Kompas.com - 14/03/2022, 14:15 WIB
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan, sumber daya manusia baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mengisi kekosongan kepala daerah sebagai penjabat (Pj) tercukupi.

Untuk diketahui, akan ada 101 kepala daerah yang habis masa jabatannya pada tahun ini, yang terdiri atas 7 gubernur, 76 bupati, dan 18 wali kota. 

Dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 2024, maka akan terjadi kekosongan jabatan kepala daerah pada 2022, sehingga akan diisi oleh penjabat kepala daerah.

"Dari sisi ketersediaan relatif tercukup bahkan berlebih," kata Direktur Otonomi Khusus Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah Kemendagri Andi Batara Lipu dalam webinar, Senin (14/3/2022).

Baca juga: Jokowi: Pemerintah Sedang Persiapkan Penjabat untuk 101 Kepala Daerah Habis Masa Jabatan Tahun Ini

Ia pun menjelaskan, untuk syarat sebagai Pj gubernur yakni pejabat pimpinan tinggi pemerintahan yang termasuk dalam golongan jabatan pimpinan tinggi (JPT) madya.

Saat ini, di level pemerintah pusat, terdapat 588 JPT madya dan sebanyak 84 lainnya di tingkat provinsi.

"Jadi ketersediannya total sekitar 622 (Pj), untuk mengisi kekosongan Pj gubernur di tahun 2022 sebanyak 7 gubernur, serta di 2023 sebanyak 17 gubernur. Artinya dari sisi ketersediaan memadai," kata Andi.

Baca juga: Guru Besar IPDN: Perlu Ada Pelatihan bagi Penjabat Kepala Daerah

Sementara itu, untuk mengisi posisi Pj bupati/wali kota, Andi mengatakan, saat ini di tingkat pemerintah pusat tersedia 3.123 JPT pratama. Sementara di tingkat provinsi sendiri ada 1.503 pejabat JPT pratama.

Sehingga secara total, ada 4.626 pejabat yang memenuhi kriteria Pj untuk bupati/wali kota.

Kriteria mengenai Pj kepala daerah sendiri tertuang dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 pasal 201 ayat 9-10.

Baca juga: Pemerintah Diminta Perhatikan Keterwakilan Perempuan Saat Tunjuk Penjabat Kepala Daerah

Andi pun menjelaskan, pada proses penunjukan Pj gubernur dan wali kota diperlukan seleksi sesuai dengan profil dan pengalaman pejabat yang bersangkutan di pemerintahan.

"Dalam melihat profil-profil terrsebut, maka beberapa dokumen perlu dilengkapi dan perlu pendalaman khususnya profil JPT madya dan pratama khususnya terkait dengan pendalaman, kemudian juga terkait dengan hasil evaluasi selama menjabat di jabatan tersebut," jelas Andi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Brigadir J, Tim Khusus Polri Masih Dalami Dekoder CCTV

Kasus Brigadir J, Tim Khusus Polri Masih Dalami Dekoder CCTV

Nasional
Kemendes PDTT: 11 Desa di IKN Tak Diubah Jadi Kelurahan, Pertahankan Budaya Asli

Kemendes PDTT: 11 Desa di IKN Tak Diubah Jadi Kelurahan, Pertahankan Budaya Asli

Nasional
Kubu Bharada E Harap LPSK Segera Putuskan Status Perlindungan

Kubu Bharada E Harap LPSK Segera Putuskan Status Perlindungan

Nasional
Mundur, Epidemiolog Prediksi Puncak Kasus BA.5 di Akhir Agustus

Mundur, Epidemiolog Prediksi Puncak Kasus BA.5 di Akhir Agustus

Nasional
Di Hadapan KSAL, Megawati Cerita Kehebatan Armada Laut Era Bung Karno

Di Hadapan KSAL, Megawati Cerita Kehebatan Armada Laut Era Bung Karno

Nasional
Mensos Risma Kaji Ulang Aturan Pengumpulan Uang dan Barang

Mensos Risma Kaji Ulang Aturan Pengumpulan Uang dan Barang

Nasional
Luhut Usul TNI Aktif Bisa Masuk Pemerintahan, Jokowi: Kebutuhannya Belum Mendesak

Luhut Usul TNI Aktif Bisa Masuk Pemerintahan, Jokowi: Kebutuhannya Belum Mendesak

Nasional
Kedekatan Bharada E dengan Keluarga Brigadir J yang Berujung Tragedi Penembakan...

Kedekatan Bharada E dengan Keluarga Brigadir J yang Berujung Tragedi Penembakan...

Nasional
MIND ID Kerja Sama dengan Kementerian BUMN Gelar Employee Volunteering

MIND ID Kerja Sama dengan Kementerian BUMN Gelar Employee Volunteering

Nasional
Demi Hasil Perikanan Berkualitas, Kementerian KP Beri Pelatihan HACCP untuk Siswa SMKN 1 Puring Kebumen

Demi Hasil Perikanan Berkualitas, Kementerian KP Beri Pelatihan HACCP untuk Siswa SMKN 1 Puring Kebumen

Nasional
Koalisi PKB-Gerindra Bakal Diresmikan, Nasdem Tutup Peluang Bergabung

Koalisi PKB-Gerindra Bakal Diresmikan, Nasdem Tutup Peluang Bergabung

Nasional
Risma Sebut Hanya 3 dari 176 Lembaga Amal yang Diduga Selewengkan Dana Terdaftar di Kemensos

Risma Sebut Hanya 3 dari 176 Lembaga Amal yang Diduga Selewengkan Dana Terdaftar di Kemensos

Nasional
Alasan Usul TNI Aktif Isi Jabatan Sipil demi Penataan TNI Diragukan

Alasan Usul TNI Aktif Isi Jabatan Sipil demi Penataan TNI Diragukan

Nasional
Bantah Ditangkap Polisi, Bambang Widjojanto: Ngawur

Bantah Ditangkap Polisi, Bambang Widjojanto: Ngawur

Nasional
Sidang Kasus Suap Dana PEN, Jaksa KPK Hadirkan Bupati Nonaktif Kolaka Timur Andi Merya Nur

Sidang Kasus Suap Dana PEN, Jaksa KPK Hadirkan Bupati Nonaktif Kolaka Timur Andi Merya Nur

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.