Kompas.com - 16/03/2022, 16:53 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik, Busyro Muqqodas menilai isu penundaan pemilu yang dikemukakan elite politik sebagai penistaan terhadap konstitusi.

Busyro menyebut bahwa elite-elite politik yang terlibat wacana ini berniat mengawetkan kekuasaan.

"Ini menunjukkan semakin tumpulnya kepekaan tentang pentingnya sifat jujur, cerdas, dan keteladanan prima dalam menjalankan amanat rakyat," kata Busyro dalam diskusi virtual, Rabu (16/3/2022).

Baca juga: KPU Gelar Rapat Transisi Kepemimpinan, Bahas Draf PKPU Tahapan Pemilu dan Pendaftaran Partai

"Semakin vulgarnya sikap kekuasaan, vulgar sekali tidak ada rasa malu. Seperti keledai-keledai politik saja. Tidak belajar dari masa lalu," lanjutnya.

Busyro melanjutkan, wacana penundaan pemilu mengindikasikan bahwa dunia politik dalam negeri berada dalam tekanan oligarki "bisnis-bisnis gelap".

Wacana ini menunjukkan, ujar dia, terjadinya krisis akal budi dari para pemegang kekuasaan.

"Yang saya ingin kemukakan, ini menunjukkan menguatnya nafsu dan syahwat politik demi tujuan pengawetan kekuasan oleh elite parpol dan kalangan presiden jokowi di istana sana," ujar Busyro.

Busyro mengungkapkan bahwa tidak ada alasan, baik secara empiris, hukum, dan konstitusional, buat menunda pemilu. Baginya, konstitusi adalah puncak rohaniah moralitas manusia.

"Ketika konstitusi ini dilanggar dengan sengaja dengan cara berpikir keledai politik, selain penistaan terhadap konstitusi, ini juga bentuk terorisme terhadap rakyat, terhadap kebangsaan kita," kata Busyro.

Ia berharap agar elemen masyarakat sipil serius merespons wacana ini dengan kritis dan elegan, serta jangan dibiarkan atau malah menunggangi isu ini.

Baca juga: Pakar Hukum Tata Negara UGM Khawatir KPU Jadi Alat untuk Tunda Pemilu 2024

Sebelumnya, tiga ketua umum partai politik yaitu Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Wacana ini diawali oleh Muhaimin yang mengusulkan Pemilu 2024 diundur dengan dalih khawatir mengganggu momentum kebangkitan ekonomi Tanah Air yang terdampak pandemi Covid-19 pada tahun tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peringatan HUT ke-77 TNI Akan Digelar di Istana Merdeka

Peringatan HUT ke-77 TNI Akan Digelar di Istana Merdeka

Nasional
Wapres: Lingkungan Kerja Harus Aman dan Hak Pekerja Terpenuhi

Wapres: Lingkungan Kerja Harus Aman dan Hak Pekerja Terpenuhi

Nasional
BPOM Terbitkan Izin Edar Vaksin Indovac dan Vaksin AWcorna

BPOM Terbitkan Izin Edar Vaksin Indovac dan Vaksin AWcorna

Nasional
Soal Badan Peradilan Pilkada, MK Kabulkan Permohonan Perludem Seluruhnya

Soal Badan Peradilan Pilkada, MK Kabulkan Permohonan Perludem Seluruhnya

Nasional
Bisikan Istri 'Ada Cakrabirawa, Jangan Keluar' Selamatkan AH Nasution dari G30S/PKI

Bisikan Istri "Ada Cakrabirawa, Jangan Keluar" Selamatkan AH Nasution dari G30S/PKI

Nasional
Doakan Khofifah, Wapres: Sekarang Jadi Gubernur, Mudah-mudahan Nanti Naik

Doakan Khofifah, Wapres: Sekarang Jadi Gubernur, Mudah-mudahan Nanti Naik

Nasional
Prediksi Pengamat, Ridwan Kamil Cocok Masuk Golkar, Nasdem, atau Demokrat

Prediksi Pengamat, Ridwan Kamil Cocok Masuk Golkar, Nasdem, atau Demokrat

Nasional
TNI AU Siap Operasikan Jet Tempur Rafale Buatan Perancis

TNI AU Siap Operasikan Jet Tempur Rafale Buatan Perancis

Nasional
Putri Candrawathi Penuhi Kewajiban Lapor Diri di Bareskrim

Putri Candrawathi Penuhi Kewajiban Lapor Diri di Bareskrim

Nasional
Ketua Ombudsman Sebut Lembaganya Sering Disebut Macan Ompong

Ketua Ombudsman Sebut Lembaganya Sering Disebut Macan Ompong

Nasional
PTUN Jakarta Tolak Gugatan Eks Pegawai KPK ke Firli, BKN, dan Jokowi

PTUN Jakarta Tolak Gugatan Eks Pegawai KPK ke Firli, BKN, dan Jokowi

Nasional
12 Calon Komisioner Komnas HAM Jalani 'Fit and Proper Test' di Komisi III DPR Hari Ini

12 Calon Komisioner Komnas HAM Jalani "Fit and Proper Test" di Komisi III DPR Hari Ini

Nasional
Febri, Waktunya Mundur sebagai Pengacara Putri Candrawathi!

Febri, Waktunya Mundur sebagai Pengacara Putri Candrawathi!

Nasional
Survei Sebut Puan Maharani Berpotensi Gerus Suara PDI-P, Kader Pendukung Bilang Begini

Survei Sebut Puan Maharani Berpotensi Gerus Suara PDI-P, Kader Pendukung Bilang Begini

Nasional
Kewenangan Penahanan Putri Candrawathi Masih di Polri sampai Pelimpahan Tahap II

Kewenangan Penahanan Putri Candrawathi Masih di Polri sampai Pelimpahan Tahap II

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.