Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terkait Wacana Menunda Pemilu, Airlangga: Suara Golkar adalah Suara Rakyat

Kompas.com - 10/03/2022, 17:17 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan, partainya akan tetap menerima aspirasi masyarakat yang mengusulkan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu 2024) mendatang.

Hal ini disampaikan Airlangga saat dimintai tanggapan mengenai sikap terkini Partai Golkar terkait isu tersebut.

"Kita harus mengerti yang namanya aspirasi, aspirasi itu tidak boleh ditolak apalagi kita suara Golkar adalah suara rakyat, nah oleh karena itu posisi seperti demikian," kata Airlangga dalam konferensi pers usai bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta, Kamis (10/3/2022).

Baca juga: Alasan Elite Politik Ingin Tunda Pemilu, Muhaimin Sebut Aspirasi 60 Juta Akun Medsos dan Airlangga dari Petani Riau

Airlangga menuturkan, wacana tersebut juga perlu dibicarakan secara konsensus dengan ketua-ketua umum partai politik lainnya, terutama ketua umum partai politik pendukung Presiden Joko Widodo.

Ia meyakini, polemik mengenai penundaan pemilu dapat diatasi melalui musyawarah antara ketua umum partai.

"Kita ini bukan Pemilu atau keputusan model barat tapi model Indonesia, musyawarah untuk mufakat, konsensus dan gotong royong yang terbukti berhasil dalam melawan pandemi Covid dan pemulihan ekonomi," ujar Airlangga.

Lebih lanjut, Airlangga pun mengatakan bahwa Jokowi tidak mempersoalkan adanya usulan menunda Pemilu 2024 sebagai bagian dari demokrasi.

"Dari Bapak Presiden sendiri sudah jelas bahwa aspirasi demokratis itu tetap harus teguh, namun juga tentu kita melihat koridor-koridor yang ada," kata Airlangga.

Baca juga: Ketum PBNU Doakan Airlangga Hartarto: Semoga Naik Kelas Jadi Atasan Menteri

Ia menambahkan, Golkar saat ini akan berfokus pada upaya menyelesaikan tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, misalnya potensi kenaikan harga pangan menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri mendatang.

"Harga-harga pangan itu menjadi kepentingan 270 juta penduduk, dan sebagai partai politik kita mengutamakan kepentingan masyarakat terutama jangka pendek," ujar Menko Bidang Perekonomian tersebut.

Sebelumnya, Airlangga menerima aspirasi dari petani di Kabupaten Siak, Riau, yang ingin pemerintahan Jokowi berlanjut sampai tiga periode, Kamis (24/2/2022) lalu.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Airlangga dan Muhaimin Iskandar Tak Masuk Capres Pilihan

Ia menyebutkan, tugas ketua umum partai adalah menyerap aspirasi rakyat, termasuk aspirasi agar masa jabatan Jokowi diperpanjang.

Ia berjanji akan membicarakan usulan tersebut dengan pimpinan partai politik lainnya.

"Kami akan bicarakan aspirasi ini dengan pemimpin partai politik yang lain, dan bagi kami, bagi partai Golkar aspirasi rakyat adalah aspirasi partai, oleh karena kami akan terus menerima aspirasi rakyat dan tentu akan disalurkan," ujar Airlangga, dikutip dari siaran pers.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com