Demokrat: Reshuffle Lebih Tepat, daripada Mengemis-ngemis Minta Pemilu Ditunda

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai, perombakan atau reshuffle kabinet merupakan langkah yang tepat untuk memperbaiki kinerja pemerintah ketimbang meminta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ditunda.

"Jika benar Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet, kami merasa itu langkah yang lebih tepat untuk memperbaiki kinerja pemerintah dalam menangani pandemi, krisis ekonomi, dan demokrasi yang semakin menurun," kata Herzaky dalam siaran pers, Kamis (10/3/2022).

"Daripada mengemis-ngemis meminta pemilu ditunda atau meminta perpanjangan masa jabatan," ujar Herzazky melanjutkan.

Herzaky menuturkan, anggota kabinet yang dirasa tak mampu menangani pandemi dengan baik, memperbaiki ekonomi, dan menjaga demokrasi, memang sebaiknya diganti oleh presiden.

Baca juga: Surya Paloh: Sejauh Presiden Anggap Roda Pemerintahan Berjalan Efektif, Saya Tak Yakin Ada Reshuffle

Ia menegaskan, seseorang yang tidak mampu bekerja maka sudah seharusnya diganti atau mundur, bukan malah meminta tambahan waktu berkuasa.

"Nanti pengelolaan pandemi, pemulihan ekonomi, dan perbaikan demokrasi kita malah akan makin amburadul jika dikelola oleh orang-orang yang tidak mampu," ujar Herzaky.

Ia berpandangan, dalam sisa dua tahun ke depan, masih ada cukup waktu bagi Presiden Joko Widodo untuk meninggalkan jabatannya dengan dikenang sebagai presiden yang demokratis, taat konstitusi, dan melaksanakan amanah reformasi.

Herzaky menyebutkan, masih cukup pula bagi Jokowi untuk menjadi presiden yang menjaga demokrasi tetap kondusif di tengah godaan segelintir elite yang haus kekuasaan dan ingin melanggengkan kekuasaan.

"Fokus bekerja untuk rakyat dan negeri ini, agar negeri ini bisa segera lepas dari pandemi, dan bisa segera pulih ekonominya. Bukan malah sibuk bersiasat berupaya melanggengkan kekuasaan," ujar Herzaky.

Baca juga: Isu Reshuffle Mencuat, Gerindra Fokus Jaga Kadernya di Kabinet

Namun, ia menegaskan, perombakan kabinet tetap menjadi hak prerogatif presiden.