Pengamat Minta Big Data Terkait Wacana Penundaan Pemilu Dibuka untuk Dikritik

JAKARTA, KOMPAS.com - Klaim Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan soal big data terkait wacana penundaan pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus bergulir. Menurut peneliti Indikator Politik Bawono Kumoro, meminta pihak-pihak yang melontarkan klaim itu untuk bertanggung jawab membuka data yang mereka punya terkait gagasan itu.

"Sebagai bentuk pertanggungjawaban klaim yang disampaikan tersebut tentu harus bisa menunjukkan secara terbuka kepada publik," kata Bawono kepada Kompas.com, Minggu (13/3/2022).

Bawono menyatakan, keterbukaan tentang data dan metode yang digunakan dalam menganalisis sikap masyarakat terkait politik adalah hal yang mutlak dipenuhi. Dia mencontohkan, sebagai peneliti yang berkecimpung dalam dunia riset terkait politik dan jajak pendapat, pertanggungjawaban terhadap data sangat mempengaruhi kredibilitas survei dan nama baik periset.

Baca juga: Klaim Luhut soal Big Data Tunda Pemilu 2024 Dinilai Manipulasi Informasi

"Seperti juga telah dilakukan lembaga-lembaga survei selama ini. Dalam merilis temuan survei mengenai ketidaksetujuan dari publik terhadap penundaan pemilu, lembaga-lembaga survei telah membuka data itu kepada publik dengan juga metodologi survei itu dilakukan," ujar Bawono.

Bawono mengatakan, masyarakat juga berhak mengetahui tentang data yang diklaim oleh pihak-pihak yang melontarkan gagasan penundaan Pemilu 2024, perpanjangan masa jabatan presiden tanpa melalui pemilu atau malah menjadi 3 periode. Sebab, lanjut dia, publik juga punya hak untuk menyampaikan pendapat yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.

"Keterbukaan terhadap apa diklaim oleh pihak-pihak pendukung penundaan pemilu sebagai big data itu penting, agar publik dan juga berbagai pihak lain termasuk ahli di bidang big data bisa melihat itu sekaligus mengkritisi," ucap Bawono.

Wacana penundaan pemilu yang berujung pada wacana perpanjangan masa jabatan presiden terus bergulir. Analisis big data pun digunakan elite politik dan pejabat yang mendukung adanya wacana penundaan pemilu.

Baca juga: Tanda Tanya soal Klaim Big Data Cak Imin di Wacana Pemilu Ditunda

Muhaimin dan Luhut mengklaim menggunakan analisis big data untuk memaparkan bahwa rakyat menginginkan penundaan pemilu. Menurut Muhaimin, usulan tentang penundaan pemilu 2024 didukung oleh banyak pihak, terutama para warganet di media sosial (medsos).

Klaim tersebut mengacu pada analisis big data perbincangan di medsos. Menurut Cak Imin, dari 100 juta subyek akun di medsos, sebanyak 60 persen mendukung penundaan pemilu dan 40 persennya menolak.

"Big data mulai jadi referensi kebijakan dalam mengambil keputusan. Pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei, beralih pada big data," kata Muhaimin dalam keterangannya pada 26 Februari 2022 lalu.