Masyarakat Diminta Tak Abai Prokes Hanya karena Lihat Data Penyebaran Covid-19 Rendah

Kompas.com - 09/03/2022, 15:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, meminta masyarakat tidak abai protokol kesehatan (prokes) meski data penyebaran Covid-19 di wilayahnya rendah.

Dalam pandangan Trubus, data tiap-tiap daerah terkait penyebaran Covid-19 maupun bed cccupancy rate (BOR) atau tingkat keterisian di rumah sakit tidak bisa sepenuhnya dijadikan acuan. Sebab masyarakat sudah banyak yang enggan melakukan testing jika mengalami gejala Covid-19.

“Sejak awal saya mengusulkan mestinya tes antigen maupun PCR itu digratiskan. Supaya masyarakat patuh. Kalau dibebankan ke masyarakat terus akhirnya ya masyarakat antipati,” ucap Trubus, Rabu (9/3/2022).

Baca juga: Penyebaran Covid-19 Tinggi, Perhimpunan Guru: Jabodetabek Sudah Seharusnya Setop PTM 100 Persen

Trubus mencontohkannya kondisi di wilayah DIY dan DKI Jakarta. Saat ini DIY menerapakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4, sedangkan DKI Jakarta diturunkan statusnya ke level 2.

Ia mengemukakan, kondisi penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta bisa saja lebih tinggi ketimbang di DIY. Namun, hal itu tidak tampak karena masyarakat memilih untuk langsung mengobati dan melakukan isolasi mandiri ketika merasakan gejala Covid-19.

“Masyarakat DKI Jakarta sudah malas (testing) atau ke rumah sakit. Orang kalau meriang sudah langsung di rumah aja. Jadi terkesan (penyebaran Covid-19) di Jakarta rendah,” paparnya.

Trubus menyampaikan kondisi ini yang mestinya dilihat pemerintah jika menghilangkan hasil tes antigen dan PCR negatif untuk pelaku perjalanan domestik.

Ia mengapresiasi pemerintah telah memberlakukan kebijakan itu, namun mestinya jumlah testing di masyarakat terus dilakukan dengan metode surveilans dan gratis.

“Ya jadi testing lebih baik dilakukan untuk surveilans saja tapi gratis, sehingga ada kepatuhan masyarakat di situ,” imbuhnya.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 15 Tahun 2022, wilayah DKI Jakarta berstatus PPKM Level 2. Kebijakan itu diterapkan sejak 8 Maret sampai 14 Maret 2022.

Wilayah DKI Jakarta mengalami penurunan level PPKM setelah sebelumnya berstatus level 3 karena maraknya penyebaran Covid-19 varian Omicron.

Di sisi lain status PPKM di DIY meningkat dari level 3 ke level 4. Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Kadarmanta Baskara Aji mengungkapkan peningkatan status itu terjadi karena terdapat penambahan jumlah kasus positif harian dan presentase BOR.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KUHP Hasil Revisi Tak Langsung Berlaku, Ada Waktu 3 Tahun untuk Sosialisasi

KUHP Hasil Revisi Tak Langsung Berlaku, Ada Waktu 3 Tahun untuk Sosialisasi

Nasional
Densus 88 Imbau Warga Tetap Tenang Pasca-ledakan Bom Bunuh di Polsek Astanaanyar Bandung

Densus 88 Imbau Warga Tetap Tenang Pasca-ledakan Bom Bunuh di Polsek Astanaanyar Bandung

Nasional
Pemerintah Akan Kembali Lakukan Sero Survei untuk Tentukan Kelanjutan Penanganan Pandemi

Pemerintah Akan Kembali Lakukan Sero Survei untuk Tentukan Kelanjutan Penanganan Pandemi

Nasional
Densus 88: Kami Kerja Cepat Dalami Bom Bunuh Diri di Polsek Astanaanyar

Densus 88: Kami Kerja Cepat Dalami Bom Bunuh Diri di Polsek Astanaanyar

Nasional
Jokowi Minta Mendagri Peringatkan Daerah soal Kendalikan Inflasi

Jokowi Minta Mendagri Peringatkan Daerah soal Kendalikan Inflasi

Nasional
Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar Bandung, Densus 88 Langsung Olah TKP

Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar Bandung, Densus 88 Langsung Olah TKP

Nasional
Ditemukan Bagian Tubuh di Lokasi Bom Bunuh Diri Polsek Astanaanyar Bandung

Ditemukan Bagian Tubuh di Lokasi Bom Bunuh Diri Polsek Astanaanyar Bandung

Nasional
Zulhas: Pilpres Jangan Dijadikan Berhala Baru

Zulhas: Pilpres Jangan Dijadikan Berhala Baru

Nasional
Bom Bunuh Diri Meledak di Mapolsek Astanaanyar Bandung

Bom Bunuh Diri Meledak di Mapolsek Astanaanyar Bandung

Nasional
Pekerja Migran Indonesia Solusi Resesi

Pekerja Migran Indonesia Solusi Resesi

Nasional
Saling Rayu antara Gerindra dan PKS di Tengah Isu Rujuk

Saling Rayu antara Gerindra dan PKS di Tengah Isu Rujuk

Nasional
Misteri Perempuan Menangis di Rumah Bangka: Diungkap Richard Eliezer, Dibantah Ferdy Sambo

Misteri Perempuan Menangis di Rumah Bangka: Diungkap Richard Eliezer, Dibantah Ferdy Sambo

Nasional
KUHP Hasil Revisi, Sebarkan Informasi Tak Pasti Diancam 2 Tahun Bui, Berita Bohong 6 Tahun

KUHP Hasil Revisi, Sebarkan Informasi Tak Pasti Diancam 2 Tahun Bui, Berita Bohong 6 Tahun

Nasional
Luapan Kekecewaan Polisi yang Merasa 'Dikadali' Sambo, dari Jenderal sampai Peraih Adhi Makayasa

Luapan Kekecewaan Polisi yang Merasa "Dikadali" Sambo, dari Jenderal sampai Peraih Adhi Makayasa

Nasional
KUHP Hasil Revisi, Mabuk di Muka Umum dan Ikuti Orang Lain Didenda Maksimal Rp 10 Juta

KUHP Hasil Revisi, Mabuk di Muka Umum dan Ikuti Orang Lain Didenda Maksimal Rp 10 Juta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.