Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sederet Harapan di Pundak Bambang Susantono dalam Proyek IKN Nusantara

Kompas.com - 10/03/2022, 05:36 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah sekian lama, sosok yang bakal menjadi Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara Nusantara (IKN Nusantara) akhirnya terungkap. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan menunjuk Bambang Susantono sebagai Kepala Badan Otorita IKN yang pertama.

Sebagai orang yang pertama kali menjabat posisi itu tentu ada berbagai harapan yang disandarkan kepada Bambang. Mulai dari proses pembangunan fisik hingga menyiapkan dasar untuk pengembangan selanjutnya.

Menurut Ketua Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia Hendricus Andy Simarmata, ada sejumlah hal yang harus diperhatikan oleh Bambang dalam menjalankan tugasnya.

"Dalam 2 (dua) bulan ke depan, Otorita IKN perlu memastikan produk rencana dan rancangan kota IKN yang disusun oleh kementerian/lembaga terkait sudah rasional dan melibatkan publik serta berpihak pada pembangunan berkelanjutan, resiliensi terhadap bencana, rendah karbon dan merangkul perdesaan yang ada," ujar Andy kepada Kompas.com, Rabu (9/3/2022).

Baca juga: Jokowi Diminta Tak Buru-buru Bangun Istana Presiden di Awal Proyek IKN

Andy mengatakan, pada periode Q2 dan Q3/2022, Otorita IKN harus menggabungkan semua rencana dari tata ruang sampai kepada rancangan dasar (basic design) yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga ke dalam satu wadah. Hal itu dimaksudkan untuk memudahkan proses pemantauan dan evaluasi, dan tidak terjadi tambal sulam, kekurangan (missing hole) atau kekeliruan dalam urutan pada saat pelaksanaan pembangunan.

Terkait dengan penggunaan anggaran, Andy mengatakan, pada saatnya Bambang harus memaparkan kepada masyarakat tentang kaitan antara skema pembiayaan dan prioritas pembangunan IKN Nusantara.

"Hasil penggabungan tersebut harus diinformasikan kepada masyarakat agar mendapatkan informasi yang memadai (well-informed)," ucap Andy.

Baca juga: Merayu Warga untuk Pindah Dinilai PR Besar Pemerintah di Proyek IKN

Kemudian pada periode Q4/2022 dan selanjutnya, Andy berharap Bambang dan rekan-rekan di Otorita IKN Nusantara dapat membangun koridor hijau dan restorasi lingkungan serta kantor kepresidenan dengan konsep industrial guna mewujudkan ruang kerja yang kolaboratif.

Setelah proses itu dilakukan, Andy mengatakan, pada 2023 mendatang Otorita IKN dapat memulai proses lelang (tender) rancangan dan pembangunan (design and build) untuk lingkungan siap bangun (lisiba) istana, dan infrastruktur jalur penghubung Balikpapan-Sepaku-Samboja. Jalur itu diharapkan menjadi urat nadi arus keluar masuk barang dan orang dari dan menuju IKN Nusantara.

Andy mengingatkan supaya pembangunan fisik tidak boleh dilakukan sebelum Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) digital sebagai basis perizinan sistem Online Single Submission (OSS) IKN Nusantara sudah ditetapkan.

"Otorita IKN harus menunjukkan budaya organisasi yang taat asas dan mengikuti prosedur kerja yang sistematis," ucap Andy.

Baca juga: KSP: Badan Otorita Langsung Beroperasi Setelah Aturan Turunan UU IKN Terbit

Menurut konsep yang tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 20 tahun 2022, proses pembangunan IKN dibagi dalam lima tahap, yaitu:

  • Tahap 1 (2022-2024)
  • Tahap 2 (2025-2029)
  • Tahap 3 (2030-2034)
  • Tahap 4 (2035-2039)
  • Tahap 5 (2040-2045)

Dalam lampiran itu dipaparkan, berdasarkan analisis kegiatan ekonomi, jumlah penduduk sebagai konsekuensi dari kegiatan ekonomi tersebut, diproyeksikan terus meningkat dari awal tahun perencanaan hingga 2045. Pada Tahap 1 dan 2, kenaikan ini terjadi secara eksponensial sejalan dengan pembukaan kawasan di KIKN dan dengan skema pemindahan aparatur sipil negara ke KIKN.

Pada Tahap 3 pertambahan penduduk diproyeksikan lebih lambat. Kemudian meningkat kembali pada Tahap 4 dan Tahap 5 ketika seluruh kegiatan sektor ekonomi baru mulai
berkembang.

Baca juga: Badan Otorita IKN Disebut Akan Berkantor di Jakarta dan Balikpapan untuk Sementara

Penahapan dalam pembangunan IKN disusun untuk menggambarkan pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang untuk mencapai Visi Indonesia 2045.

Penahapan pengembangan di KIKN disusun agar pembangunan kawasan, infrastruktur, dan jaringan transportasi umum massal dapat berjalan secara berkesinambungan dan sekaligus terpadu. Pengembangan setiap kawasan perkotaan diarahkan agar KIKN berkembang menjadi kota yang kompak dan efisien.

Pembangunan infrastruktur primer dimulai sebelum penduduk pionir pindah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Ceritakan Pengalaman Kalah Pemilu Berkali-kali, Prabowo: Kalau Rakyat Tak Memberi Mandat ya Tak Masalah

Ceritakan Pengalaman Kalah Pemilu Berkali-kali, Prabowo: Kalau Rakyat Tak Memberi Mandat ya Tak Masalah

Nasional
Prabowo: Tidak Boleh Lagi Ada Orang Miskin di Indonesia

Prabowo: Tidak Boleh Lagi Ada Orang Miskin di Indonesia

Nasional
Belum Dapat Izin Pemerintah China, KPU RI Tak Bisa Dirikan TPS di Hong Kong dan Makau

Belum Dapat Izin Pemerintah China, KPU RI Tak Bisa Dirikan TPS di Hong Kong dan Makau

Nasional
Temui Nelayan di Tangerang, Anies: Berangkat-Pulang Kena Pajak, Kapan Bisa Makmur?

Temui Nelayan di Tangerang, Anies: Berangkat-Pulang Kena Pajak, Kapan Bisa Makmur?

Nasional
Antam dan Kodam XVI/Pattimura Kerja Sama Perkuat Pengamanan di Wilayah Operasi Maluku Utara

Antam dan Kodam XVI/Pattimura Kerja Sama Perkuat Pengamanan di Wilayah Operasi Maluku Utara

Nasional
Prabowo Minta Maaf Baru Kampanye di Tasikmalaya Lagi: Satu Masalahnya, Saya Kalah

Prabowo Minta Maaf Baru Kampanye di Tasikmalaya Lagi: Satu Masalahnya, Saya Kalah

Nasional
Sapa Warga Sragen, Gibran: Pilihan Apa Saja Silakan, yang Penting Bersaudara

Sapa Warga Sragen, Gibran: Pilihan Apa Saja Silakan, yang Penting Bersaudara

Nasional
KPU Sebut Ada 1,7 Juta Pemilih di Luar Negeri Bakal Nyoblos Pemilu Lebih Awal

KPU Sebut Ada 1,7 Juta Pemilih di Luar Negeri Bakal Nyoblos Pemilu Lebih Awal

Nasional
Penerbangan Terlambat, Ganjar Pranowo Batal Hadiri Konferensi Kebijakan Luar Negeri di Jakarta

Penerbangan Terlambat, Ganjar Pranowo Batal Hadiri Konferensi Kebijakan Luar Negeri di Jakarta

Nasional
Resmikan Kantor Baru DPW, Cak Imin Ingin PKB Menangkan Pilkada di Riau

Resmikan Kantor Baru DPW, Cak Imin Ingin PKB Menangkan Pilkada di Riau

Nasional
Singgung Penguatan Hukum, Anies: Dunia Internasional Akan Respons Positif Jika Sudah Dikerjakan

Singgung Penguatan Hukum, Anies: Dunia Internasional Akan Respons Positif Jika Sudah Dikerjakan

Nasional
Minta Masyarakat Ikut Sebarkan Narasi Perubahan, Cak Imin: Kami Bukan Penjual Tari-tarian

Minta Masyarakat Ikut Sebarkan Narasi Perubahan, Cak Imin: Kami Bukan Penjual Tari-tarian

Nasional
KPU Sebut Indonesia Sukses Selenggarakan Pemilu, Tak Ada Riwayat 'Pemilu Berdarah'

KPU Sebut Indonesia Sukses Selenggarakan Pemilu, Tak Ada Riwayat "Pemilu Berdarah"

Nasional
Ingin Hadiri Langsung Sidang Umum PBB Jika Jadi Presiden, Anies: Indonesia Perlu Hadir

Ingin Hadiri Langsung Sidang Umum PBB Jika Jadi Presiden, Anies: Indonesia Perlu Hadir

Nasional
Muzani: Insya Allah Prabowo-Gibran Menang Satu Putaran

Muzani: Insya Allah Prabowo-Gibran Menang Satu Putaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com