Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono Punya Harta Rp 3,9 Miliar Menurut LHPKN 2014

Kompas.com - 10/03/2022, 16:36 WIB
Irfan Kamil,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo resmi melantik Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. 

Pelantikan terhadap pimpinan IKN periode 2022-2027 itu digelar di Istana Negara, Jakarta, Kamis (10/3/2022) sore.

Dari penelusuran Kompas.com, Bambang memiliki harta kekayaan Rp 3,9 miliar.

Berdasarkan data yang diakses Kompas.com dalam situs elhkpn.kpk.go.id KPK, Bambang memberikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) terakhir pada 14 November 2014.

Pelaporan itu disampaikan saat Bambang menjabat sebagai Komisaris Utama PT Garuda Indonesia atau Wakil Menteri Perhubungan RI.

Baca juga: Alasan Jokowi Pilih Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN: Ahli Infrastruktur, Pernah Jadi Wamen

Dalam LHKPN-nya, Bambang tercatat memiliki empat bidang lahan dan bangunan di daerah Tangerang Selatan dan Bogor senilai Rp 2.053.608.000.

Bambang juga tercatat memiliki alat transportasi berupa sepeda, mobil dan motor dengan nilai Rp 470.000.000.

Bambang juga memiliki harta bergerak senilai Rp 668.500.000 berupa logam mulia, batu mulia dan barang-barang seni dan antik.

Ia juga memiliki giro setara kas sebanyak Rp 899.593.436 dan 51.846 dollar Amerika Serikat. Saat itu, Bambang tercatat memiliki utang sebesar Rp 162.163.629.

Sehingga, total kekayaan Kepala Otorita IKN ini yang tercatat pada tahun 2014 sebesar Rp 3.929.537.807 dan 51.846 dollar Amerika Serikat.

Adapun pelantikan kedua tokoh tersebut berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 9N Tentang Pengangkatan Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara Masa Jabatan 2022-2027 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti.

Sebagaimana diketahui, Bambang Susantono selama ini dikenal luas sebagai pakar perencanaan infrastruktur dan transportasi.

Sejak 2015 lalu Bambang menjabat sebagai Wakil Presiden Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) dengan spesialisasi tugas urusan pengelolaan pengetahuan dan pembangunan berkelanjutan.

Pada 2009 lalu Bambang diangkat sebagai Wamenhub saat pemerintahan Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Baca juga: Kepala Otorita IKN Bambang Susantono: Kami Mohon Dukungan Masyarakat

Kemudian Bambang menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Perhubungan setelah Menteri Perhubungan sebelumnya E. E Mangindaan mengundurkan diri karena terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019.

Sementara itu, Dhony Rahajoe merupakan petinggi salah satu perusahaan swasta di Indonesia, yakni Sinarmas Land.

Saat ini Dhony diketahui menjabat sebagai Managing Director President Office Sinarmas Land.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Akan Ladeni Argumen Eks Karutan yang Singgung Kemenangan Praperadilan Eddy Hiariej

KPK Akan Ladeni Argumen Eks Karutan yang Singgung Kemenangan Praperadilan Eddy Hiariej

Nasional
Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
'One Way', 'Contraflow', dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

"One Way", "Contraflow", dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

Nasional
Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Nasional
KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Nasional
Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Nasional
PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

Nasional
Hasto Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Hasto Sebut "Amicus Curiae" Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Nasional
Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nasional
PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik supaya 'Survive'

PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik supaya "Survive"

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

Nasional
Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com