Kompas.com - 10/03/2022, 22:00 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai, perombakan atau reshuffle kabinet merupakan langkah yang tepat untuk memperbaiki kinerja pemerintah ketimbang meminta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ditunda.

"Jika benar Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet, kami merasa itu langkah yang lebih tepat untuk memperbaiki kinerja pemerintah dalam menangani pandemi, krisis ekonomi, dan demokrasi yang semakin menurun," kata Herzaky dalam siaran pers, Kamis (10/3/2022).

"Daripada mengemis-ngemis meminta pemilu ditunda atau meminta perpanjangan masa jabatan," ujar Herzazky melanjutkan.

Herzaky menuturkan, anggota kabinet yang dirasa tak mampu menangani pandemi dengan baik, memperbaiki ekonomi, dan menjaga demokrasi, memang sebaiknya diganti oleh presiden.

Baca juga: Surya Paloh: Sejauh Presiden Anggap Roda Pemerintahan Berjalan Efektif, Saya Tak Yakin Ada Reshuffle

Ia menegaskan, seseorang yang tidak mampu bekerja maka sudah seharusnya diganti atau mundur, bukan malah meminta tambahan waktu berkuasa.

"Nanti pengelolaan pandemi, pemulihan ekonomi, dan perbaikan demokrasi kita malah akan makin amburadul jika dikelola oleh orang-orang yang tidak mampu," ujar Herzaky.

Ia berpandangan, dalam sisa dua tahun ke depan, masih ada cukup waktu bagi Presiden Joko Widodo untuk meninggalkan jabatannya dengan dikenang sebagai presiden yang demokratis, taat konstitusi, dan melaksanakan amanah reformasi.

Herzaky menyebutkan, masih cukup pula bagi Jokowi untuk menjadi presiden yang menjaga demokrasi tetap kondusif di tengah godaan segelintir elite yang haus kekuasaan dan ingin melanggengkan kekuasaan.

"Fokus bekerja untuk rakyat dan negeri ini, agar negeri ini bisa segera lepas dari pandemi, dan bisa segera pulih ekonominya. Bukan malah sibuk bersiasat berupaya melanggengkan kekuasaan," ujar Herzaky.

Baca juga: Isu Reshuffle Mencuat, Gerindra Fokus Jaga Kadernya di Kabinet

Namun, ia menegaskan, perombakan kabinet tetap menjadi hak prerogatif presiden.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud Nilai Pengusutan Kasus Brigadir J Bisa Jangkau Auktor Intelektualis

Mahfud Nilai Pengusutan Kasus Brigadir J Bisa Jangkau Auktor Intelektualis

Nasional
Mahfud Sebut Sudah Ada 3 Tersangka Kasus Pembunuhan Brigadir J

Mahfud Sebut Sudah Ada 3 Tersangka Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Tersangka Kasus Brigadir J Disebut Bertambah, Kabareskrim: Tunggu Pengumuman Kapolri

Tersangka Kasus Brigadir J Disebut Bertambah, Kabareskrim: Tunggu Pengumuman Kapolri

Nasional
Hari Ini, 3.243 Jemaah Haji dari 6 Debarkasi Pulang ke Indonesia

Hari Ini, 3.243 Jemaah Haji dari 6 Debarkasi Pulang ke Indonesia

Nasional
Kompolnas: Jika Ambil CCTV untuk Hambat Penyidikan Kematian Brigadir J, Ferdy Sambo Bisa Dipidana

Kompolnas: Jika Ambil CCTV untuk Hambat Penyidikan Kematian Brigadir J, Ferdy Sambo Bisa Dipidana

Nasional
Soal Kasus Brigadir J, Mahfud: Semua yang Diskenariokan Sekarang Sudah Terbalik

Soal Kasus Brigadir J, Mahfud: Semua yang Diskenariokan Sekarang Sudah Terbalik

Nasional
Kemenkes Belum Terbitkan Aturan Pelaksanaan 'Booster' Usia 16-17 Tahun, Ini Alasannya

Kemenkes Belum Terbitkan Aturan Pelaksanaan "Booster" Usia 16-17 Tahun, Ini Alasannya

Nasional
Komnas HAM dan Komnas Perempuan Dalami Dugaan Pelecehan Seksual Istri Ferdy Sambo

Komnas HAM dan Komnas Perempuan Dalami Dugaan Pelecehan Seksual Istri Ferdy Sambo

Nasional
Pasal RKHUP soal Penghinaan Presiden Dikhawatirkan Hambat Kerja Pers, Dewan Pers Bakal Sosialisasi Usul Perbaikan ke Seluruh Fraksi DPR

Pasal RKHUP soal Penghinaan Presiden Dikhawatirkan Hambat Kerja Pers, Dewan Pers Bakal Sosialisasi Usul Perbaikan ke Seluruh Fraksi DPR

Nasional
Beri Wejangan ke Ibu Hamil, Megawati: 'Please', Jangan Cengeng...

Beri Wejangan ke Ibu Hamil, Megawati: "Please", Jangan Cengeng...

Nasional
Kasus Penembakan Brigadir J, Mahfud: Yang Dilakukan Kapolri Tidak Jelek Banget

Kasus Penembakan Brigadir J, Mahfud: Yang Dilakukan Kapolri Tidak Jelek Banget

Nasional
Kisah Foto Proklamasi 17 Agustus 1945 yang Sempat Dikubur di Kebun

Kisah Foto Proklamasi 17 Agustus 1945 yang Sempat Dikubur di Kebun

Nasional
Jokowi Panggil Kapolri dan Panglima TNI ke Istana, Bahas Apa?

Jokowi Panggil Kapolri dan Panglima TNI ke Istana, Bahas Apa?

Nasional
Kala Megawati Unjuk Kebolehan Memasak di Depan Panglima Andika Perkasa...

Kala Megawati Unjuk Kebolehan Memasak di Depan Panglima Andika Perkasa...

Nasional
Karangan Bunga 'Save Polri' Banjiri Mabes Polri, Dukung Kasus Brigadir J Dituntaskan

Karangan Bunga "Save Polri" Banjiri Mabes Polri, Dukung Kasus Brigadir J Dituntaskan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.