Kompas.com - 09/03/2022, 14:08 WIB

KOMPAS.com – Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Endah Tjahjani Dwirini Retnoastuti mengatakan, pihaknya akan menjadi tuan rumah pelaksanaan Sidang dan Pertemuan Perkumpulan Parlemen Dunia (IPU Assembly and Meeting) ke-144.

Endah menjelaskan, sidang tersebut akan digelar di Nusa Dua, Bali, Minggu-Kamis, 20-24 Maret 2022. Selama empat hari, sidang akan berkomitmen menerapkan agenda yang berpihak pada alam atau disebut “Green Agenda”.

Menurutnya, pemilihan tema itu sejalan dengan tema IPU ke-144, yaitu “Getting to Zero Mobilizing Parliament to Act on Climate Change”.

“Oleh karena sesuai tema IPU ke-144, kami juga akan mengadakan beberapa kegiatan terkait Green Agenda,” jelasnya saat berbincang daring di kanal akun instagram @edukasiparlemen, Senin (7/3/2022), dikutip Kompas.com dari dpr.go.id, Rabu (9/3/2022).

Endah mencontohkan, pada IPU kali ini, pihaknya akan mengundang aktivis sosial bernama Melati dan Isabel Wijsen atas kontribusinya selama enam tahun membuat gerakan mengurangi sampah plastik dunia melalui gerakan ‘Bye-Bye Plastic Bag’.

Baca juga: Cerita Maret, Ubah Sampah Plastik Jadi Kerajinan Bernilai Jutaan Rupiah

Menurutnya, dua kakak-beradik asal Bali itu telah aktif menggerakkan massa dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai. Mereka kini telah memiliki 50 tim yang tersebar di seluruh dunia.

Dia menyebutkan, mereka sering diundang di berbagai konferensi internasional. Oleh karenanya, DPR RI mengundang mereka mewakili pemuda Indonesia untuk bicara tentang Green Agenda di IPU ke-144.

“Melati ini akan bersandingan dengan tokoh-tokoh dunia, dan itu kan sangat membanggakan untuk Indonesia,” ujarnya.

Endah menambahkan, selama pelaksanaan IPU tersebut, para delegasi dari berbagai negara juga akan dikurangi mobilitasnya karena menghasilkan emisi karbon, misalnya dari penggunaan bus.

Untuk itu, para delegasi akan didorong lebih banyak berjalan kaki untuk menikmati udara di Bali.

Baca juga: Perubahan Iklim Bisa Sebabkan Krisis Air Bersih di Indonesia, Ini Penjelasan BMKG

“Kami juga akan kurangi penggunaan kertas secara besar-besaran. Jadi kami kembangkan aplikasi yang kita namakan IPU Event App. Selama sidang semua informasi tidak ada lagi kertas selama dibutuhkan karena sudah ada di aplikasi,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan, jumlah peserta yang akan hadir pada IPU ke-144 sekitar 1500 orang.

“Pertemuan terakhir di Madrid itu dihadiri oleh 1200 orang, terdiri dari 179 negara atau pimpinan parlemen bersama delegasinya,” sebutnya.

Indra menyebutkan, hingga Rabu (2/3/2022) malam, delegasi-delegasi dari 87 negara sudah mengonfirmasi untuk berpotensi hadir.

“Tentu ini berkaitan dengan bagaimana handling kami dalam pelaksanaan dan protokol kesehatan sehingga mereka make sure perjalanan dari negara masing-masing menuju Bali itu tidak terlalu rumit," jelasnya di Bali.

Baca juga: Perekonomian RI Berpotensi Merugi Rp 115 Triliun, Imbas Perubahan Iklim

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penyaluran BLT BBM Capai 95,9 Persen, Jokowi: Akhir Tahun Penyaluran Selesai

Penyaluran BLT BBM Capai 95,9 Persen, Jokowi: Akhir Tahun Penyaluran Selesai

Nasional
Jokowi Dapat Gelar Adat dari Kesultanan Buton yang Maknanya Laki-Laki Jujur dan Adil

Jokowi Dapat Gelar Adat dari Kesultanan Buton yang Maknanya Laki-Laki Jujur dan Adil

Nasional
Ipda Arsyad Daiva Disanksi Demosi 3 Tahun Buntut Tak Profesional di Kasus Brigadir J

Ipda Arsyad Daiva Disanksi Demosi 3 Tahun Buntut Tak Profesional di Kasus Brigadir J

Nasional
Komisi I DPR Setujui Anggaran Kemenhan Rp 134 Triliun, Prabowo Sebut Kurang

Komisi I DPR Setujui Anggaran Kemenhan Rp 134 Triliun, Prabowo Sebut Kurang

Nasional
KPK Ragukan Penjelasan Tim Medis Lukas Enembe karena Tak Bisa Jawab Hal Teknis

KPK Ragukan Penjelasan Tim Medis Lukas Enembe karena Tak Bisa Jawab Hal Teknis

Nasional
PDI-P Diprediksi Tak Akan Sendiri pada Pilpres 2024, Gabung ke Koalisi atau Bentuk Baru

PDI-P Diprediksi Tak Akan Sendiri pada Pilpres 2024, Gabung ke Koalisi atau Bentuk Baru

Nasional
Menlu Retno: ASEAN Harus Bergerak Maju, Tidak Tersandera Situasi di Myanmar

Menlu Retno: ASEAN Harus Bergerak Maju, Tidak Tersandera Situasi di Myanmar

Nasional
Mahfud: Presiden Jokowi Kecewa, Pemberantasan Korupsi Kerap Kali Gembos di MA

Mahfud: Presiden Jokowi Kecewa, Pemberantasan Korupsi Kerap Kali Gembos di MA

Nasional
Komnas HAM: Tim Ad Hoc Kasus Pembunuhan Munir Sedang Bekerja

Komnas HAM: Tim Ad Hoc Kasus Pembunuhan Munir Sedang Bekerja

Nasional
IPW Minta Kapolri Buat Tim Khusus Usut soal “Konsorsium 303” Terkait Judi Online

IPW Minta Kapolri Buat Tim Khusus Usut soal “Konsorsium 303” Terkait Judi Online

Nasional
Soal Permainan Capit Boneka, Muhammadiyah: Itu Kategori Judi, Hukumnya Haram

Soal Permainan Capit Boneka, Muhammadiyah: Itu Kategori Judi, Hukumnya Haram

Nasional
Wakil Ketua KPK: Pak Lukas Enggak Usah Khawatir, Enggak Akan Kami Telantari

Wakil Ketua KPK: Pak Lukas Enggak Usah Khawatir, Enggak Akan Kami Telantari

Nasional
Di Sidang Majelis Umum PBB, Menlu Retno Ingatkan Krisis Bisa Picu Perang Besar

Di Sidang Majelis Umum PBB, Menlu Retno Ingatkan Krisis Bisa Picu Perang Besar

Nasional
Ketika Jokowi Ingatkan Lukas Enembe Patuhi Proses Hukum di KPK...

Ketika Jokowi Ingatkan Lukas Enembe Patuhi Proses Hukum di KPK...

Nasional
Gerindra Singgung Kemungkinan Koalisi dengan PDI-P, Politik 2024 Dinilai Masih Sangat Cair

Gerindra Singgung Kemungkinan Koalisi dengan PDI-P, Politik 2024 Dinilai Masih Sangat Cair

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.