Pengamat Sebut Klaim Big Data Wacana Penundaan Pemilu Cuma Omong Kosong

JAKARTA, KOMPAS.com - Keberadaan big data yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, terkait wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden tanpa pemilu atau perubahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode masih menjadi misteri.

Peneliti Indikator Politik Bawono Kumoro menduga klaim big data hanya omong kosong demi mencari pembenaran untuk meloloskan agenda itu.

"Keengganan pihak-pihak pendukung penundaan pemilu untuk membuka big data mereka maksud itu dapat dibaca sebagai omong kosong mereka dalam rangka mencari pembenaran saja," kata Bawono kepada Kompas.com, Selasa (15/3/2022).

Baca juga: PDI-P Pertanyakan Kapasitas Luhut Bicara Soal Penundaan Pemilu

Muhaimin pernah menyarankan untuk menunda pemilu demi menjaga stabilitas ekonomi pada 2024. Selain itu, dia mengklaim mempunyai big data dari media sosial terkait dengan dukungan masyarakat yang menghendaki penundaan pemilu.

Klaim big data tentang 100 juta pengguna medsos di Indonesia yang mendukung penundaan pemilu 2024 juga disampaikan oleh Luhut.

Wacana itu pun didukung oleh dua ketua umum partai politik pendukung pemerintah, yaitu Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Keduanya beralasan penundaan pemilu patut dipertimbangkan demi momentum perbaikan perekonomian di masa pandemi Covid-19 dan hanya menyampaikan aspirasi dari kelompok pengusaha.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai bagian dari koalisi pemerintah menyatakan mereka menolak wacana penundaan pemilu. Namun, mereka mendukung usulan perubahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode dengan alasan klaim bahwa rakyat masih menghendaki Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memimpin.

Baca juga: Kritik Wacana Penundaan Pemilu, Ketua DPD Nilai Hegemoni Parpol Terlalu Besar

Bawono menyatakan sampai saat ini dia meragukan apakah para pengusul wacana penundaan pemilu itu memang benar-benar mempunyai landasan tentang big data terkait hal itu. Dia juga mengusulkan supaya pihak-pihak yang mengajukan wacana itu sebaiknya membuka data yang mereka klaim terkait dengan dukungan penundaan pemilu.

"Boleh jadi big data dimaksud itu tidak pernah ada atau bisa juga tidak valid sehingga mereka takut diuji atau dikritisi oleh publik serta para ahli big data," ucap Bawono.

Hasil survei Litbang Kompas awal Maret 2022 misalnya, menunjukkan mayoritas masyarakat menginginkan pemilu tetap digelar pada 14 Februari 2024.

"Sebanyak 62,3 persen setuju pemilu tetap digelar 14 Februari 20244," demikian hasil survei Litbang Kompas yang dikutip dari Kompas.id, Senin (14/3/2022) lalu.

Kemudian, sebanyak 25,1 persen responden mengaku tidak mempersoalkan pemilu ditunda 2-3 tahun lagi atau tidak. Sementara, hanya 10,3 persen yang mengaku setuju Pemilu 2024 ditunda 2-3 tahun lagi untuk menjaga agenda pemulihan ekonomi akibat pandemi. Sisanya, sebanyak 2,3 persen menjawab tidak tahu.

Baca juga: Guru Besar Unair Minta Jokowi Tegas atas Isu Penundaan Pemilu

Survei Litbang Kompas dilakukan melalui sambungan telepon pada 7-12 Maret 2022. Adapun sebanyak 1.002 responden berusia minimal 17 tahun yang berdomisili di perkotaan di 34 provinsi telah diwawancarai dalam survei. Survei ini menggunakan metode pada tingkat kepercayaan 95 persen, dengan margin of error lebih kurang 3,1 persen.