Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 09/03/2022, 17:58 WIB
Mutia Fauzia,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta Kementerian Perdagangan membuktikan tudingan masyarakat telah menyetok minyak goreng di rumah lantaran panic buying sehingga menyebabkan kelangkaan.

Pengurus YLKI Agus Suyatno mengatakan, alih-alih menuduh masyarakat, seharusnya Kementerian Perdagangan juga mengkaji ulang kebijakan terkait distribusi subsidi minyak goreng.

"Apakah pernyataan itu didasarkan pada bukti empiris di lapangan bahwa masyarakat menimbun atau hanya praduga. Karena asumsinya minyak goreng masih sulit ditemui di pasar dan masyarakat harus mengantre, bagaimana mereka akan menimbun?," kata Agus saat dihubungi Kompas.com, Rabu (9/3/2022).

Baca juga: Firli Ajak Luhut-Airlangga Bahas Minyak Goreng Langka hingga Perbaikan Tata Niaga

Namun demikian, Agus membenarkan dugaan bahwa masyarakat sudah panic buying.

Ia pun mengatakan, panic buying adalah respons wajar dari masyarakat lantaran hingga saat ini keberadaan minyak goreng dengan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah masih sulit ditemukan.

"Panic buying memang iya, harus diakui ada panic buying. Tapi tidak bisa dikatakan sebagai penimbun. Penimbun ini harus dijelaskan, berapa bisa dikatakan sebagai penimbun? Ketika terjadi panic buying di masyarakat, ini karena kelangkaan, karena memang stok yang ada terbatas," jelas Agus.

Ia pun menyarankan, agar pemerintah menerapkan sistem distribusi subsidi minyak goreng secara tertutup alih-alih secara terbuka seperti yang saat ini dilakukan.

Pemerintah sendiri telah menerapkan harga eceran tertinggi (HET) untuk mengontrol harga minyak goreng di pasaran.

Baca juga: Cerita Warga Berburu Minyak Goreng: Tak Peduli Harganya Berapa, yang Penting Dapat...

HET minyak goreng dipatok Rp 11.500 per liter untuk minyak goreng curah, Rp 13.500 untuk minyak goreng kemasan sederhana, dan Rp 14.000 untuk minyak goreng kemasan premium.

"Jadi ini yang seharusnya dipikirkan, bagaimana distribusi ini bisa secara tertutup. Pemerintah bisa mengacu pada distribusi BLT atau sembako saat awal pandemi sehingga langsung masuk ke dapur masyarakat yang benar-benar membutuhkan," kata Agus.

Baca juga: Kecurigaan Kemendag, Banyak Warga Menyetok Minyak Goreng di Rumah

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Nasional
Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Nasional
Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Nasional
KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Nasional
900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

Nasional
Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Nasional
Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Nasional
PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

Nasional
Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com