Kompas.com - 14/03/2022, 08:09 WIB
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Proses pembangunan di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tak terlepas dari pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan, KPK akan melakukan pengawasan untuk mencegah tindak pidana korupsi di Kalimantan Timur, tepatnya di wilayah IKN dengan menggunakan sistem monitoring center for prevention (MCP).

Berdasarkan informasi yang ia dapatkan, tidak semua lahan di IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur clean and clear.

Ia mengatakan, dari informasi yang diterimanya, ada dugaan bagi-bagi lahan kavling di IKN tersebut.

“Jangan sampai tikus mati di lumbung padi. Seharusnya tidak ada masyarakat miskin di Kaltim. IKN juga menjadi prioritas kami," kata Alex, Jumat (11/03/2022).

Baca juga: Tanggapi KPK, Kementerian ATR/BPN: Sejauh Ini Tidak Ada Bagi-bagi Kavling di IKN

"Ternyata lahan IKN itu tidak semuanya clean and clear. Dari informan kami, sudah ada bagi-bagi kavling. Bapak Presiden juga sudah meminta pengawalan IKN kepada KPK,” katanya.

Upaya pengawasan untuk pencegahan tindak pidana korupsi tersebut dilakukan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Alex menjelaskan, MCP dapat digunakan untuk mengukur capaian keberhasilan perbaikan tata kelola pemerintahan secara administratif.

Sistem ini bisa digunakan sebagai ukuran untuk membangun komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan pencegahan korupsi yang dilaporkan melalui MCP. Fakta di lapangan harus sama baiknya dengan nilai secara administratif.

"Perlu penerapan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang holistik dan adil sehingga rakyat dapat merasakan secara langsung manfaatnya,” kata Alex.

Baca juga: Ada Dugaan Bagi-bagi Kavling di IKN, KSP: Kalau Ada Temuan, KPK Bisa Tindak Lanjuti


Bantahan Kementerian ATR/BPN

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan nasional (ATR/BPN) Teuku Taufiqulhadi mengaku hingga saat ini belum ada temuan terkait dengan bagi-bagi lahan kavling di wilayah IKN Nusantara.

"Enggak ada yang dibagi-bagi. Kalau menurut saya sejauh ini," ujar Taufiqulhadi kepada Kompas.com, Minggu (13/3/2022).

Ia pun mengatakan, dugaan KPK tersebut tidak menjadi masalah selama terdapat bukti.

Selain itu, Kementerian ATR/BPN sebagai salah satu pihak yang menangani proses pengambilalihan lahan IKN Nusantara, turut senang bila KPK ikut mengawasai upaya pencegahan tindak pidana korupsi di kawasan IKN.

"Selama ada bukti kalau memang ada pembagian kavling, kami senang sekali. Kami senang kalau ditunjukkan ada bukti, sehingga kami perbaiki bersama-sama," kata Taufiqulhadi.

Tanggapan Istana

Menaggapi pernyataan dugaan bagi-bagi lahan kavling di IKN Nusantara tersebut, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong mengatakan, bila memang terdapat temuan KPK dan dianggap terjadi tindak pidana korupsi, KPK bisa mengambil tindakan lebih lanjut.

Baca juga: Kabar Adanya Bagi-bagi Lahan Kavling di Tengah Kian Mahalnya Harga Tanah di IKN

Selain itu, KPK juga bisa mengambil langkah-langkah hukum sesuai dengan kewenangannya.

"Kalau ada temuan KPK dan dianggap terjadi tindak pidana korupsi, tentu KPK bisa melakukan tindak lanjut dan mengambil langkah-langkah hukum yang menjadi kewenangannya," kata Wandy kepada Kompas.com, Minggu.

Ia pun menjelaskan, berdasarkan data terkini, kepemilikan tanah di seluruh kawasan IKN sebesar 80 persen adalah milik negara.

Jumlah kepemilikan lahan milik negara pada kawasan IKN tersebut meliputi 199.962 hektar lahan kawasan pengembangan baik untuk kawasan hutan dan non-hutan.

Adapun dalam proses pengambil-alihan keseluruhan kawasan akan menjadi tanggung jawab Otorita IKN.

"Proses pengambil-alihan keseluruhan nanti akan menjadi tanggung jawab Otorita IKN yg akan dibantu oleh kementerian teknis, terutama Kementerian ATR/BPN, KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan tentunya PUPR yang akan melakukan pembangunan fisik di tahap awal," jelas Wandy.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puan Bertemu Cak Imin, Gerindra: Kita Terbuka sama PDI-P

Puan Bertemu Cak Imin, Gerindra: Kita Terbuka sama PDI-P

Nasional
Kapolri Mutasi 3 Wakapolda, di Kepulauan Riau, Aceh, dan Kalimantan Timur

Kapolri Mutasi 3 Wakapolda, di Kepulauan Riau, Aceh, dan Kalimantan Timur

Nasional
Survei CSIS: Di Kalangan Pemilih Muda, Anies Unggul Secara 'Head to Head' Lawan Prabowo dan Ganjar

Survei CSIS: Di Kalangan Pemilih Muda, Anies Unggul Secara "Head to Head" Lawan Prabowo dan Ganjar

Nasional
Jokowi ke Lukas Enembe: Semua Sama di Mata Hukum, Hormati Panggilan KPK

Jokowi ke Lukas Enembe: Semua Sama di Mata Hukum, Hormati Panggilan KPK

Nasional
Ketua IPW Sebut Alami Diskriminasi di Pintu Masuk Gedung DPR, MKD Minta Maaf

Ketua IPW Sebut Alami Diskriminasi di Pintu Masuk Gedung DPR, MKD Minta Maaf

Nasional
KPK Geledah 3 Ruang Hakim Agung di Gedung MA

KPK Geledah 3 Ruang Hakim Agung di Gedung MA

Nasional
Survei CSIS: Elektabilitas Ganjar Tertinggi di Kalangan Pemilih Muda

Survei CSIS: Elektabilitas Ganjar Tertinggi di Kalangan Pemilih Muda

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Mayoritas Responden Yakin Koalisi Parpol 2024 Berpeluang Berubah

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Responden Yakin Koalisi Parpol 2024 Berpeluang Berubah

Nasional
Judi dengan Hasil Korupsi Bisa Jadi TPPU, KPK Buka Kemungkinan Usut ke Arah Sana dalam Kasus Enembe

Judi dengan Hasil Korupsi Bisa Jadi TPPU, KPK Buka Kemungkinan Usut ke Arah Sana dalam Kasus Enembe

Nasional
Kapten TNI Penodong Pistol di Tol Jagorawi Diperiksa Puspom

Kapten TNI Penodong Pistol di Tol Jagorawi Diperiksa Puspom

Nasional
PDI-P, PKB, dan Gerindra Dinilai Bisa Berkoalisi, asalkan...

PDI-P, PKB, dan Gerindra Dinilai Bisa Berkoalisi, asalkan...

Nasional
Rapat DPR Bareng Prabowo, Panglima TNI, dan KSAD Dudung Digelar Tertutup

Rapat DPR Bareng Prabowo, Panglima TNI, dan KSAD Dudung Digelar Tertutup

Nasional
Klaim Ada Diskriminasi di Pintu Masuk, IPW Batal Penuhi Undangan MKD DPR

Klaim Ada Diskriminasi di Pintu Masuk, IPW Batal Penuhi Undangan MKD DPR

Nasional
Soal Polemik Lukas Enembe dan KPK, Jokowi: Hormati Panggilan dan Proses Hukum

Soal Polemik Lukas Enembe dan KPK, Jokowi: Hormati Panggilan dan Proses Hukum

Nasional
Profil Kombes Ade Ary, Pengganti Budhi Herdi sebagai Kapolres Jaksel

Profil Kombes Ade Ary, Pengganti Budhi Herdi sebagai Kapolres Jaksel

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.