Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

YLKI Minta Kemendag Buktikan Kecurigaan soal Warga Timbun Minyak Goreng

Kompas.com - 09/03/2022, 17:58 WIB
Mutia Fauzia,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta Kementerian Perdagangan membuktikan tudingan masyarakat telah menyetok minyak goreng di rumah lantaran panic buying sehingga menyebabkan kelangkaan.

Pengurus YLKI Agus Suyatno mengatakan, alih-alih menuduh masyarakat, seharusnya Kementerian Perdagangan juga mengkaji ulang kebijakan terkait distribusi subsidi minyak goreng.

"Apakah pernyataan itu didasarkan pada bukti empiris di lapangan bahwa masyarakat menimbun atau hanya praduga. Karena asumsinya minyak goreng masih sulit ditemui di pasar dan masyarakat harus mengantre, bagaimana mereka akan menimbun?," kata Agus saat dihubungi Kompas.com, Rabu (9/3/2022).

Baca juga: Firli Ajak Luhut-Airlangga Bahas Minyak Goreng Langka hingga Perbaikan Tata Niaga

Namun demikian, Agus membenarkan dugaan bahwa masyarakat sudah panic buying.

Ia pun mengatakan, panic buying adalah respons wajar dari masyarakat lantaran hingga saat ini keberadaan minyak goreng dengan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah masih sulit ditemukan.

"Panic buying memang iya, harus diakui ada panic buying. Tapi tidak bisa dikatakan sebagai penimbun. Penimbun ini harus dijelaskan, berapa bisa dikatakan sebagai penimbun? Ketika terjadi panic buying di masyarakat, ini karena kelangkaan, karena memang stok yang ada terbatas," jelas Agus.

Ia pun menyarankan, agar pemerintah menerapkan sistem distribusi subsidi minyak goreng secara tertutup alih-alih secara terbuka seperti yang saat ini dilakukan.

Pemerintah sendiri telah menerapkan harga eceran tertinggi (HET) untuk mengontrol harga minyak goreng di pasaran.

Baca juga: Cerita Warga Berburu Minyak Goreng: Tak Peduli Harganya Berapa, yang Penting Dapat...

HET minyak goreng dipatok Rp 11.500 per liter untuk minyak goreng curah, Rp 13.500 untuk minyak goreng kemasan sederhana, dan Rp 14.000 untuk minyak goreng kemasan premium.

"Jadi ini yang seharusnya dipikirkan, bagaimana distribusi ini bisa secara tertutup. Pemerintah bisa mengacu pada distribusi BLT atau sembako saat awal pandemi sehingga langsung masuk ke dapur masyarakat yang benar-benar membutuhkan," kata Agus.

Baca juga: Kecurigaan Kemendag, Banyak Warga Menyetok Minyak Goreng di Rumah

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

Nasional
Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com