JAKARTA, KOMPAS.com - G20 Empower presidensi Indonesia 2022 berkomitmen untuk memastikan indikator dalam mendukung pemberdayaan perempuan di sektor swasta dan publik.
Plt Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat KemenPPPA Indra Gunawan menyatakan G20 Empower merupakan upaya perwujudan keterwakilan perempuan di level pengambilan keputusan, baik itu di sektor swasta maupun publik.
Hal ini sejalan dengan salah satu fokus KemenPPPA, yaitu mendorong pemberdayaan pelaku usaha perempuan untuk terus berperan aktif, termasuk menjadi mitra KemenPPPA.
“Dengan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan dan keberpihakan atas kebijakan-kebijakan perusahaan, diharapkan posisi dan peran perempuan dapat semakin terlindungi dan terfasilitasi," kata Indra dalam Media Talks G20 Empower secara virtual, Jumat (11/3/2022).
Baca juga: G20, Pemuda dan Kesiapan Pendidikan Indonesia
Upaya-upaya untuk peningkatkan pemberdayaan perempuan dan keterwakilan perempuan ini juga dapat semakin ditingkatkan dengan kolaborasi antara pemerintah dan swasta.
Upaya ini tertuang di dalam tiga isu prioritas yang diusung G20 Empower.
Pertama, meningkatkan akuntabilitas perusahaan dalam pencapaian Key Performance Indicator (KPI) untuk peningkatkan peran perempuan.
Kedua, mendorong peran UMKM milik perempuan sebagai penggerak ekonomi.
Ketiga, membangung dan meningkatkan ketahanan dan keterampilan digital perempuan.
Chair G20 Empower Yessie D Yosetya mengatakan, saat ini Indonesia dihadapkan dengan begitu banyak situasi dan paradigma yang tidak proporsional bagi perempuan, baik itu di sektor swasta maupun publik.
Meski di sisi lain, secara global terjadi peningkatan keterwakilan perempuan pada level pengambilan keputusan di sektor swasta maupun publik.
"Tetapi belum cukup memberdayakan perempuan. Untuk itulah, kita memerlukan indikator, perencanaan, hingga aktivitas terukur yang bisa mendorong percepatan keberhasilan pemberdayaan perempuan,” tutur Yessie.
Ia pun menjelaskan, terdapat lima indikator pengukur KPI yang telah ditetapkan pada G20 Empower, yaitu pembagian peran yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam dunia kerja di semua level, persentase perempuan yang dipromosikan dalam posisi tertentu, dan total kesenjangan renumerasi upah/gaji (gender pay-gap).
Selain itu persentase perempuan dalam jajaran Direksi perusahaan serta persentase perempuan terkait pekerjaan teknis (terutama dalam isu sains, teknologi, teknis, dan matematika serta male dominated industries).
Baca juga: G20, Pemuda dan Kesiapan Pendidikan Indonesia
Kelima indikator ini ditargetkan dapat tercapai 100 persen di seluruh negara anggota G20 pada tahun 2025 yang akan datang.
"Kita punya payung yang disebut Brisbane Goal 2025, dicanangkan tahun 2019. Di dalam Brisbane Goal 2025 disebutkan seluruh dunia bisa memperbaiki kondisi (keterwakilan perempuan) sebesar 25 persen di tahun 2025, semua aspek kepemimpinan perempuan akan meningkat sekitar 25 persen pada tahun 2025 mendatang," ujar Yessie.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.