Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Wakil Ketua BKSAP Sebut Sidang IPU Ke-144 Jadi Kebangkitan Pariwisata di Bali

Kompas.com - 15/03/2022, 08:18 WIB
Dwi Nur Hayati ,
Amalia Purnama Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Putu Supadma mengatakan, pelaksanaan sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 Tahun 2022 akan menjadi momentum untuk membuka pintu gerbang pariwisata, khususnya di Bali.

Sebab, lanjut dia, delegasi parlemen tersebut akan dihadiri oleh banyak negara. Hal ini menjadi awal berkunjungnya wisatawan mancanegara sejak dua tahun akibat pandemi Covid-19.

“Awal 2022 mengawali bangkitnya pariwisata yang pada akhirnya memberikan kontribusi peningkatan ekonomi kepada masyarakat. Utamanya di Bali, karena destinasi wisata wilayah ini salah satu yang paling terpuruk,” ucap Putu melalui live streaming Instagram @dpr_ri dalam program Kongkow Berfaedah tentang kesiapan Bali sebagai tuan rumah IPU Ke-144, Senin, (14/3/2022).

Untuk diketahui, IPU ke-144 Tahun 2022 akan dilaksanakan pada Minggu (20/3/2022) hingga Kamis (24/3/2022) di Bali International Convention Centre, Nusa Dua, Bali. Sekitar 110 dari total 179 negara dipastikan hadir dalam delegasi parlemen dunia ini dan jumlahnya bisa bertambah.

Baca juga: Di Forum Parlemen Dunia, Puan Sebut Pandemi Jadi Momentum agar Pembangunan Lebih Hijau

Terkait kesiapan acara IPU ke-144, Putu menjelaskan, pihaknya telah bertemu dengan pemerintah daerah (pemda) hingga Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali untuk meminta izin sekaligus dukungan.

“Dari pertemuan itu kami menerima respon positif. Apalagi kami mendapat informasi bahwa penerapan vaksinasi 2 di Bali sudah lebih dari 100 persen. Disusul vaksinasi booster terus diberlakukan,” ujarnya.

Selain vaksin, lanjut Putu, penerapan protokol kesehatan (prokes) di Bali juga dilakukan secara ketat. Ini menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia, terutama Bali sudah siap untuk dikunjungi.

Tak hanya kesiapan acara IPU ke-144, ia mengatakan, pihaknya juga memberi apresiasi atas kelonggaran pemerintah yang telah menghapus kebijakan travel bubble atau skema untuk membuka gerbang pariwisata antar-negara selama pandemi Covid-19 di Bali.

Baca juga: Syarat Lengkap Skema Travel Bubble di Bali untuk WNI dan WNA

“Saya sangat apresiasi sekali atas ketentuan para pihak pihak terkait, termasuk Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Kemaritiman) Luhut Binsar Pandjaitan yang memberikan keyakinan dan komitmen agar pembukaan kepariwisataan dan event besar terlaksana dengan baik. Semoga gayung bersambut,” imbuhnya.

Dampak IPU ke-144 untuk masyarakat

Dengan kesuksesan IPU ke-144, Putu mengungkapkan, pihaknya berharap momen pertemuan perkumpulan parlemen dunia ini memberikan dampak positif untuk masyarakat Bali.

“Terutama dalam usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), para peserta dari berbagai negara itu bisa membeli kerajinan bali, seperti tenun Bali atau patung Bali,” ucapnya.

Misalnya, lanjut Putu, delegasi dilaksanakan dengan 110 negara dan target DPR RI adalah menghadirkan 1.200 orang di Bali. Hal ini tentu akan membuat peningkatan ekonomi. Sebab, para peserta punya waktu berkunjung ke tempat wisata atau membeli cendera mata.

Baca juga: Sirkuit Mandalika Selesai Diaspal Ulang, MGPA Menanti Delegasi FIM

Dari kunjungan tersebut, ia meyakini, wisatawan akan mempromosikan Indonesia lewat media sosial (medsos) atau dari mulut ke mulut kepada keluarga hingga rekan mereka.

“Jadi saya pikir ini momentum yang sangat baik. Semoga masyarakat bisa mendapat manfaat yang besar,” imbuh Putu.

Bukan hanya di Bali, ia mengatakan, destinasi wisata di Indonesia lainnya juga bisa menjadi tujuan para peserta delegasi. Sebab, mereka diketahui sudah datang lebih awal sebelum sidang IPU ke-144 diadakan atau bahkan menunda kepulangan.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Tanggal 8 Desember Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Desember Memperingati Hari Apa?

Nasional
Singgung Kekhususan Daerah, Mahfud Tak Persoalkan RUU DKJ Atur Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Singgung Kekhususan Daerah, Mahfud Tak Persoalkan RUU DKJ Atur Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Nasional
Peringatan Hari HAM Sedunia 2023 Bertemakan Harmoni dalam Keberagaman

Peringatan Hari HAM Sedunia 2023 Bertemakan Harmoni dalam Keberagaman

Nasional
Di Hadapan Pimpinan Ponpes, Mahfud Janji Beri Perhatian Penuh pada Pesantren jika Terpilih

Di Hadapan Pimpinan Ponpes, Mahfud Janji Beri Perhatian Penuh pada Pesantren jika Terpilih

Nasional
Di Hadapan Pimpinan Ponpes dan Dewan Masjid, Hary Tanoe Klaim Said Aqil Dukung Mahfud

Di Hadapan Pimpinan Ponpes dan Dewan Masjid, Hary Tanoe Klaim Said Aqil Dukung Mahfud

Nasional
Hary Tanoe Sebut Parpol Pengusung Ganjar-Mahfud Tak Pernah Bahas Bagi-bagi Kekuasaan

Hary Tanoe Sebut Parpol Pengusung Ganjar-Mahfud Tak Pernah Bahas Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Soal Cegah Konflik Kepentingan, Ketua KPK Nawawi Singgung Sikap Eks Kapolri Hoegeng Tutup Toko Bunga Miliknya

Soal Cegah Konflik Kepentingan, Ketua KPK Nawawi Singgung Sikap Eks Kapolri Hoegeng Tutup Toko Bunga Miliknya

Nasional
Didakwa Terima Suap Rp 11 Miliar, Sekretaris MA Hasbi Hasan: Bukti Nanti di Persidangan

Didakwa Terima Suap Rp 11 Miliar, Sekretaris MA Hasbi Hasan: Bukti Nanti di Persidangan

Nasional
Skor Penanganan Perkara Turun, KPK Diimbau Tutup Celah Kebocoran Perkara

Skor Penanganan Perkara Turun, KPK Diimbau Tutup Celah Kebocoran Perkara

Nasional
Banyak Pelanggaran, KPK Diimbau Benahi Sistem Integritas Internal

Banyak Pelanggaran, KPK Diimbau Benahi Sistem Integritas Internal

Nasional
KPK Disarankan Kembali Independen Supaya Sesuai Tujuan Pendirian

KPK Disarankan Kembali Independen Supaya Sesuai Tujuan Pendirian

Nasional
Integritas KPK Saat Ini Dinilai yang Paling Buruk

Integritas KPK Saat Ini Dinilai yang Paling Buruk

Nasional
Skor Independensi KPK Anjlok Sejak Penerapan UU Baru

Skor Independensi KPK Anjlok Sejak Penerapan UU Baru

Nasional
Tolak Draf RUU DKJ soal Gubernur Ditunjuk Presiden, Fraksi PKS: Jangan Kebiri Hak Demokrasi Warga

Tolak Draf RUU DKJ soal Gubernur Ditunjuk Presiden, Fraksi PKS: Jangan Kebiri Hak Demokrasi Warga

Nasional
Kampanye di Aceh, Cak Imin Ungkap Keinginan Angkat Menteri Urusi Pesantren

Kampanye di Aceh, Cak Imin Ungkap Keinginan Angkat Menteri Urusi Pesantren

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com