Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah, DPR, dan KPU Didesak Segera Bahas Anggaran Pemilu

Kompas.com - 16/03/2022, 14:00 WIB
Vitorio Mantalean,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Nurul Amalia Salabi, mendesak para pengambil keputusan segera membahas anggaran Pemilu 2024.

Jika tidak segara dibahas, maka tak heran bila publik menilai pemerintah, DPR, maupun KPU, tidak cukup serius untuk melangsungkan pemilu pada 2024 sehingga membiarkan isu penundaan pemilu terus bergulir.

"Kami di Perludem sangat mendorong pemerintah, DPR, juga KPU untuk menyegerakan anggaran Pemilu 2024. KPU juga harus ditagih mana PKPU (peraturan KPU), tahapan dan jadwal pemilu karena PKPU, tahapan dan jadwal pemilu adalah prasyarat pembahasan anggaran," kata Nurul dalam diskusi daring pada Rabu (16/3/2022).

Baca juga: 3 Alasan Mengapa Kita Harus Menolak Wacana Penundaan Pemilu 2024

"Kalau PKPU, jadwal, dan tahapannya tidak ada, anggarannya tidak ada juga, maka kita sulit untuk melihat komitmen para pihak dari pemerintah bahwa Pemilu 2024 jadi terselenggara," lanjut dia.

Nurul menyebutkan, tidak ada alasan bagi siapa pun untuk bicara bahwa anggaran untuk Pemilu 2024 tidak ada atau kurang. Pasalnya, semua pengambil keputusan seharusnya sudah mafhum bahwa setiap lima tahun sekali negara ini bakal menggelar pemilihan umum, sehingga rancangan anggaran semestinya sudah disiapkan sejak awal.

"Kita butuh ada anggaran, PKPU, tahapan dan jadwal untuk memastikan para pihak bahwa pemilu 2024 itu terselenggara," ujar Nurul.

"Segala pihak harus bersiap menyelenggarakan Pemilu 2024 yang tahapannya itu akan dimulai pada Juni tahun ini, 20 bulan sebelum hari pemungutan suara," imbuhnya.

Di samping itu, Presiden RI Joko Widodo juga didesak buat segera melantik komisioner baru KPU dan Bawaslu. Sebab, Ketua DPR Puan Maharani mengeklaim bahwa pembahasan anggaran Pemilu 2024 lebih baik bila dilakukan setelah pelantikan para komisioner baru KPU dan Bawaslu terpilih.

KPU sendiri telah merevisi usulan anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 dari Rp 86 triliun menjadi 76,6 triliun sebagai usulan akhir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Nasional
Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Nasional
MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com