Komnas HAM Sebut Presiden hingga TNI-Polri Setuju Dialog dengan OPM dan Tokoh Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyebutkan, dialog damai antara Pemerintah Indonesia dan kubu pro-kemerdekaan Papua bakal segera diinisiasi.

Taufan mengonfirmasi bahwa inisiasi dialog damai ini telah disetujui para petinggi negara.

"Disetujui Presiden (Joko Widodo). Sudah beberapa kali kita ketemu beliau setuju," kata Taufan ditemui di Hotel Shangri-la Jakarta, Rabu (9/3/2022).

"Pak Menko Polhukam (Mahfud MD), juga panglima TNI juga mengapresiasi. Kalau kapolri sudah dari awal mengapresiasi," ia melanjutkan.

Baca juga: 5 Daerah Rawan Jelang HUT OPM 1 Desember

Meski demikian, Taufan menegaskan bahwa inisiasi dialog damai antara pemerintah RI dan OPM merupakan proses yang akan panjang dan sangat bergantung situasi politik, konflik, serta keamanan.

"Tapi kita akan melakukan dan minggu depan kita akan berangkat, inisiasinya, kan prosesnya panjang. Aceh juga dulu kan prosesnya lama, butuh menemui ke mana-mana," tambah Taufan.

Komnas HAM akan jadi pihak yang membuka komunikasi dengan tokoh-tokoh di Papua, termasuk Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (United Liberation Movement for West Papua, ULMWP) Benny Wenda.

Taufan menegaskan, kubu pro-kemerdekaan akan jadi kelompok prioritas untuk diajak berdialog damai, selain juga para tokoh adat, gereja, dan lain-lain.

Apabila tokoh-tokoh tersebut bersedia dialog dengan Jakarta, dan di sisi lain Istana pun bersedia, maka dialog damai secara langsung antara kedua kubu bisa dilangsungkan.

Baca juga: Mahfud: OPM Sengaja Manfaatkan Momen Kehadiran Presiden di KTT G20

"Meskipun ini lembaga negara, istilahnya Indonesia, mereka masih sangat menghormati. Tim kita di sana sering bertemu dan saling kontak. Dan mereka bersedia, kalau difasilitasi Komnas HAM, mereka katakan bersedia," jelas Taufan.

"Paling pokok ya mereka (kubu pro-kemerdekaan). Tapi kan ada juga yang lain, misalnya tokoh adat yang tidak bicara merdeka atau tidak merdeka tapi bicara perlindungan hak ulayat mereka, tokoh gereja lain lagi misalnya, tapi tokoh OPM adalah yang paling pokok," ungkapnya.