ASN Bertahap ke IKN Mulai 2024, Ini Daftar 50 Kementerian-Lembaga yang Pindah

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan memulai pemindahan aparatur sipil negara (ASN) dan kementerian/lembaga ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara secara bertahap mulai 2024.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, pemindahan dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan pembangunan infrastruktur IKN baru.

"Tahapan pemindahan ASN dan kementerian/lembaga dilakukan secara bertahap 2024-2034. Dengan mempertimbangkan kesiapan pembangunan infrastsruktur IKN," kata Tjahjo dalam keterangannya, Senin (14/3/2022).

Baca juga: 25 Lembaga Tak Dipindahkan ke IKN Nusantara, Ini Daftarnya

Tjahjo mengungkapkan, pemilihan kementerian/lembaga yang pindah mempertimbangkan tata urutan kelembagaan pemerintahan dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun Kemenpan RB membagi kementerian/lembaga yang pindah ke dalam lima klaster. Kementerian/lembaga yang pindah ke IKN Nusantara yaitu sebagai berikut.

Baca juga: 6 Gubernur Absen Prosesi Penyatuan Tanah dan Air di IKN, Ini Penjelasan Istana

Klaster 1

1. Presiden dan para pejabat negara

2. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

4. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

5. Mahkamah Agung (MA)

6. Mahkamah Konstitusi (MK)

7. Komisi Yudisial (KY)

8. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

9. Kementerian Dalam Negeri

10. Kementerian Luar Negeri

11. Kementerian Sekretariat Negara

12. Sekretariat Kabinet

13. Kantor Staf Presiden

14. Dewan Pertimbangan Presiden

15. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

16. Kementerian Keuangan

17. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

18. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

19. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

20. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

21. Kementerian Komunikasi dan Informatika

22. Badan Siber dan Sandi Negara

23. Markas Besar TNI (TNI AD, AL, AU)

24. Markas Besar Polri

25. Pasukan Pengamanan Presiden

26. Badan Intelijen Negara (BIN)

27. Kementerian Hukum dan HAM

28. Kejaksaan Agung

29. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Baca juga: Prosesi Penyatuan Tanah dan Air di IKN, Gubernur Bengkulu Bawa Air dari Rumah Pengasingan Bung Karno

Klaster 2

1. Kementerian Kesehatan

2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

3. Kementerian Perhubungan

4. Kementerian BUMN

5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Klaster 3

1. Kementerian Agama

2. Kementerian Sosisal

3. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

4. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

5. Kementerian Pemuda dan Olahraga

6. Kementerian Perdagangan

7. Kementerian Perindustrian

8. Kementerian Ketenagakerjaan

9. Kementerian Koperasi dan UKM

10. Kementerian Pertanian

11. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

12. Kementerian Kelautan dan Perikanan

13. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

14. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal

Klaster 4

Lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK)

Klaster 5

LPNK dan lembaga nonstruktural (LNS)