JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, Komisi Yudisial (KY) harus memastikan agar calon hakim yang diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki rekam jejak terpuji, integritas dan berkomitmen memerangi korupsi.
Selain itu, proses rekrutmen calon hakim harus transparan, objektif dan profesional.
"KY harus menjamin ketersediaan hakim agung dan hakim ad hoc Mahkamah Agung (MA) dan para hakim lain yang berintegritas, melalui proses rekrutmen yang transparan objektif dan yang profesional," ujar Jokowi dalam sambutannya pada penyampaian Laporan Tahunan KY 2021 yang disampaikan Jokowi dari Istana Negara, Rabu (9/3/2022).
"KY juga harus memastikan agar calon hakim yang diusulkan ke DPR RI memiliki rekam jejak terpuji, berintegritas dan kompeten. Memiliki semangat dan komitmen tinggi dalam memerangi korupsi," tegasnya.
Baca juga: Jokowi: KY Harus Mampu Lakukan Fungsi Pengawasan Eksternal Independen
Presiden pun mengungkapkan, saat ini diperlukan langkah-langkah yang progresif untuk mengatasi kurangnya hakim ad hoc tindak pidana korupsi di MA.
Selain itu jumlah hakim tata usaha negara untuk perkara pajak juga masih kurang.
Padahal menurut Jokowi, peran para hakim tersebut sangat krusial.
"Sangat krusial untuk memastikan terlindunginya penerimaan negara lewat sektor perpajakan," katanya.
Baca juga: Itong Isnaini Tersangka, KY: Ada Dugaan Pelanggaran Etik Hakim
Kepala negara pun mengapresiasi tim penghubung yang menjembatani komunikasi antara KY dan MA, khususnya dalam mencari solusi manakala terdapat perbedaan pendapat.
Termasuk untuk melakukan pemeriksaan bersama atas laporan masyarakat dan pencari keadilan.
Jokowi menilai kemitraan strategis antara KY dan MA adalah kunci terjaganya marwah para hakim dalam memutus perkara.
Tujuannya agar mampu membatasi dan memutus ruang gerak mafia peradilan dan mafia- mafia lain yang selama ini merusak kepercayaan para hakim dan institusi peradilan dan melukai rasa keadilan masyarakat.
"Keberhasilan KY untuk meningkatkan integritas hakim dan menjaga kehormatan institusi peradilan sangat penting untuk memperbaiki tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dan memberikan kontribusi yang nyata untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat indonesia," tambahnya.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.