Kompas.com - 13/03/2022, 15:41 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR menyoroti mundurnya perusahaan modal ventura asal Jepang, Softbank, dari pendanaan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi menyayangkan mundurnya Softbank dari salah satu investor pembangunan IKN.

"Karena keterlibatan softbank diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan dunia internasional ke Indonesia khususnya pembangunan IKN," kata Baidowi dalam keterangannya, Minggu (13/3/2022).

Baca juga: Kenapa SoftBank Mundur Berinvestasi dari Proyek IKN Nusantara?

Awiek, sapaan akrab Baidowi mengatakan, dengan mundurnya softbank IKN kehilangan nilai investasi sebesar 100 miliar dollar AS.

Atas kondisi itu, pemerintah diminta harus segera bergerak mencari tambahan investor untuk memastikan pembangunan IKN sesuai jadwal sekaligus menjawab keraguan publik.

Melihat mundurnya Softbank dari pendanaan, Awiek meminta pemerintah tidak mengambil jalan pintas dengan menggantikannya menggunakan APBN.

"Jangan sampai dengan ini pemerintah menggantikan batalnya investasi softbank dengan APBN. Meskipun penggunaan APBN diperbolehkan, namun masih banyak urusan negara ini yang harus ditanggung APBN," pesan Awiek.

Anggota Komisi VI DPR itu menambahkan, mundurnya Softbank menjadi pekerjaan rumah pertama dari duet Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita IKN yaitu Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe.

Keduanya diingatkan soal keberlanjutan proyek IKN yang ramah investor dan tidak membebankan APBN.

"Publik sangat menunggu kiprah dua tokoh tersebut," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Sofbank mundur dari pendanaan proyek IKN baru di Kalimantan Timur.

Baca juga: Faktor Apa Saja yang Pengaruhi Softbank Mundur Investasi dari Proyek IKN?

Tak pelak, investasi senilai 100 miliar dollar AS gagal didapat RI.

Mundurnya Softbank terjadi bahkan ketika Presiden Jokowi sudah menunjuk CEO SoftBank Masayoshi Son sebagai anggota dewan komite pengarah proyek IKN.

Son ditunjuk bersamaan dengan putra mahkota Abu Dhabi Mohammed bin Zayed Al Nahyan dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Kesehatan Lukas Enembe, KSP: KPK Sudah Punya Mekanisme, Semestinya Tak Jadi Alasan

Soal Kesehatan Lukas Enembe, KSP: KPK Sudah Punya Mekanisme, Semestinya Tak Jadi Alasan

Nasional
Kecurigaan Awal LPSK dalam Kasus Sambo, Tak Ada Laporan Kepolisian Soal Kematian Brigadir J

Kecurigaan Awal LPSK dalam Kasus Sambo, Tak Ada Laporan Kepolisian Soal Kematian Brigadir J

Nasional
Moeldoko Main Film Pendek, Ini Alasannya...

Moeldoko Main Film Pendek, Ini Alasannya...

Nasional
Berulang Kali Sidang Etik Brigjen Hendra Kurniawan Mundur Menanti Saksi Kunci

Berulang Kali Sidang Etik Brigjen Hendra Kurniawan Mundur Menanti Saksi Kunci

Nasional
Mengingat Lagi Janji Kapolri Mengusut 'Konsorsium 303' dan Komitmen Bersih-bersih Internal

Mengingat Lagi Janji Kapolri Mengusut "Konsorsium 303" dan Komitmen Bersih-bersih Internal

Nasional
Penyelesaian Sengketa dalam UU Perlindungan Data Pribadi

Penyelesaian Sengketa dalam UU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Hakim Agung Sudrajad Nekat Korupsi, Pedoman dan Maklumat MA Seolah Tumpul

Hakim Agung Sudrajad Nekat Korupsi, Pedoman dan Maklumat MA Seolah Tumpul

Nasional
Ingin Jokowi Jadi Cawapres Prabowo, Sekber Gugat Aturan Syarat Pencapresan ke MK

Ingin Jokowi Jadi Cawapres Prabowo, Sekber Gugat Aturan Syarat Pencapresan ke MK

Nasional
Eks Hakim Agung Usul Sidang MA Direkam dan Terbuka Hindari Permainan Perkara

Eks Hakim Agung Usul Sidang MA Direkam dan Terbuka Hindari Permainan Perkara

Nasional
Cairnya Politik Hari Ini, Sudah Deklarasi Koalisi pun Masih Lirik Sana-sini

Cairnya Politik Hari Ini, Sudah Deklarasi Koalisi pun Masih Lirik Sana-sini

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pengacara Sebut Lukas Enembe Judi untuk 'Refreshing' | Ipda Arsyad Daiva Disanksi Demosi

[POPULER NASIONAL] Pengacara Sebut Lukas Enembe Judi untuk "Refreshing" | Ipda Arsyad Daiva Disanksi Demosi

Nasional
Apa Itu Warakawuri?

Apa Itu Warakawuri?

Nasional
Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bekasi

Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bekasi

Nasional
Tanggal 29 September Hari Memperingati Apa?

Tanggal 29 September Hari Memperingati Apa?

Nasional
Gerindra: Lukas Enembe Datang Saja ke KPK kalau Tak Merasa Bersalah

Gerindra: Lukas Enembe Datang Saja ke KPK kalau Tak Merasa Bersalah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.