Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Capaian Vaksinasi Booster Luar Jawa Bali di Bawah 10 Persen, Airlangga: Perlu Akselerasi

Kompas.com - 14/03/2022, 20:51 WIB
Mutia Fauzia,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkapkan, capaian vaksinasi booster atau dosis ketiga di seluruh provinsi di luar Jawa Bali masih di bawah 10 persen.

"Booster seluruh provinsi luar Jawa-Bali masih di bawah 10 persen, perlu akselerasi," kata Airlangga saat memberikan paparan hasil evaluasi PPKM secara daring, Senin (14/3/2022).

Di sisi lain, ia juga mengungkapkan terdapat dua provinsi dengan capaian vaksinasi di bawah 70 persen untuk dosis pertama, yakni Papua Barat dan Papua.

Baca juga: Luhut: Cakupan Vaksinasi Lengkap dan Booster RI Tertinggal dari Saudi dan Malaysia

Sementara itu, terdapat lima provinsi dengan capaian vaksinasi dosis kedua di bawah 50 persen.

Kelima provinsi tersebut yakni Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat, Maluku, dan Papua.

"Terkait lansia masih ada 6 provinsi capaiannya di bawah 60 persen dosis pertama, 24 provinsi dosis kedua di bawah 60 persen," tambah Airlangga.

Ia juga mengungkapkan, masih ada dua provinsi di luar Jawa-Bali yang mengalami kenaikan kasus harian Covid-19.

Kedua provinsi tersebut yakni Kalimantan Utara dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Namun demikian, ia mengungkapkan, angka perawatan di rumah sakit pada kedua provinsi tersebut masih lebih rendah ketimbang penularan varian Delta tahun lalu.

"Provinsi yang masih naik kasus hariannya adalah Kalimantan Utara dan NTT dan angka perawatannya relatif lebih rendah dibanding Delta," kata dia.

Baca juga: Pimpin Rapat Evaluasi PPKM, Wapres Minta Vaksinasi Jangan Sampai Kendor

Pemerintah pun memutuskan untuk memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk pengendalian pandemi Covid-19 di wilayah luar Jawa-Bali hingga 28 Maret 2022.

"Diusulkan perpanjangan PPKM (luar Jawa-Bali) 14 hari ke depan pada 15-28 Maret," ujar Koordinator PPKM luar Jawa Bali ini.

Ia pun mengungkapkan, dengan perpanjangan masa PPKM luar Jawa-Bali tersebut, terdapat 18 kabupaten/kota masuk pada kategori level 1, 168 kabupaten/kota masuk pada kategori level 2, dan 200 kabupaten/kota berada pada kategori level 3.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com