Kompas.com - 09/03/2022, 12:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, Komisi Yudisial (KY) harus memastikan agar calon hakim yang diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki rekam jejak terpuji, integritas dan berkomitmen memerangi korupsi.

Selain itu, proses rekrutmen calon hakim harus transparan, objektif dan profesional.

"KY harus menjamin ketersediaan hakim agung dan hakim ad hoc Mahkamah Agung (MA) dan para hakim lain yang berintegritas, melalui proses rekrutmen yang transparan objektif dan yang profesional," ujar Jokowi dalam sambutannya pada penyampaian Laporan Tahunan KY 2021 yang disampaikan Jokowi dari Istana Negara, Rabu (9/3/2022).

"KY juga harus memastikan agar calon hakim yang diusulkan ke DPR RI memiliki rekam jejak terpuji, berintegritas dan kompeten. Memiliki semangat dan komitmen tinggi dalam memerangi korupsi," tegasnya.

Baca juga: Jokowi: KY Harus Mampu Lakukan Fungsi Pengawasan Eksternal Independen

Presiden pun mengungkapkan, saat ini diperlukan langkah-langkah yang progresif untuk mengatasi kurangnya hakim ad hoc tindak pidana korupsi di MA.

Selain itu jumlah hakim tata usaha negara untuk perkara pajak juga masih kurang.

Padahal menurut Jokowi, peran para hakim tersebut sangat krusial.

"Sangat krusial untuk memastikan terlindunginya penerimaan negara lewat sektor perpajakan," katanya.

Baca juga: Itong Isnaini Tersangka, KY: Ada Dugaan Pelanggaran Etik Hakim

Kepala negara pun mengapresiasi tim penghubung yang menjembatani komunikasi antara KY dan MA, khususnya dalam mencari solusi manakala terdapat perbedaan pendapat.

Termasuk untuk melakukan pemeriksaan bersama atas laporan masyarakat dan pencari keadilan.

Jokowi menilai kemitraan strategis antara KY dan MA adalah kunci terjaganya marwah para hakim dalam memutus perkara.

Tujuannya agar mampu membatasi dan memutus ruang gerak mafia peradilan dan mafia- mafia lain yang selama ini merusak kepercayaan para hakim dan institusi peradilan dan melukai rasa keadilan masyarakat.

"Keberhasilan KY untuk meningkatkan integritas hakim dan menjaga kehormatan institusi peradilan sangat penting untuk memperbaiki tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dan memberikan kontribusi yang nyata untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat indonesia," tambahnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Ajak Warganet Tebak Baju Adat yang Akan Dikenakannya saat Upacara HUT ke-77 RI

Jokowi Ajak Warganet Tebak Baju Adat yang Akan Dikenakannya saat Upacara HUT ke-77 RI

Nasional
Prabowo Deklarasi Capres 2024, Kans Gerindra Koalisi dengan PDI-P Dinilai Kian Sulit

Prabowo Deklarasi Capres 2024, Kans Gerindra Koalisi dengan PDI-P Dinilai Kian Sulit

Nasional
Siang Ini, Deolipa Gugat Perdata Bharada E dan Pengacaranya, Kapolri, Kabareskrim ke PN Jakarta Selatan

Siang Ini, Deolipa Gugat Perdata Bharada E dan Pengacaranya, Kapolri, Kabareskrim ke PN Jakarta Selatan

Nasional
Litbang 'Kompas': Masyarakat Lebih Berharap Pemerintah Tambah Lapangan Kerja Dibandingkan Bantuan Sementara

Litbang "Kompas": Masyarakat Lebih Berharap Pemerintah Tambah Lapangan Kerja Dibandingkan Bantuan Sementara

Nasional
Selama 71 Hari Pelaksanaan Haji, 89 Jemaah Indonesia Meninggal Dunia

Selama 71 Hari Pelaksanaan Haji, 89 Jemaah Indonesia Meninggal Dunia

Nasional
Ferdy Sambo Disebut Janjikan Uang Tutup Mulut Rp 2 Miliar, Ini Kata Polri

Ferdy Sambo Disebut Janjikan Uang Tutup Mulut Rp 2 Miliar, Ini Kata Polri

Nasional
MAKI Sebut Kejagung dan KPK Harus Tangkap Surya Darmadi di Bandara

MAKI Sebut Kejagung dan KPK Harus Tangkap Surya Darmadi di Bandara

Nasional
Upaya Polisi Pecahkan Teka-teki Kejadian antara Istri Ferdy Sambo dan Brigadir J di Magelang...

Upaya Polisi Pecahkan Teka-teki Kejadian antara Istri Ferdy Sambo dan Brigadir J di Magelang...

Nasional
Komnas HAM Tinjau TKP Pembunuhan Brigadir J di Rumah Ferdy Sambo Hari Ini

Komnas HAM Tinjau TKP Pembunuhan Brigadir J di Rumah Ferdy Sambo Hari Ini

Nasional
Kementerian/Lembaga Diminta Implementasi dan Awasi PSE Lingkup Privat demi Tekan Kejahatan Siber

Kementerian/Lembaga Diminta Implementasi dan Awasi PSE Lingkup Privat demi Tekan Kejahatan Siber

Nasional
Gugatan Praperadilan Nizar Dahlan Lawan KPK Terkait Laporan Dugaan Gratifikasi Suharso Monoarfa Diputus Hari Ini

Gugatan Praperadilan Nizar Dahlan Lawan KPK Terkait Laporan Dugaan Gratifikasi Suharso Monoarfa Diputus Hari Ini

Nasional
Litbang 'Kompas': 77 Tahun Indonesia Merdeka, Mayoritas Anggap Rakyat Belum Maju dan Sejahtera

Litbang "Kompas": 77 Tahun Indonesia Merdeka, Mayoritas Anggap Rakyat Belum Maju dan Sejahtera

Nasional
Jejak Prabowo di Tiga Pemilu Presiden: 2009, 2014, dan 2019

Jejak Prabowo di Tiga Pemilu Presiden: 2009, 2014, dan 2019

Nasional
Ruang Politik Ganjar Pranowo di Antara Partai-partai

Ruang Politik Ganjar Pranowo di Antara Partai-partai

Nasional
Aneka Drama di Hari Penutupan Pendaftaran Partai Calon Peserta Pemilu 2024

Aneka Drama di Hari Penutupan Pendaftaran Partai Calon Peserta Pemilu 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.