Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pesan Jokowi Usai Lantik Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita: Ingin IKN Jadi Kota Masa Depan

Kompas.com - 10/03/2022, 17:20 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Bambang Susantono resmi menjabat sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara setelah dilantik Presiden Joko Widodo, Kamis (10/3/2022).

Dia pun mengungkap pesan Jokowi terhadap dirinya soal IKN. Bambang bilang, Jokowi ingin supaya IKN menjadi kota masa depan.

"Bapak Presiden harapkan ini kota akan menjadi satu kota yang dapat merefleksikan kota Indonesia di masa depan," kata Bambang usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (10/3/2022).

Baca juga: Sah, Jokowi Lantik Bambang Susantono-Dhony Rahajoe sebagai Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN 2022-2027

Bambang mengatakan, presiden menugaskan dirinya dan Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe, untuk membangun kota yang inklusif, hijau, cerdas, dan berkelanjutan.

Pembangunan IKN Nusantara tidak hanya fokus pada fisik, tetapi juga bagaimana membangun kerekatan sosial atau interaksi antarwarga.

Jokowi ingin suapaya IKN menjadi jadi kota layak huni sekaligus humanis.

"Jadi kata-kata ini semua terangkum dalam kesatuan di mana kota tersebut dibangun untuk semua kalangan, a city for all istilahnya, karena itu sifatnya inklusif," ujar Bambang.

Untuk membangun sebuah kota, lanjut Bambang, perlu waktu 15-20 tahun, demikian pula dengan IKN.

Oleh karenanya, Bambang mengaku akan segera menghubungi kementerian/lembaga yang sebelumnya telah menyiapkan konsep IKN untuk segera memulai pembangunan.

Baca juga: Alasan Jokowi Pilih Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN: Ahli Infrastruktur, Pernah Jadi Wamen

Dia mengtakan bakal berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan pihak-pihak terkait.

Bambang pun meminta dukungan masyarakat agar dapat mewujudkan IKN sebagai kota yang merefleksikan kearifan lokal dan nilai-nilai nusantara.

"Kami mohon dukungan semua lapisan masyarakat untuk sama-sama kita membangun kota Nusantara sehingga menjadi kota yang inklusif, hijau, cerdas, dan berkelanjutan," kata dia.

Untuk diketahui, Jokowi melantik Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe, Kamis (10/3/2022).

Bambang dikenal sebagai pakar perencanaan infrastruktur dan transportasi. Ia juga mempunyai berbagai pengalaman dan keahlian dalam bidang tersebut.

Bambang pernah berada di jajaran Kabinet Indonesia Bersatu II pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Baca juga: Cerita Bambang Susantono Dihubungi Jokowi 2 Pekan Lalu, Diminta Jadi Kepala Otorita IKN

Selama 2010-2014, ia didapuk sebagai Wakil Menteri Perhubungan. Ia bertugas mendampingi Menhub kala itu, Evert Ernest Mangindaan.

Kemudian, selama 1-20 Oktober 2014, Bambang dipercaya sebagai Pelaksana tugas (Plt) Menteri Perhubungan. Ia menggantikan Evert Ernest yang kala itu mengundurkan diri karena terpilih sebagai anggota DPR RI 2014-2019.

Setelah 20 hari menjabat, Bambang lantas digantikan oleh Ignasius Jonan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com