Penjelasan Mengenai Beda Sertifikasi Halal Kemenag dan Fatwa Halal MUI

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) telah menetapkan logo Halal Indonesia yang berlaku secara nasional.

Penetapan logo halal oleh pemerintah tersebut menandai babak baru proses pengajuan sertifikasi halal yang sebelumnya dikelola oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), sertifikasi halal diselenggarakan oleh pemerintah, bukan lagi oleh organisasi masyarakat (ormas).

Baca juga: Fakta-fakta Logo Halal Indonesia yang Tuai Kontroversi: Bentuk, Makna, dan Masa Berlaku

Meski saat ini sertifikasi halal dipegang oleh pemerintah, MUI tetap memiliki wewenang untuk menetapkan kehalalan produk, yakni lewat sidang fatwa halal.

Lalu, apa beda keduanya?

Sertifikat halal, berdasarkan UU JPH yaitu sebagai pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH.

Untuk mendapatkan pengakuan halal tersebut, BPJPH bekerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk memeriksa bahan dari produk yang akan disertifikasi, serta MUI untuk melakukan sidang oleh komisi fatwa.

Ketua Bidang Halal dan Ekonomi Syariah MUI Sholahuddin Al Aiyub menjelaskan, fatwa halal adalah satu satu proses yang harus dijalani oleh sebuah produk untuk bisa mendapatkan sertifikat halal.

"Jadi saat ini, berdasarkan skema undang-undang seperti yang dijelaskan, ada keterlibatan BPJPH dari aspek pendaftaran dan penerbitan sertifikat halal, ada keterlibatan scientist dalam hal pemeriksaan bahannya di LPH (Lembaga Pemeriksa Halal), dan ada keterlibatan komisi fatwa MUI dalam penetapan kehalalan produk," jelas Sholahuddin ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (15/3/2022).

Baca juga: Begini Tahapan serta Tarif Permohonan Sertifikat Halal di BPJPH

Sholahuddin pun secara rinci menjelaskan, saat ini, proses untuk mendapatkan sertifikat halal dimulai dari BPJPH dengan mendaftarkan permohonan.