Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 10/03/2022, 05:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah sekian lama, sosok yang bakal menjadi Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara Nusantara (IKN Nusantara) akhirnya terungkap. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan menunjuk Bambang Susantono sebagai Kepala Badan Otorita IKN yang pertama.

Sebagai orang yang pertama kali menjabat posisi itu tentu ada berbagai harapan yang disandarkan kepada Bambang. Mulai dari proses pembangunan fisik hingga menyiapkan dasar untuk pengembangan selanjutnya.

Menurut Ketua Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia Hendricus Andy Simarmata, ada sejumlah hal yang harus diperhatikan oleh Bambang dalam menjalankan tugasnya.

"Dalam 2 (dua) bulan ke depan, Otorita IKN perlu memastikan produk rencana dan rancangan kota IKN yang disusun oleh kementerian/lembaga terkait sudah rasional dan melibatkan publik serta berpihak pada pembangunan berkelanjutan, resiliensi terhadap bencana, rendah karbon dan merangkul perdesaan yang ada," ujar Andy kepada Kompas.com, Rabu (9/3/2022).

Baca juga: Jokowi Diminta Tak Buru-buru Bangun Istana Presiden di Awal Proyek IKN

Andy mengatakan, pada periode Q2 dan Q3/2022, Otorita IKN harus menggabungkan semua rencana dari tata ruang sampai kepada rancangan dasar (basic design) yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga ke dalam satu wadah. Hal itu dimaksudkan untuk memudahkan proses pemantauan dan evaluasi, dan tidak terjadi tambal sulam, kekurangan (missing hole) atau kekeliruan dalam urutan pada saat pelaksanaan pembangunan.

Terkait dengan penggunaan anggaran, Andy mengatakan, pada saatnya Bambang harus memaparkan kepada masyarakat tentang kaitan antara skema pembiayaan dan prioritas pembangunan IKN Nusantara.

"Hasil penggabungan tersebut harus diinformasikan kepada masyarakat agar mendapatkan informasi yang memadai (well-informed)," ucap Andy.

Baca juga: Merayu Warga untuk Pindah Dinilai PR Besar Pemerintah di Proyek IKN

Kemudian pada periode Q4/2022 dan selanjutnya, Andy berharap Bambang dan rekan-rekan di Otorita IKN Nusantara dapat membangun koridor hijau dan restorasi lingkungan serta kantor kepresidenan dengan konsep industrial guna mewujudkan ruang kerja yang kolaboratif.

Setelah proses itu dilakukan, Andy mengatakan, pada 2023 mendatang Otorita IKN dapat memulai proses lelang (tender) rancangan dan pembangunan (design and build) untuk lingkungan siap bangun (lisiba) istana, dan infrastruktur jalur penghubung Balikpapan-Sepaku-Samboja. Jalur itu diharapkan menjadi urat nadi arus keluar masuk barang dan orang dari dan menuju IKN Nusantara.

Andy mengingatkan supaya pembangunan fisik tidak boleh dilakukan sebelum Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) digital sebagai basis perizinan sistem Online Single Submission (OSS) IKN Nusantara sudah ditetapkan.

"Otorita IKN harus menunjukkan budaya organisasi yang taat asas dan mengikuti prosedur kerja yang sistematis," ucap Andy.

Baca juga: KSP: Badan Otorita Langsung Beroperasi Setelah Aturan Turunan UU IKN Terbit

Menurut konsep yang tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 20 tahun 2022, proses pembangunan IKN dibagi dalam lima tahap, yaitu:

  • Tahap 1 (2022-2024)
  • Tahap 2 (2025-2029)
  • Tahap 3 (2030-2034)
  • Tahap 4 (2035-2039)
  • Tahap 5 (2040-2045)

Dalam lampiran itu dipaparkan, berdasarkan analisis kegiatan ekonomi, jumlah penduduk sebagai konsekuensi dari kegiatan ekonomi tersebut, diproyeksikan terus meningkat dari awal tahun perencanaan hingga 2045. Pada Tahap 1 dan 2, kenaikan ini terjadi secara eksponensial sejalan dengan pembukaan kawasan di KIKN dan dengan skema pemindahan aparatur sipil negara ke KIKN.

Pada Tahap 3 pertambahan penduduk diproyeksikan lebih lambat. Kemudian meningkat kembali pada Tahap 4 dan Tahap 5 ketika seluruh kegiatan sektor ekonomi baru mulai
berkembang.

Baca juga: Badan Otorita IKN Disebut Akan Berkantor di Jakarta dan Balikpapan untuk Sementara

Penahapan dalam pembangunan IKN disusun untuk menggambarkan pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang untuk mencapai Visi Indonesia 2045.

Penahapan pengembangan di KIKN disusun agar pembangunan kawasan, infrastruktur, dan jaringan transportasi umum massal dapat berjalan secara berkesinambungan dan sekaligus terpadu. Pengembangan setiap kawasan perkotaan diarahkan agar KIKN berkembang menjadi kota yang kompak dan efisien.

Pembangunan infrastruktur primer dimulai sebelum penduduk pionir pindah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Keadilan Historis Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Keadilan Historis Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Nasdem Dekati Koalisi Gerindra-PKB, Nasib Pencapresan Anies Kini di Ujung Tanduk

Nasdem Dekati Koalisi Gerindra-PKB, Nasib Pencapresan Anies Kini di Ujung Tanduk

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Akan Lengkapi Dandim-Danramil dengan Rantis 'Maung' | Internal Polri Tak Ingin Ferdy Sambo Dihukum Maksimal

[POPULER NASIONAL] Prabowo Akan Lengkapi Dandim-Danramil dengan Rantis "Maung" | Internal Polri Tak Ingin Ferdy Sambo Dihukum Maksimal

Nasional
Tanggal 31 Januari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 31 Januari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Syarat dan Cara Membuat Akta Kelahiran Terbaru

Syarat dan Cara Membuat Akta Kelahiran Terbaru

Nasional
Kereta Terakhir dari Duri ke Tangerang 2023

Kereta Terakhir dari Duri ke Tangerang 2023

Nasional
Apa itu Locus Delicti dan Tempus Delicti?

Apa itu Locus Delicti dan Tempus Delicti?

Nasional
Tanggal 30 Januari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 30 Januari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Yasonna Ke Silmy Karim: PNBP Imigrasi Memang Triliunan, tapi Gaji Kecil Pak!

Yasonna Ke Silmy Karim: PNBP Imigrasi Memang Triliunan, tapi Gaji Kecil Pak!

Nasional
Rekening Penjual Burung Rp 2,5 Juta Kena Blokir, KPK: Kalau Salah, Akan Dibuka Lagi

Rekening Penjual Burung Rp 2,5 Juta Kena Blokir, KPK: Kalau Salah, Akan Dibuka Lagi

Nasional
Rekening Penjual Burung Rp 2,5 Juta Diblokir, KPK: Ajukan Saja Permohonan Cabut Blokir

Rekening Penjual Burung Rp 2,5 Juta Diblokir, KPK: Ajukan Saja Permohonan Cabut Blokir

Nasional
Diminta Turunkan Biaya Haji 2023 Jadi Rp 50 Juta, Kemenag Bilang Begini

Diminta Turunkan Biaya Haji 2023 Jadi Rp 50 Juta, Kemenag Bilang Begini

Nasional
Bakamla Akan Bangun Sistem Pemantauan Maritim Nasional di 35 Titik

Bakamla Akan Bangun Sistem Pemantauan Maritim Nasional di 35 Titik

Nasional
Kaesang Berniat 'Nyalon' Kepala Daerah, PKB: Siapapun Harus Berpartai

Kaesang Berniat "Nyalon" Kepala Daerah, PKB: Siapapun Harus Berpartai

Nasional
Pemerintah Sebut Perubahan Sistem Pemilu di Tengah Tahapan Bisa Bikin Gejolak Masyarakat

Pemerintah Sebut Perubahan Sistem Pemilu di Tengah Tahapan Bisa Bikin Gejolak Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.