Syarat Perjalanan Domestik Dilonggarkan, Kemenkes Minta Masyarakat Harus Bisa Hidup dengan Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mencabut aturan wajib tes PCR dan antigen bagi pelaku perjalanan dalam negeri atau domestik, apabila sudah divaksinasi dosis kedua dan dosis ketiga (booster) sebagai syarat perjalanan.

Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, meski terjadi pelonggaran terhadap syarat perjalanan dalam negeri, pihaknya tetap mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19.

"Kasus bisa naik, kita tidak tahu apakah melonjak atau tidak, tapi penambahan kasus bisa terjadi," kata Nadia dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (8/3/2022).

Nadia mengatakan, pemerintah tidak bisa menolkan kasus, sehingga masyarakat harus bisa hidup bersama Covid-19.

Baca juga: UPDATE: 410.566 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 34,96 Persen

Ia mengatakan, jika terjadi lonjakan kasus Covid-19 akibat pelonggaran aturan tersebut, penanganan dan pengendalian kasus harus terus dilakukan agar tidak membebani fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes).

"Kita tahu kita tidak mungkin menolkan kasus Covid-19, kita akan hidup dengan Covid-19. Sehingga yang paling penting kalau terjadi peningkatan kasus kita bisa mengatasinya dan tidak membebani fasyankes," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) dengan moda transportasi udara, darat, dan laut yang sudah divaksinasi dosis kedua dan vaksinasi booster tidak wajib menunjukkan hasil tes negatif Covid-19 dari antigen dan PCR.

Ketentuan tersebut tertuang di dalam Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 11 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Covid-19.

Baca juga: Anggota DPR Minta Kebijakan Penghapusan PCR dan Antigen Dicabut jika Kasus Covid-19 Naik

SE tersebut berlaku efektif mulai 8 Maret 2022 sampai waktu yang ditentukan kemudian dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai perkembangan terakhir di lapangan.

"Pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua atau vaksinasi dosis ketiga (booster) tidak diwajibkan menunjukan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen," demikian bunyi SE Satgas Penanganan Covid-19 11/2022 yang diterima Kompas.com, Selasa (8/3/2022).

Tes Covid-19 sebagai syarat perjalanan masih wajib bagi mereka yang baru divaksinasi dosis pertama dan bagi mereka yang tidak bisa menerima vaksinasi karena memiliki komorbid atau kondisi kesehatan khusus.

Tes Covid-19 yang dimaksud yaitu PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam atau tes antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 x 24 jam sebelum keberangkatan.

Khusus yang tidak bisa divaksinasi wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwa belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi Covid-19.

Baca juga: Alasan Pemerintah Cabut Aturan Wajib Tes PCR-Antigen: Cakupan Vaksinasi Tinggi

Adapun pelaku perjalanan dalam negeri dengan usia di bawah 6 tahun dapat melakukan perjalanan dengan pendamping perjalanan dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Satgas juga meminta setiap pelaku menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat melakukan perjalanan dalam negeri.

Kemudian, setiap operator moda transportasi diwajibkan menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk memeriksa persyaratan perjalanan pada setiap pelaku perjalanan.

Lebih lanjut, kementerian/lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang akan memberlakukan kriteria dan persyaratan khusus terkait pelaku perjalanan di daerahnya dapat menindaklanjuti dengan mengeluarkan instrumen hukum lain yang selaras dan tidak bertentangan dengan surat edaran ini.