Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tertahan karena Pertempuran, 9 WNI di Chernihiv Ukraina Berlindung di Bungker

Kompas.com - 10/03/2022, 15:25 WIB
Mutia Fauzia,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri RI (Kemenlu RI) menyatakan, saat ini sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang masih tertahan di Chernihiv, Ukraina, berada di pabrik plastik tempat mereka bekerja.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kemenlu Judha Nugraha mengatakan, di dalam pabrik tempat sembilan WNI tersebut terdapat bungker yang bisa menjadi tempat berlindung bila terjadi keadaan darurat.

"Sembilan WNI kita di Chernihiv, lokasi mereka berada di pabrik tempat mereka bekerja di pabrik plastik. Ada bungker di bawahnya jadi kalau ada sesuatu bisa berlindung di bungker," kata Judha dalam press briefing yang secara virtual, Kamis (10/3/2022).

Baca juga: Kemenlu Masih Menunggu Jaminan Aman Jalur Evakuasi untuk Jemput 9 WNI yang Tertahan di Chernihiv Ukraina

Ia pun menjelaskan, WNI yang saat ini masih berada di Chernihiv tersebut berada dalam kondisi yang aman dan memiliki pasokan logistik dari pihak perusahaan.

Judha mengatakan, hingga saat ini, pihaknya masih kesulitan untuk menjemput kesembilan WNI itu lantaran masih terjadi pertempuran di Chernihiv.

Namun, KBRI Kiev serta dirinya selalu menjalin komunikasi dengan WNI yang tertahan di Chernihiv.

"Kita setiap hari, selalu menjalin komunikasi dengan mereka. Saat ini dalam kondisi aman, pasokan logisitik aman. Tantangan di Chernihiv saat ini masih menjadi zona pertempuran," jelas Judha.

Baca juga: Mengenal Koridor Kemanusiaan dalam Situasi Perang

Ia pun mengaku sempat mengupayakan penjemputan kepada sembilan WNI di Chernihiv. Namun, upaya tersebut gagal lantaran praktik koridor kemanusiaan (humanitarian corridor) yang disepakati oleh Ukraina dan Rusia tak berjalan efektif di lapangan.

"Demi keselamatan upaya ditunda terlebih dahulu. Proses evakuasi mereka akan terus diupayakan, terutama penciptaan humanitarian corridor yang efektif di lapangan," ujar Judha.

"Ibu Menteri Luar Negeri (Retno Marsudi) pun terus mengupayakaan penciptaan humanitarian corridor sehingga bisa dipatuhi oleh pihak-pihak di lapangan," jelas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang Praperadilan Perdana Eks Karutan Lawan KPK Ditunda Pekan Depan

Sidang Praperadilan Perdana Eks Karutan Lawan KPK Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hakim Arief: Presiden Boleh Kampanye jika Ikut Pilpres, Bukan Promosikan Paslon yang Didukung

Hakim Arief: Presiden Boleh Kampanye jika Ikut Pilpres, Bukan Promosikan Paslon yang Didukung

Nasional
Beda Pendapat, Hakim MK Arief Hidayat Sebut Presiden Boleh Kampanye Tak Dapat Diterima Nalar Sehat

Beda Pendapat, Hakim MK Arief Hidayat Sebut Presiden Boleh Kampanye Tak Dapat Diterima Nalar Sehat

Nasional
Hormati Putusan MK soal Sengketa Pilpres, Istana: Tuduhan Politisasi Bansos Tidak Terbukti

Hormati Putusan MK soal Sengketa Pilpres, Istana: Tuduhan Politisasi Bansos Tidak Terbukti

Nasional
MK Tolak Gugatannya, Anies: Sore Ini Akan Berikan Pernyataan, Beri Waktu Siapkan Butir Materi

MK Tolak Gugatannya, Anies: Sore Ini Akan Berikan Pernyataan, Beri Waktu Siapkan Butir Materi

Nasional
Hakim Arief Hidayat Sebut Pemilu 2024 Berbeda, Ada Intervensi Kuat dari Kekuasaan

Hakim Arief Hidayat Sebut Pemilu 2024 Berbeda, Ada Intervensi Kuat dari Kekuasaan

Nasional
Menanti Ramuan Komunikasi Kepemimpinan Prabowo dalam Perumusan Kabinet

Menanti Ramuan Komunikasi Kepemimpinan Prabowo dalam Perumusan Kabinet

Nasional
Hakim Arief: Pemerintah Lakukan Pelanggaran Pemilu Terstruktur dan Sistematis

Hakim Arief: Pemerintah Lakukan Pelanggaran Pemilu Terstruktur dan Sistematis

Nasional
MK Tolak Permohonan Sengketa Pilpres Anies dan Ganjar

MK Tolak Permohonan Sengketa Pilpres Anies dan Ganjar

Nasional
'Dissenting Opinion', Arief Hidayat: Presiden Seolah Coba Suburkan Politik Dinasti dan Virus Nepotisme

"Dissenting Opinion", Arief Hidayat: Presiden Seolah Coba Suburkan Politik Dinasti dan Virus Nepotisme

Nasional
Hakim Arief: Cabang Kekuasaan Tak Boleh Sedikit Pun 'Cawe-cawe' dan Memihak di Pemilu

Hakim Arief: Cabang Kekuasaan Tak Boleh Sedikit Pun "Cawe-cawe" dan Memihak di Pemilu

Nasional
'Dissenting Opinion', Hakim MK Arief Hidayat: Pemerintahan Jokowi Bertindak Partisan dalam Pemilu 2024

"Dissenting Opinion", Hakim MK Arief Hidayat: Pemerintahan Jokowi Bertindak Partisan dalam Pemilu 2024

Nasional
MK Tolak Permohonan Sengketa Pilpres Ganjar-Mahfud

MK Tolak Permohonan Sengketa Pilpres Ganjar-Mahfud

Nasional
Hakim Arief Hidayat: Jangan-jangan Demokrasi Kita Mengarah pada Titik Defisit

Hakim Arief Hidayat: Jangan-jangan Demokrasi Kita Mengarah pada Titik Defisit

Nasional
Hadiri Musrenbang Jabar, Menpan-RB Serukan Pentingnya Digitalisasi

Hadiri Musrenbang Jabar, Menpan-RB Serukan Pentingnya Digitalisasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com