Mustakim
Jurnalis

Produser Program Talk Show Satu Meja The Forum di Kompas TV
Satu Meja The Forum tayang setiap Rabu pukul 20.30 WIB LIVE di Kompas TV

Siapa Mau Tunda Pemilu?

Kompas.com - 09/03/2022, 11:30 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

WACANA penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 kembali mengemuka. Namun sikap Presiden Jokowi berbeda kali ini.

Ia tak tegas dan ‘ngegas’ seperti sebelumnya. Tapi memberi ruang wacana ini berkembang.

Sejak disampaikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden terus menjadi perdebatan.

Usulan ini menuai banyak kritik dan menjadi polemik. Gagasan ini ditentang banyak kalangan, tak hanya aktivis, namun juga rakyat kebanyakan.

Gelombang penolakan terus disuarakan para aktivis, organisasi pro demokrasi, pakar tata negara.

Partai politik yang sebenarnya ‘diuntungkan’ jika usulan ini dilaksanakan, juga menyuarakan penolakan. Tak hanya partai oposisi, namun juga mayoritas partai politik anggota koalisi pendukung Jokowi.

Hampir semua partai politik yang ada di ‘Senayan’, kecuali PKB, Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN), menolak dan menentang usulan yang dianggap mengangkangi demokrasi dan konstitusi ini.

PDI Perjuangan, Gerindra, NasDem, Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan menolak usulan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan.

Selain dianggap melanggar konstitusi, ide menunda Pemilu 2024 dan memperpanjang masa jabatan juga dinilai mengkhianati reformasi.

Pasalnya, semangat reformasi adalah pembatasan kekuasaan agar siapapun yang memimpin negeri ini tidak menyalahgunakan wewenang dan menjadi tirani.

Tak bisa dibenarkan

Selain tak beralasan, penundaan Pemilu 2024 juga tak memiliki dasar yang bisa dibenarkan.

Sejumlah pakar hukum tata negara menyatakan, ‘pelanggaran’ atas konstitusi hanya bisa dilakukan jika negeri ini dalam keadaan darurat dan demi kepentingan rakyat.

Dalih perbaikan ekonomi akibat pandemi dianggap hanya akal-akalan dan alasan yang dicari-cari.

Pasalnya, pada 2020, pemerintah tetap keukeuh menggelar pilkada serentak meski kala itu pandemi tengah memuncak. Pemerintah mengabaikan masukan dan desakan dari masyarakat agar pilkada ditunda.

Klaim bahwa menunda Pemilu 2024 adalah keinginan banyak orang juga terbantahkan. Pasalnya, hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan mayoritas responden menginginkan Pemilu 2024 tetap dilaksanakan.

Survei yang digelar pada 25 Februari-1 Maret 2022 juga menunjukkan mayoritas masyarakat menolak usulan perpanjangan masa jabatan. Publik tetap menginginkan Pemilu 2024 tetap digelar sesuai rencana awal.

LSI menyatakan, 68-71 persen responden yang diwawancarai menolak perpanjangan masa jabatan presiden, baik karena alasan pandemi maupun pemulihan ekonomi.

Sementara responden yang mendukung penundaan pemilu hanya sekitar 26,9 persen.

Bukan yang pertama

Isu perpanjangan masa jabatan presiden ini bukan kali pertama disuarakan. Sebelumnya, isu ini pernah mengemuka beberapa kali.

Sebelum Cak Imin, gagasan ini pernah disuarakan Menteri Investasi Bahlil Lahaladia pada Januari 2022 lalu.

Sama seperti Cak Imin, pembantu Presiden Jokowi ini juga menggunakan dalih perbaikan ekonomi.

Sebelum Bahlil, isu penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden juga sempat muncul ke permukaan.

Isu perpanjangan masa jabatan sempat ramai pada 2019. Kala itu Jokowi sempat melontarkan pernyataan pedas, bahwa mereka yang mewacanakan itu ingin menjerumuskan dia.

Awal 2021, isu perpanjangan masa jabatan presiden menyeruak lagi ke permukaan. Jokowi kembali menegaskan bahwa dia tidak berniat dan tak berminat.

Sejak masa kepemimpinan Jokowi periode kedua, isu perpanjangan masa jabatan presiden sudah bergulir beberapa kali.

Presiden Jokowi juga sudah memberikan tanggapan atas wacana ini. Namun, berbeda dengan sebelumnya, kali ini sikap Jokowi atas wacana ini tak terang dan tak lantang.

Sama seperti sebelumnya, Jokowi memang menyatakan akan tunduk pada konstitusi. Namun pernyataan Jokowi tak hanya sampai di sini.

Dengan dalih demokrasi, ia mengaku tak bisa melarang wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan yang terus berkembang.

Padahal sebelumnya, Jokowi secara tegas menyatakan bahwa isu perpanjangan masa jabatan ibarat menampar muka dan ingin menjerumuskan dia. Namun kini, ia menganggap wacana ini adalah bagian dari demokrasi.

Mengapa sikap Jokowi berubah? Apa benar Jokowi sendiri yang menginginkan penundaan pemilu ini?

Saksikan pembahasannya dalam talkshow Satu Meja The Forum, Rabu (9/3/2022), yang disiarkan langsung di Kompas TV mulai pukul 20.30 WIB.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM Sebut Izin Penggunaan Darurat Vaksin Merah Putih Keluar Awal Oktober

BPOM Sebut Izin Penggunaan Darurat Vaksin Merah Putih Keluar Awal Oktober

Nasional
MAKI Minta SBY dan AHY Imbau Lukas Enembe Penuhi Panggilan KPK

MAKI Minta SBY dan AHY Imbau Lukas Enembe Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Beredar Video Temuan Uang Rp 50 Miliar di Rumah Hasto Kristiyanto, KPK Sebut Itu Hoaks

Beredar Video Temuan Uang Rp 50 Miliar di Rumah Hasto Kristiyanto, KPK Sebut Itu Hoaks

Nasional
Kejagung Akan Gabungkan Dua Berkas Perkara Ferdy Sambo dalam Kasus Brigadir J

Kejagung Akan Gabungkan Dua Berkas Perkara Ferdy Sambo dalam Kasus Brigadir J

Nasional
Komisi III Bakal Kembalikan 2 Nama Calon Pimpinan ke Presiden Jika Dianggap Gagal Saat 'Fit and Proper Test'

Komisi III Bakal Kembalikan 2 Nama Calon Pimpinan ke Presiden Jika Dianggap Gagal Saat "Fit and Proper Test"

Nasional
Sulit Temui Sekjen DPR untuk Bahas Larangan Masuk Ketua IPW, MKD: Lebih Sibuk dari Menteri...

Sulit Temui Sekjen DPR untuk Bahas Larangan Masuk Ketua IPW, MKD: Lebih Sibuk dari Menteri...

Nasional
Ada Permintaan dari Para Kiai, Gerindra Pertimbangkan Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres untuk Prabowo

Ada Permintaan dari Para Kiai, Gerindra Pertimbangkan Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres untuk Prabowo

Nasional
KPK Periksa Zumi Zola Terkait Perintah Siapkan Uang untuk Pengesahan RAPBD Jambi

KPK Periksa Zumi Zola Terkait Perintah Siapkan Uang untuk Pengesahan RAPBD Jambi

Nasional
Kejagung: Berkas Perkara Ferdy Sambo dkk di Kasus Pembunuhan Brigadir J Lengkap

Kejagung: Berkas Perkara Ferdy Sambo dkk di Kasus Pembunuhan Brigadir J Lengkap

Nasional
Berupaya Hubungi Lukas Enembe, Demokrat: Kami Ingin Penegakan Hukum Bebas Politik

Berupaya Hubungi Lukas Enembe, Demokrat: Kami Ingin Penegakan Hukum Bebas Politik

Nasional
Berkas Perkara 'Obstruction of Justice' Ferdy Sambo dkk di Kasus Brigadir J Sudah Lengkap

Berkas Perkara "Obstruction of Justice" Ferdy Sambo dkk di Kasus Brigadir J Sudah Lengkap

Nasional
Sindir Pengacara Bharada E, Deolipa: Semua Gugatan Memang Mengada-ada

Sindir Pengacara Bharada E, Deolipa: Semua Gugatan Memang Mengada-ada

Nasional
Gerindra Tak Keberatan jika Jokowi Jadi Cawapres Prabowo, tapi…

Gerindra Tak Keberatan jika Jokowi Jadi Cawapres Prabowo, tapi…

Nasional
Pengacara Lukas Minta KPK Lihat Tambang Emas, ICW: Ini Proses Hukum, Bukan Studi Banding!

Pengacara Lukas Minta KPK Lihat Tambang Emas, ICW: Ini Proses Hukum, Bukan Studi Banding!

Nasional
30 Jaksa Penuntut Umum Kasus Ferdy Sambo dkk Ditempatkan di Safe House

30 Jaksa Penuntut Umum Kasus Ferdy Sambo dkk Ditempatkan di Safe House

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.