Kompas.com - 17/03/2022, 18:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat menganggap wacana penundaan pemilu ini sudah terstruktur secara sistematis.

Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai wacana penundaan pemilu ini bahkan semakin terang benderang digulirkan oleh elite penguasa untuk melanggengkan kekuasaan.

"Nikmat berkuasa mengubah mereka menjadi bromocorah reformasi dan demokrasi," singgung Kamhar, Kamis (17/3/2022).

Lebih lanjut, Kamhar menyinggung Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai salah satu lingkaran kekuasaan yang mendukung pemilu ditunda.

Baca juga: Otak Atik Logika Luhut soal Perlunya Pemilu Ditunda: Tak Ada Alasan Jokowi Turun?

Dia mengaku miris melihat manuver-manuver yang dilakukan Luhut dalam mendukung penundaan pemilu. Padahal, Luhut adalah pembantu Presiden.

"Yang satu ini (Luhut) terus-menerus mempertontonkan aksi-aksi yang bertolak belakang dengan pernyataan Presiden Jokowi," ujarnya.

"Padahal Menko Polhukam Profesor Mahfud MD yang sesuai tupoksi sudah secara tegas dan terang benderang menyatakan tidak adanya penundaan pemilu," sambung dia.

Kamhar mengatakan, Luhut bahkan masih melanjutkan argumentasinya terhadap penundaan pemilu.

Baca juga: Soal Penundaan Pemilu 2024, Luhut Pertanyakan Alasan Jokowi Harus Turun

Kekinian, Kamhar menyoroti narasi Luhut yang menyinggung Pemilu tidak perlu terburu-buru, karena akan menimbulkan polarisasi di masyarakat.

"Setelah big data, sekarang argumentasi cebong-kadrun. Ini sudah tidak relevan semenjak Prabowo dan Sandiaga Uno menjadi pembantu Presiden Jokowi," tuturnya.

"Lagi pula itu argumen yang paling tak berkualitas dan sama sekali tak ada relevansinya dengan penundaan pemilu," tambah Kamhar.

Baca juga: Tolak Jabat Presiden Seumur Hidup, Soeharto: Kenapa Ribut-ribut!

Menurut Kamhar, berbagai argumentasi yang dinyatakan Luhut selama ini tidak kuat dan tidak bisa diterima.

Oleh karena itu, ia meminta Luhut fokus terhadap tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) sebagai Menko Marves.

Di sisi lain, Kamhar menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil tindakan tegas menertibkan menteri-menterinya terkait wacana penundaan pemilu.

"Presiden Jokowi mesti tegas mengambil tindakan terhadap pembantu-pembantunya yang insubordinasi. Apalagi berpotensi menjerumuskannya melanggar konstitusi. Jika terus menerus melakukan pembiaran, publik akan berpikir Pak Lurah main dua kaki," pungkas Kamhar.

Baca juga: KPK Ungkap Ada Pejabat Pemprov DKI Cairkan Cek Rp 35 Miliar Usai Pensiun

Sebelumnya, Busyro Muqqodas menilai isu penundaan pemilu yang dikemukakan elite politik sebagai penistaan terhadap konstitusi.

Busyro menyebut bahwa elite-elite politik yang terlibat wacana ini berniat mengawetkan kekuasaan.

"Ini menunjukkan semakin tumpulnya kepekaan tentang pentingnya sifat jujur, cerdas, dan keteladanan prima dalam menjalankan amanat rakyat," kata Busyro dalam diskusi virtual, Rabu (16/3/2022).

"Semakin vulgarnya sikap kekuasaan, vulgar sekali tidak ada rasa malu. Seperti keledai-keledai politik saja. Tidak belajar dari masa lalu," lanjutnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Media Asing Investigasi Tragedi Kanjuruhan, Mahfud: Nanti Lihat Mana yang Faktual

Media Asing Investigasi Tragedi Kanjuruhan, Mahfud: Nanti Lihat Mana yang Faktual

Nasional
Dapat Dukungan dari Jokowi, Prabowo Berpeluang Kalahkan Anies di Pilpres?

Dapat Dukungan dari Jokowi, Prabowo Berpeluang Kalahkan Anies di Pilpres?

Nasional
Kemenpora Prioritaskan Audit 18 Stadion Pertandingan Liga 1

Kemenpora Prioritaskan Audit 18 Stadion Pertandingan Liga 1

Nasional
Mahfud Targetkan Laporan Pengusutan Tragedi Kanjuruhan Selesai Pekan Depan

Mahfud Targetkan Laporan Pengusutan Tragedi Kanjuruhan Selesai Pekan Depan

Nasional
Survei PWS: Elektabilitas Prabowo Tertinggi, Disusul Ganjar dan Anies

Survei PWS: Elektabilitas Prabowo Tertinggi, Disusul Ganjar dan Anies

Nasional
Survei PWS: Sentimen Negatif terhadap Nasdem Meningkat Setelah Deklarasikan Anies sebagai Capres

Survei PWS: Sentimen Negatif terhadap Nasdem Meningkat Setelah Deklarasikan Anies sebagai Capres

Nasional
Ketika AHY Kenalkan Relawan Anies-AHY...

Ketika AHY Kenalkan Relawan Anies-AHY...

Nasional
Periksa Susi Pudjiastuti, Kejagung Dalami Penentuan Kuota Impor Garam

Periksa Susi Pudjiastuti, Kejagung Dalami Penentuan Kuota Impor Garam

Nasional
Survei PWS: 74 Persen Warga Tak Setuju Jokowi Maju Lagi di Pilpres 2024

Survei PWS: 74 Persen Warga Tak Setuju Jokowi Maju Lagi di Pilpres 2024

Nasional
Mahfud Sebut TGIPF Bakal Gali “Penyakit” PSSI soal Tata Kelola Sepak Bola Nasional

Mahfud Sebut TGIPF Bakal Gali “Penyakit” PSSI soal Tata Kelola Sepak Bola Nasional

Nasional
Soroti Sejumlah Kasus Libatkan Polisi, Anggota DPR: Runtuhkan Usaha Kapolri

Soroti Sejumlah Kasus Libatkan Polisi, Anggota DPR: Runtuhkan Usaha Kapolri

Nasional
Dirut PT LIB Jadi Tersangka Tragedi Kanjuruhan, Menpora: Jalani Saja, Kepolisian Ada Alasan

Dirut PT LIB Jadi Tersangka Tragedi Kanjuruhan, Menpora: Jalani Saja, Kepolisian Ada Alasan

Nasional
Kenapa Kapolda Jatim Tak Dicopot Buntut Tragedi Kanjuruhan? Polri Bilang Begini

Kenapa Kapolda Jatim Tak Dicopot Buntut Tragedi Kanjuruhan? Polri Bilang Begini

Nasional
Anies Capres Nasdem, Waketum PKB: Koalisi PKB-Gerindra Siap Bertanding

Anies Capres Nasdem, Waketum PKB: Koalisi PKB-Gerindra Siap Bertanding

Nasional
Bertemu Dewan Direksi BPJS Ketenagakerjaan, Jokowi: Kelola Dana dengan Hati-hati

Bertemu Dewan Direksi BPJS Ketenagakerjaan, Jokowi: Kelola Dana dengan Hati-hati

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.