Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komarudin Watubun
Politisi

Komarudin Watubun, SH, MH adalah anggota Komisi II DPR RI; Ketua Pansus (Panitia Khusus) DPR RI Bidang RUU Otsus Papua (2021); pendiri Yayasan Lima Sila Indonesia (YLSI) dan StagingPoint.Com; penulis buku Maluku: Staging Point RI Abad 21 (2017).

Soekarno, Individualisme, Keadilan Sosial, dan Perang Rusia Vs Ukraina

Kompas.com - 10/03/2022, 07:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

WIJ studeren historie om wijs te worden van te voren.” (Kita belajar sejarah agar kita bisa bijaksana lebih dahulu.) Begitu Ir Soekarno, Proklamator Kemerdekaan Bangsa Indonesia, kutip Profesor Sir John Robert Seeley (1834-1895), ahli sejarah dari University of Cambridge (Inggris) dalam pidato pada Rapat Besar Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Minggu 15 Juli 1945 di Jakarta.

Pesan bersikap bijak terhadap sejarah, saat belajar suatu peristiwa, dari Profesor Seeley itu, masih dikutip hingga awal abad 21. Dalam buku, The Expansion of England (1883: 198), Profesor Seeley menulis, “We shall all no doubt be wise after the event; we study history that we may be wise before the event.” (Collini et al., 1983:225; Aldrich, 2006:31)

Baca juga: Dampak Buruk Kapitalisme: Tingginya Kesenjangan Sosial dan Individualisme

Soekarno belajar sejarah Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Kedua perang itu bermula dari zona Eropa. Apa akar masalahnya? Soekarno menemukan bahwa kedua perang dunia itu berasal-usul dari dasar falsafah bangsa: individualisme. Di bidang ekonomi, filosofi ini melahirkan ekonomi-liberal dengan semboyan laissez faire, laissez passer atau ekonomi pasar persaingan-bebas.

“Tentang persaingan merdeka, tidak ada satu paham persaingan, tidak ada satu concurrentie yang tidak mengandung satu konflik di dalam batinnya; maka oleh karena itu, penuhlah dunia dengan konflik,” papar Soekarno di depan Rapat Besar BPUPKI 15 Juli
1945 itu.

Karena itu, Ir Soekarno, Ketua Panitia Hukum Dasar BPUPKI, menolak dasar falsafah individualisme untuk rancangan Undang-udang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kini mata dunia tertuju ke perang Rusia vs Ukraina. Jika kita lihat tren perang Rusia vs Ukraina hingga 6 Maret 2022, sekilas pesan Soekarno tersebut di atas, masih valid.

History, we know, is apt to repeat itself,” tulis novelis-wartawan George Eliot (1819-1880) asal Inggris dalam karya fiksi Scenes of Clerical Life (1858:x). Sejarah cenderung berulang. Amsal Eliot ini dimasukkan oleh Fred R Shapiro (2021:658) dan Jeniffer Speake (2008) sebagai satu dari ratusan amsal atau kata-kata bijak awal abad 21.

Negara-negara yang umumkan bantuan militer dan
kemanusiaan untuk Ukraina hingga 6 Maret 2022.VOA Negara-negara yang umumkan bantuan militer dan kemanusiaan untuk Ukraina hingga 6 Maret 2022.

Jika lihat gambar di atas, terlihat sekilas, cuma negara asal benua Afrika dan Amerika Selatan, belum aktif-terlibat mengirim bantuan senjata ke Ukraina. Sedangkan negara dari tiga benua – Eropa, Asia (Jepang), Amerika Utara, dan Australia – mengirim bantuan militer ke Ukraina dalam perang melawan Rusia. Dari Asia, hanya Jepang mengirim bantuan militer untuk Ukraina.

Korea Selatan, menurut Gawon Bae (2022) dan Yoonjung Seo (2022), melarang tujuh bank dan afiliasinya asal Rusia melakukan tranksaksi SWIFT dengan Korea Selatan, serta mengirim bantuan kemanusiaan ke warga-sipil Ukraina. SWIFT (Worldwide Interbank Financial Telecommunication) adalah jasa pesan kunci (key messaging service) koneksi telekomunikasi lembaga-lembaga keuangan di seluruh dunia.

Tiongkok tidak mengirim bantuan militer dalam konflik Rusia vs Ukraina. Sedangkan Menteri Luar Negara 10 negara ASEAN, termasuk Negara RI, pada 3 Maret 2022, menyerukan gencatan senjata dan dialog kedua negara.

Sikap mayoritas negara Asia ini menunjukkan visi para pendiri NKRI (BPUPKI) tentang perang atau damai, masih valid hingga awal abad 21.

Sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 yang salah satu hasilnya adalah menetapkan UUD 1945 serta memilih presiden dan wakil presiden Republik Indonesia.Osman Ralliby/Dokumentasi Historica, Penerbit Bulan-Bintang, Djakarta Sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 yang salah satu hasilnya adalah menetapkan UUD 1945 serta memilih presiden dan wakil presiden Republik Indonesia.
Invidualisme dan perang

Individualisme, menurut Soekarno, menimbulkan kapitalisme, imperialisme, dan perang. Falsafah individualisme menjerumuskan suatu bangsa ke suasana konflik kebatinan antar-negara, rasa nasionalisme sempit dan agresif.

“Justru pertentangan dalam kebatinan negara-negara, itulah yang membuat dunia di Eropa dan Amerika menjadi dunia yang penuh dengan konflik, pergoncangan, dengan pertikaian klassenstrijd, dengan peperangan,” papar Soekarno di depan Rapat Besar BPUPKI pada 15 Juli 1945 tersebut.

Baca juga: Kiriman Senjata dari Barat ke Ukraina Sudah Mulai Digunakan, Bagaimana Pengaruhnya?

Soekarno menyebut contoh. Karena ada konflik-konflik dalam kalbu bangsa-bangsa, timbul perasaan nasionalisme sempit dan nasionalisme menyerang. “Rasa nasionalisme yang agresif di dalam kalbu bangsa Inggris misalnya menimbulkan semboyan ‘Rule Brittannia, rule the waves, Britains never shall be slaves’; yang di dalam kalbu bangsa Jerman menimbulkan semboyan ‘Deutschland über alles’,” ungkap Soekarno.

Untuk mencegah perang antar-bangsa skala kawasan di Asia, menurut Soekarno, bangsa-bangsa Asia tidak memasukan dasar falsafah individualisme ke dalam UUD.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menyoal Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu yang Formalistik ala Bawaslu

Menyoal Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu yang Formalistik ala Bawaslu

Nasional
PDI-P Sebut Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader, Zulhas: Sudah Ada Rumahnya, PAN ...

PDI-P Sebut Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader, Zulhas: Sudah Ada Rumahnya, PAN ...

Nasional
Saksi Sebut Pemenang Lelang Proyek Tol MBZ Sudah Diatur

Saksi Sebut Pemenang Lelang Proyek Tol MBZ Sudah Diatur

Nasional
PAN Prioritaskan Kader Sendiri untuk Maju Pilkada 2024

PAN Prioritaskan Kader Sendiri untuk Maju Pilkada 2024

Nasional
Jokowi Tinjau Pasar Tumpah Mamasa, Cek Harga dan Berencana Bangun Pasar Baru

Jokowi Tinjau Pasar Tumpah Mamasa, Cek Harga dan Berencana Bangun Pasar Baru

Nasional
PKS: Selamat Bertugas Prabowo-Gibran

PKS: Selamat Bertugas Prabowo-Gibran

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Punya PR Besar karena Kemenangannya Dibayangi Kontroversi

Pengamat: Prabowo-Gibran Punya PR Besar karena Kemenangannya Dibayangi Kontroversi

Nasional
Kementerian KP Gandeng Kejagung Implementasikan Tata Kelola Penangkapan dan Budi Daya LobsterĀ 

Kementerian KP Gandeng Kejagung Implementasikan Tata Kelola Penangkapan dan Budi Daya LobsterĀ 

Nasional
Respons Putusan MK, Zulhas: Mari Bersatu Kembali, Kita Akhiri Silang Sengketa

Respons Putusan MK, Zulhas: Mari Bersatu Kembali, Kita Akhiri Silang Sengketa

Nasional
Agenda Prabowo usai Putusan MK: 'Courtesy Call' dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Agenda Prabowo usai Putusan MK: "Courtesy Call" dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Nasional
Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Nasional
'MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan...'

"MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan..."

Nasional
Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak 'Up to Date'

Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak "Up to Date"

Nasional
Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Nasional
Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com