Pimpinan Komisi II Sebut Pembahasan Anggaran Pemilu 2024 Digelar Setelah Komisioner KPU-Bawaslu Dilantik

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mengungkapkan, rapat pembahasan anggaran Pemilu 2024 akan dilaksanakan bersama dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setelah resmi dilantik.

Menurutnya, rapat itu akan digelar di Komisi II menunggu pelantikan yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ya, itu akan kita lakukan setelah pelantikan KPU dan Bawaslu yang baru," kata Junimart di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Baca juga: Tahapan dan Anggaran Pemilu 2024 Akan Dibahas Usai Reses DPR

Politisi PDI-P itu mengeklaim, rapat tersebut juga tidak akan berdekatan dengan tahapan awal Pemilu.

Diketahui, tahapan awal Pemilu direncanakan berlangsung pada Juni 2022.

"Enggak, karena tahap awal itu kan diperkirakan dimulai pada Juni tahun ini. Sedangkan berakhirnya (jabatan anggota KPU dan Bawaslu sekarang) pada 11 April," jelasnya.

Oleh karena itu, Junimart berharap Presiden Jokowi segera bisa melantik komisioner KPU-Bawaslu.

Ia pun berharap, pelantikan dilakukan paling lambat akhir Maret 2022.

"Kita harapkan presiden sudah bisa melantik pada akhir bulan ini biar efektivitas bisa berjalan lancar," katanya.

Baca juga: Isu Reshuffle, PAN Dinilai Bidik Logistik Persiapan Pemilu 2024

Sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPR menegaskan, pihaknya akan tetap patuh pada kesepakatan antara pemerintah, penyelenggara pemilihan umum (pemilu), dan DPR terkait jadwal pelaksanaan Pemilu 2024, yaitu pada14 Februari tahun itu.

"Saya kira enggak ada alasan untuk menunda pemilu. Pemilu itu kan sudah disepakati, pemerintah sudah menyepakati dengan DPR, tanggal, bulannya sudah disepakati, kemudian pilkada juga sudah disepakati," kata Wakil Ketua Banggar, Syarif Alkadrie, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (9/3/2022).

Banggar belum menyepakati jumlah alokasi anggaran untuk Pemilu 2024. Menurut dia, hal ini terjadi karena anggaran pemilu memang masih perlu dibahas di Komisi II DPR sebagai mitra kerja KPU.