, pembiayaan dari dana kemitraan, bantuan hibah pemerintah atau lembaga lain, dana bergulir, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Biaya Permohonan Sertifikat Halal

Berikut rincian biaya permohonan sertifikat halal untuk barang dan jasa (per sertifikat).

Permohonan Sertifikat Halal:

  • Usaha Mikro dan Kecil: Rp 300.000
  • Usaha Menengah: Rp 5.000.000
  • Usaha Besar dan/atau berasal dari luar negeri: Rp 12.500.000

Permohonan Perpanjangan Sertifikat Halal:

  • Usaha Mikro dan Kecil: Rp 200.000
  • Usaha Menengah: Rp 2.400.000
  • Usaha Besar dan/atau berasal dari luar negeri: Rp 5.000.000

Registrasi Sertifikasi Halal Luar Negeri:

  • Registrasi Sertifikasi Halal Luar Negeri: Rp 800.000

Baca juga: Siapa yang Berwenang Menetapkan Produk Halal, MUI atau BPJPH Kemenag?

Daftar Batas Tertinggi Unit Cost Biaya Pemeriksaan Kehalalan Produk oleh LPH untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

  • Produk dalam positif list /produk dengan proses/material sederhana: Rp 350.000
  • Pangan olahan: Rp 350.000
  • Obat: Rp 350.000
  • Kosmetik: Rp 350.000
  • Barang gunaan: Rp 350.000
  • Jasa: Rp 350.000
  • Restoran/katering/kantin: Rp 350.000
  • Rumah potong hewan/unggas dan jasa sembelihan: Rp 350.000

Daftar Batas Tertinggi Unit Cost Biaya Pemeriksaan Kehalalan Produk LPH untuk Pelaku Usaha Menengah, Besar dan/atau Luar Negeri

  • Produk dalam positif list /produk dengan proses/material sederhana: Rp 3.000.000
  • Pangan olahan, produk kimiawi, produk mikrobial: Rp 6.468.750
  • Flavour dan fragrance: Rp 7.652.500
  • Produk rekayasa genetika: Rp 5.412.500
  • Obat, kosmetik, produk biologi Rp 5.900.000
  • Vaksin: Rp 21.125.000
  • Gelatin: Rp 7.912.000
  • Barang gunaan dan kemasan: Rp 3.937.000
  • Jasa: Rp 5.275.000
  • Restoran/katering/kantin: Rp 3.687.500
  • Rumah potong hewan/unggas dan jasa sembelihan: Rp 3.937.000
 
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketika Jokowi Diserbu Anggota DPR untuk Swafoto Usai Sidang Tahunan MPR...

Ketika Jokowi Diserbu Anggota DPR untuk Swafoto Usai Sidang Tahunan MPR...

Nasional
Spesifikasi Kapal Bantu Rumah Sakit KRI dr Radjiman Milik TNI AL

Spesifikasi Kapal Bantu Rumah Sakit KRI dr Radjiman Milik TNI AL

Nasional
Puan Sebut Masyarakat Sudah Lebih Dewasa Hadapi Perbedaan Politik

Puan Sebut Masyarakat Sudah Lebih Dewasa Hadapi Perbedaan Politik

Nasional
KPU Minta Bawaslu Kirim Surat Resmi Terkait Kendala Pengaksesan Sipol

KPU Minta Bawaslu Kirim Surat Resmi Terkait Kendala Pengaksesan Sipol

Nasional
Ditanya Kapan Penetapan Capres-Cawapres Koalisi Gerindra-PKB, Prabowo: Tadi Ada Pesan 'Ojo Kesusu'

Ditanya Kapan Penetapan Capres-Cawapres Koalisi Gerindra-PKB, Prabowo: Tadi Ada Pesan "Ojo Kesusu"

Nasional
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Bupati Mimika Eltinus Omaleng

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Bupati Mimika Eltinus Omaleng

Nasional
Jokowi-Ma'ruf Kenakan Jas Hadiri Rapat Paripurna DPR Terkait RUU APBN

Jokowi-Ma'ruf Kenakan Jas Hadiri Rapat Paripurna DPR Terkait RUU APBN

Nasional
Geledah Kantor-Rumah Bupati Pemalang, KPK Amankan Dokumen dan Uang

Geledah Kantor-Rumah Bupati Pemalang, KPK Amankan Dokumen dan Uang

Nasional
PKS Sebut Anies Masuk Radar Capres yang Sedang Dikaji

PKS Sebut Anies Masuk Radar Capres yang Sedang Dikaji

Nasional
Ibas Sebut Komunikasi Politik Demokrat Tak Terbatas Parpol Tertentu

Ibas Sebut Komunikasi Politik Demokrat Tak Terbatas Parpol Tertentu

Nasional
KPU Tanggapi Keluhan Bawaslu Soal Pengawasan Verifikasi Parpol: Sipol Bisa Dibaca 24 Jam

KPU Tanggapi Keluhan Bawaslu Soal Pengawasan Verifikasi Parpol: Sipol Bisa Dibaca 24 Jam

Nasional
Bupati Mimika Eltinus Omaleng Gugat KPK ke PN Jaksel Soal Penetapan Tersangka

Bupati Mimika Eltinus Omaleng Gugat KPK ke PN Jaksel Soal Penetapan Tersangka

Nasional
Kader PKB Ingin Cak Imin dan Prabowo Segera Gelar Musyawarah soal Pencapresan

Kader PKB Ingin Cak Imin dan Prabowo Segera Gelar Musyawarah soal Pencapresan

Nasional
PKS Tak Kunjung Umumkan Koalisi Pemilu 2024: Bukan Pameran UMKM

PKS Tak Kunjung Umumkan Koalisi Pemilu 2024: Bukan Pameran UMKM

Nasional
Surya Darmadi Batal Diperiksa karena Kurang Fit

Surya Darmadi Batal Diperiksa karena Kurang Fit

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.