Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 10/03/2022, 22:13 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, Komisi II akan mulai membahas tahapan Pemilu 2024 termasuk anggarannya sekitar pertengahan Maret 2022 atau setelah masa reses berakhir.

Diketahui, saat ini para anggota dewan masih terjun ke daerah untuk melaksanakan reses hingga 14 Maret mendatang.

"Saya kira, tetap di masa sidang ke depan kita akan memulai sesi tahapan termasuk teknis soal anggaran. Setelah itu betul-betul fixed dan akan kita bawa ke Banggar (Badan Anggaran) untuk difinalisasi. Agar tahapan dan anggaran sebangun dalam rangka sukseskan tahun 2024," kata Rifqi ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (10/3/2022).

Ia menegaskan, Komisi II tidak mungkin melupakan pembahasan terhadap anggaran Pemilu 2024. Pasalnya, anggaran adalah dasar penggerak terlaksananya berbagai tahapan Pemilu 2024.

Baca juga: PKB Dorong Penundaan Pemilu jika Ada Dukungan Rakyat

Untuk itu, Komisi II disebut akan membahas tahapan maupun anggaran Pemilu secara detail agar Pemilu 2024 berjalan sukses.

"Jangan sampai jadwalnya kita bahas, tapi untuk menggerakkan tahapan dalam hal ini adalah anggaran, tidak kita bahas. Jadi kita bahas berbarengan nanti agar kemudian ini menjadi satu pembahasan yang simultan," jelasnya.

Lebih lanjut, Rifqi mengingatkan bahwa sudah ada kesepakatan antara DPR, penyelenggara pemilu dan pemerintah bahwa 14 Februari 2024 adalah jadwal pemungutan suara.

Adapun jadwal tersebut, kata dia, akan menjadi dasar Komisi II dalam penyusunan tahapan lainnya di Pemilu.

"Ya, paling lambat Juni 2022 harus kita putuskan semua tahapan. Karena selambat-lambatnya 20 bulan dari tahapan pemungutan suara," tuturnya.

Atas dasar itu, Rifqi meminta publik tidak berspekulasi terkait adanya isu penundaan pemilu. 

Baca juga: Demokrat: Reshuffle Lebih Tepat, daripada Mengemis-ngemis Minta Pemilu Ditunda

"Saya kira ini jangan dibiaskan dengan isu yang lain dan semata mekanisme ini masih reses. Kita sabar dikit lah pada niat sama untuk kesepakatan awal dan Pemilu 2024 diselenggarakan 14 Februari 2024," pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Nasional
Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Nasional
2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com