Kompas.com - 10/03/2022, 16:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan mengungkapkan, ada kebohongan yang disampaikan Kepala Biro Hukum KPK, Ahmad Burhanudin, dalam sidang perdana gugatan eks pegawai KPK di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (10/3/2022).

Gugatan itu diajukan terkait dengan tidak dilaksanakannya rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman RI atas tindak lanjut tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai bagian dari alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Sidang gugatan yang diajukan terhadap Presiden Joko Widodo, lima pimpinan KPK, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) di PTUN itu beragendakan pemeriksaan dan persiapan.

Baca juga: Gugat Tindak Lanjut TWK ke PTUN, Novel Baswedan: Ada Perbuatan Sewenang-wenang oleh Pimpinan KPK

"Satu hal penting ingin saya sampaikan, tadi di sidang saya terkejut ketika Kepala Biro Hukum KPK, Ahmad Burhanuddin, di persidangan dia menyatakan kebohongan," ungkap Novel saat ditemui di Gedung PTUN, Jakarta Timur, Kamis.

Menurut Novel, Kepala Biro Hukum KPK menyampaikan pernyataan yang tidak semestinya di hadapan persidangan terkait laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI yang dijadikan dasar dalam gugatan tersebut.

Novel tidak menjelaskan secara terperinci kebohongan seperti apa yang disampaikan Kepala Biro Hukum KPK itu. Ia hanya mengaku sangat terkejut dengan pernyataan yang tidak semestinya itu disampaikan mantan koleganya di KPK.

"Kenapa saya terkejut melihat dia berbohong? Karena selama ini saya kenal dengan dia sebagai kolega dan ternyata integritasnya itu begitu cepat berubah. Saya pikir itu menjadi masalah yang menyedihkan," ucap Novel.

"Saya juga kaget kok kenapa ada upaya untuk berbohong maupun menyampaikan hal yang tidak patut ya," ujar dia.

Dalam gugatannya, eks pegawai KPK meminta PTUN Jakarta menyatakan tindakan pemerintah yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman Nomor: 0001/RM.03.01/0593.2021/IX/2021 tanggal 15 September 2021 tentang Malaadministrasi pada Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Mereka juga meminta PTUN Jakarta menyatakan tindakan pemerintah yang tidak melaksanakan rekomendasi Komnas HAM tentang Hasil Pemantauan dan Penyelidikan atas Peristiwa Dugaan Pelanggaran HAM dalam Proses Asesmen TWK Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan AUPB.

PTUN juga diminta menghukum para tergugat untuk melaksanakan rekomendasi Ombudsman RI Nomor: 0001/RM.03.01/0593.2021/IX/2021 tanggal 15 September 2021 dan Rekomendasi Komnas HAM.

Tak hanya itu, para mantan pegawai KPK itu juga meminta PTUN Jakarta menghukum para tergugat untuk merehabilitasi nama baik para penggugat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Kaji Legalitas Ganja untuk Keperluan Medis

Pemerintah Kaji Legalitas Ganja untuk Keperluan Medis

Nasional
Ganjar, Anies, Puan, hingga Ridwan Kamil Masuk dalam Radar Capres PAN

Ganjar, Anies, Puan, hingga Ridwan Kamil Masuk dalam Radar Capres PAN

Nasional
Gerindra Bakal Gelar Rakernas pada Agustus Tentukan Capres

Gerindra Bakal Gelar Rakernas pada Agustus Tentukan Capres

Nasional
Dapat Banyak Usulan Capres, PAN Bakal Gelar Rakernas Akhir Agustus

Dapat Banyak Usulan Capres, PAN Bakal Gelar Rakernas Akhir Agustus

Nasional
Gerindra Akan Gelar Rakernas, Minta Jawaban Prabowo untuk Maju jadi Capres

Gerindra Akan Gelar Rakernas, Minta Jawaban Prabowo untuk Maju jadi Capres

Nasional
Mengingat Kisah Ibu Musa dan Fidelis dalam Perjuangan Legalisasi Ganja Medis...

Mengingat Kisah Ibu Musa dan Fidelis dalam Perjuangan Legalisasi Ganja Medis...

Nasional
Politikus PDI-P Minta Wacana Legalisasi Ganja untuk Medis Disikapi Hati-hati, Bukan Latah

Politikus PDI-P Minta Wacana Legalisasi Ganja untuk Medis Disikapi Hati-hati, Bukan Latah

Nasional
Sarankan Lili Pintauli Mundur sebelum Disidang Etik Dewas: Hemat Waktu

Sarankan Lili Pintauli Mundur sebelum Disidang Etik Dewas: Hemat Waktu

Nasional
ICW Minta PDI-P Terangkan Status Keanggotaan Juliari Batubara

ICW Minta PDI-P Terangkan Status Keanggotaan Juliari Batubara

Nasional
Soal Aksi 900 Hari Harun Masiku Buron, KPK: Kenapa ICW Hanya Fokus ke Dia?

Soal Aksi 900 Hari Harun Masiku Buron, KPK: Kenapa ICW Hanya Fokus ke Dia?

Nasional
Kekecewaan Adam Deni Atas Vonis 4 Tahun Terkait Penyebaran Dokumen Pribadi Ahmad Sahroni

Kekecewaan Adam Deni Atas Vonis 4 Tahun Terkait Penyebaran Dokumen Pribadi Ahmad Sahroni

Nasional
Menakar Peluang Jokowi Hentikan Perang

Menakar Peluang Jokowi Hentikan Perang

Nasional
Dua Tersangka KSP Indosurya Dibebaskan, Mahfud: Kasus Ini Tak Akan Dihentikan!

Dua Tersangka KSP Indosurya Dibebaskan, Mahfud: Kasus Ini Tak Akan Dihentikan!

Nasional
Kajian Komprehensif Penggunaan Ganja untuk Kepentingan Medis Diperlukan...

Kajian Komprehensif Penggunaan Ganja untuk Kepentingan Medis Diperlukan...

Nasional
Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi, KSP: Jika Tidak Diatur, Kuota Tak Cukup Setahun

Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi, KSP: Jika Tidak Diatur, Kuota Tak Cukup Setahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.