Jokowi: Pembangunan IKN Pekerjaan Rumit, Butuh Waktu 15-20 Tahun

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, merupakan pekerjaan yang sangat besar dan rumit.

Oleh karenanya, dibutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk menyelesaikan megaproyek tersebut.

"Bukan pekerjaan yang mudah, ini pekerjaan rumit. Oleh sebab itu memang butuh waktu yang panjang, perkiraan kita antara 15 sampai 20 tahun baru bisa diselesaikan," kata Jokowi saat berkemah di titik nol IKN Nusantara, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (15/3/2022).

Baca juga: Saat Jokowi Gelar Prosesi Penyatuan Tanah dan Air hingga Berkemah di IKN

Oleh karena butuh waktu yang lama, kata Jokowi, penting untuk segera membangun infrastruktur IKN.

Ia berharap, dengan terbentuknya Otorita IKN berikut kepala otorita dan wakil kepala otorita, realisasi pembangunan ibu kota negara baru semakin dekat.

"Kelembagaan sudah ada, nanti perencanaan yang lebih detail, entah itu DED (detailed engineering design) dan lain-lain juga disiapkan sehingga akan semakin kelihatan nanti," ujarnya.

Selain butuh waktu yang lama, kata Jokowi, pembangunan IKN memerlukan dana yang tidak sedikit. Menurut hitungan sementara, butuh dana hingga Rp 466 triliun untuk membangun ibu kota negara baru.

Dana itu nantinya berasal dari berbagai sumber, salah satunya anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar 19-20 persen.

Baca juga: Kisah Tanah dan Air dari Penjuru Indonesia yang Ditumpahkan di Ibu Kota Nusantara...

Selain APBN, dana pembangunan IKN juga bisa berasal dari public private partnership (PPP) dan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Bisa juga dari investasi sektor swasta, BUMN, obligasi publik, dan lainnya.

"Saya kira kita ingin otorita ini fleksibel dan lincah dan bisa mendapatkan skema-skema pendanaan dari berbagai skema yang ada," kata Jokowi.

Presiden berharap, keberadaan IKN Nusantara ke depan mampu mengurangi kesenjangan populasi di tanah air. Sebab, sebanyak 56 persen populasi penduduk Indonesia berpusat di Pulau Jawa, khususnya di DKI Jakarta.

Padahal, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di berbagai penjuru.

Pemindahan ibu kota negara juga diharapkan berimbas pada pemerataan ekonomi. Jokowi mengatakan, 58 persen perputaran ekonomi ada di Pulau Jawa.

"Harus ada magnet yang lain sehingga dari 17.000 pulau ini semua tidak menuju ke Jawa, sehingga beban Pulau Jawa, beban Jakarta tidak semakin berat," kata dia.