Kompas.com - 10/03/2022, 15:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri RI (Kemenlu RI) menyatakan, saat ini sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang masih tertahan di Chernihiv, Ukraina, berada di pabrik plastik tempat mereka bekerja.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kemenlu Judha Nugraha mengatakan, di dalam pabrik tempat sembilan WNI tersebut terdapat bungker yang bisa menjadi tempat berlindung bila terjadi keadaan darurat.

"Sembilan WNI kita di Chernihiv, lokasi mereka berada di pabrik tempat mereka bekerja di pabrik plastik. Ada bungker di bawahnya jadi kalau ada sesuatu bisa berlindung di bungker," kata Judha dalam press briefing yang secara virtual, Kamis (10/3/2022).

Baca juga: Kemenlu Masih Menunggu Jaminan Aman Jalur Evakuasi untuk Jemput 9 WNI yang Tertahan di Chernihiv Ukraina

Ia pun menjelaskan, WNI yang saat ini masih berada di Chernihiv tersebut berada dalam kondisi yang aman dan memiliki pasokan logistik dari pihak perusahaan.

Judha mengatakan, hingga saat ini, pihaknya masih kesulitan untuk menjemput kesembilan WNI itu lantaran masih terjadi pertempuran di Chernihiv.

Namun, KBRI Kiev serta dirinya selalu menjalin komunikasi dengan WNI yang tertahan di Chernihiv.

"Kita setiap hari, selalu menjalin komunikasi dengan mereka. Saat ini dalam kondisi aman, pasokan logisitik aman. Tantangan di Chernihiv saat ini masih menjadi zona pertempuran," jelas Judha.

Baca juga: Mengenal Koridor Kemanusiaan dalam Situasi Perang

Ia pun mengaku sempat mengupayakan penjemputan kepada sembilan WNI di Chernihiv. Namun, upaya tersebut gagal lantaran praktik koridor kemanusiaan (humanitarian corridor) yang disepakati oleh Ukraina dan Rusia tak berjalan efektif di lapangan.

"Demi keselamatan upaya ditunda terlebih dahulu. Proses evakuasi mereka akan terus diupayakan, terutama penciptaan humanitarian corridor yang efektif di lapangan," ujar Judha.

"Ibu Menteri Luar Negeri (Retno Marsudi) pun terus mengupayakaan penciptaan humanitarian corridor sehingga bisa dipatuhi oleh pihak-pihak di lapangan," jelas dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Larangan Menghina Pemerintah dan Lembaga Negara di RKUHP Hanya Mencakup 6 Institusi

Larangan Menghina Pemerintah dan Lembaga Negara di RKUHP Hanya Mencakup 6 Institusi

Nasional
Pemerintah Bedakan Kritik dan Menghina Presiden di RKUHP, Jamin Tak Ada Salah Paham

Pemerintah Bedakan Kritik dan Menghina Presiden di RKUHP, Jamin Tak Ada Salah Paham

Nasional
Jaksa Agung Wanti-wanti Jajaran yang Bermain dengan Perkara Akan Diproses Hukum

Jaksa Agung Wanti-wanti Jajaran yang Bermain dengan Perkara Akan Diproses Hukum

Nasional
Jokowi Sebut Menteri Basuki, Ganjar hingga Prabowo Saat Ditanya soal Pemimpin Rambut Putih

Jokowi Sebut Menteri Basuki, Ganjar hingga Prabowo Saat Ditanya soal Pemimpin Rambut Putih

Nasional
Pemerintah Hapus Pasal Penghinaan Kekuasaan Umum di RKUHP

Pemerintah Hapus Pasal Penghinaan Kekuasaan Umum di RKUHP

Nasional
Survei Indopol: Rapor Kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Trennya Negatif di Akhir Tahun

Survei Indopol: Rapor Kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Trennya Negatif di Akhir Tahun

Nasional
Hari Pertama di Papua, Wapres Ma'ruf Amin Mampir ke Kedai Kopi

Hari Pertama di Papua, Wapres Ma'ruf Amin Mampir ke Kedai Kopi

Nasional
Soal Tambang Ilegal, Sambo: Itu Melibatkan Perwira Tinggi, Sudah Dilaporkan ke Pimpinan Polri

Soal Tambang Ilegal, Sambo: Itu Melibatkan Perwira Tinggi, Sudah Dilaporkan ke Pimpinan Polri

Nasional
Pecat Terduga Pemerkosa Pegawai, Teten Tegaskan Tak Tolerir Kekerasan Seksual

Pecat Terduga Pemerkosa Pegawai, Teten Tegaskan Tak Tolerir Kekerasan Seksual

Nasional
Eks KSAU Agus Supriatna Nilai Pemanggilannya sebagai Saksi Kasus AW-101 Tidak Benar, Singgung UU Peradilan Militer

Eks KSAU Agus Supriatna Nilai Pemanggilannya sebagai Saksi Kasus AW-101 Tidak Benar, Singgung UU Peradilan Militer

Nasional
Manfaatkan Momentum G20, Demer Minta UMKM Bali Bisa Naik Kelas

Manfaatkan Momentum G20, Demer Minta UMKM Bali Bisa Naik Kelas

Nasional
Survei Indopol: Kepercayaan Publik ke Polri Naik Jadi 60,98 Persen, 3 Bulan Lalu di Bawah 60 Persen

Survei Indopol: Kepercayaan Publik ke Polri Naik Jadi 60,98 Persen, 3 Bulan Lalu di Bawah 60 Persen

Nasional
Ferdy Sambo Jawab Sindiran Kabareskrim Agus soal Tambang Ilegal Ismail Bolong

Ferdy Sambo Jawab Sindiran Kabareskrim Agus soal Tambang Ilegal Ismail Bolong

Nasional
Kemenkes Targetkan 95.603 Anak di Pidie Dapat Vaksin Polio Putaran I

Kemenkes Targetkan 95.603 Anak di Pidie Dapat Vaksin Polio Putaran I

Nasional
Kesalnya Hendra dan Agus Begitu Tahu Kena Tipu, Mengumpat dan Sebut Ferdy Sambo Sangat Tega

Kesalnya Hendra dan Agus Begitu Tahu Kena Tipu, Mengumpat dan Sebut Ferdy Sambo Sangat Tega

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.