Berbagai Pelonggaran Terbaru, Syarat Perjalanan Tanpa Tes Covid-19 Hingga Bebas Karantina PPLN di Bali

Kompas.com - 07/03/2022, 22:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan kembali menerapkan sejumlah pelonggaran di masa pandemi Covid-19. Mulai dari keringanan syarat perjalanan bagi pelaku perjalanan domestik, hingga pemangkasan karantina untuk pelaku perjalanan umrah.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga Koordinator Penanganan PPKM Wilayah Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah membuat kebijakan-kebijakan untuk menunjang masa Indonesia menuju transisi era kehidupan normal.

Hal tersebut lantaran kondisi pandemi di Indonesia disebut sudah membaik. Luhut mengatakan, Indonesia mengalami tren perbaikan setelah dilanda lonjakan kasus Covid-19 akibat varian Omicron.

"Berdasarkan data yang kami evaluasi, tren kasus harian nasional menurun sangat signifikan begitupun halnya dengan kondisi rawat inap rumah sakit juga terus menunjukkan penurunan dan tingkat kematian semakin melandai," ungkap Luhut dalam keterangan pers evaluasi PPKM secara virtual, Senin (7/3/2022).

Baca juga: Antigen dan PCR Dihapus, Syarat Perjalanan Domestik Cukup Vaksin 2 Kali

Tren peningkatan kondisi Pandemi Covid-19 pun disebut telah membuat status PPKM sejumlah daerah menurun. Luhut mengatakan, jumlah Kabupaten/Kota yang kembali masuk ke Level 2 meningkat cukup signifikan.

"Saat ini aglomerasi Jabodetabek dan Surabaya Raya kembali masuk ke Level 2 dikarenakan penurunan kasus konfirmasi harian dan juga rawat inap rumah sakit," tuturnya.

Dengan adanya peningkatan kondisi Pandemi Covid-19 Indonesia, Pemerintah memutuskan akan membuat kebijakan-kebijakan yang melonggarkan aturan-aturan di masa pandemi sebelumnya.

Sejumlah pelonggaran tersebut disepakati dalam rapat terbatas evaluasi PPKM yang dipimpin Presiden Joko Widodo hari ini.

"Dalam rangka transisi menuju aktivitas normal hari ini, kita akan memberlakukan kebijakan sebagai berikut," kata Luhut.

Baca juga: Luhut: Situasi Membaik, Jabodetabek dan Surabaya Raya Kembali ke Level 2 PPKM

Tes Covid-19 tak lagi jadi syarat perjalanan domestik

Luhut mengatakan, Pemerintah akan menghapus tes Covid-19 sebagai syarat perjalanan dalam negeri.

"Pelaku perjalanan domestik tidak lagi harus menunjukkan hasil tes antigen dan PCR negatif apabila sudah mendapat vaksin Covid-19 sebanyak dua dosis," ungkap Luhut.

Pembebasan tes tersebut berlaku untuk semua moda transportasi baik udara, laut, dan darat. Luhut menambahkan, kebijakan tersebut akan ditetapkan dalam surat edaran yang akan diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait dalam waktu dekat ini.

"Pelaku perjalanan domestik dengan transportasi udara, laut, maupun darat yang sudah melakukan vaksinasi dosis kedua dan lengkap sudah tidak perlu menunjukkan bukti tes antigen dan PCR negatif," jelasnya.

Kompetisi olah raga bisa disaksikan penonton di lokasi

Selain soal syarat perjalanan, Pemerintah juga akan memberbolehkan seluruh kegiatan kompetisi olah raga disaksikan langsung oleh penonton.

Namun ada syaratnya, yaitu para penonton sudah melakukan vaksinasi booster dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Jumlah kapasitas penonton disesuaikan dengan status PPKM daerah tempat kompetisi olah raga berlangsung.

"Kapasitas masing-masing sebagai berikut, Level 4 kapasitas 25 persen penonton, Level 3 50 persen penonton, Level 2 75 persen penonton dan Level 1 sebanyak 100 persen penonton," papar Luhut.

Kebijakan itu diambil masih dalam rangka transisi menuju aktivitas normal baru.

Baca juga: Bali Kedatangan 1.916 PPLN sejak Penerbangan Internasional Dibuka, 7 di Antaranya Positif Covid-19

Bali siap terapkan bebas karantina khusus untuk Bali

Pada kesempatan yang sama, Luhut juga mengatakan Pemerintah siap melakukan uji coba kebijakan tanpa karantina bagi pelaku perjalanan internasional atau pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) yang diterapkan di Bali.

Presiden Jokowi, menurut Luhut, bahkan sudah memberi izin agar uji coba kebijakan itu dimulai hari ini.

"Dalam rapat terbatas (ratas) yang digelar hari ini kami melaporkan kesiapan Bali dalam menggelar kebijakan tanpa karantina. Dan dalam ratas hari ini presiden juga telah menyetujui untuk dapat melakukan uji coba tanpa karantina bagi PPLN sejak 7 Maret," terang dia.

Baca juga: Perpanjangan PPKM Jawa-Bali 1-7 Maret, PPLN Hanya Boleh Masuk Indonesia Lewat Jalur Ini

Ada beberapa syarat agar PPLN bisa bebas karantina di Bali. Pertama, PPLN yang datang harus menunjukkan booking hotel yang sudah dibayar minimal 4 hari atau menunjukkan bukti domisili di Bali bagi PPLN yang berstatus WNI.

Kemudian PPLN yang masuk ke Bali harus sudah mendapat vaksin Covid-19 lengkap/booster. PPLN juga diwajibkan melakukan entry test PCR dan menunggu di kamar hotel hingga hasil tes negatif keluar.

"Setelah negatif bisa bebas beraktivitas dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Lalu PPLN kembali melakukan tes PCR di hari ketiga di hotel masing-masing," urai Luhut.

Karantina Jemaah Umrah cuma Sehari

Pemangkasan karantina untuk jemaah umrah Indonesia disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Koordinator Penanganan PPKM Wilayah Luar Pulau Jawa-Bali.

Kebijakan ini juga telah mendapat persetujuan dari Presiden Jokowi dalam ratas hari ini. Keputusan soal pemangkasan waktu karantina bagi jemaah umrah akan ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Edaran dari kementerian dan lembaga terkait.

"Bahwa kasus umrah itu yang pulang dari umrah positivity rate itu sebesar 47 persen, in dan out. Tadi sesuai arahan Bapak Presiden, karantina sudah dikurangi menjadi satu hari, baik itu umrah maupun PPLN mulai dari besok. Dengan SE daripada BNPB yang baru. Tentunya apabila ditemukan positif langsung diisolasi," ucap Airlangga dalam keterangan pers bersama Luhut, Senin.

Meski ada pemangkasan masa karantina bagi jemaah umrah, Pemerintah disebut tetap terus waspada mengingat Omicron Covid-19 masih mewabah.

Baca juga: Arab Saudi Tidak Wajibkan Karantina dan PCR, Umrah dan Haji Bagaimana?

Terlebih, kata Airlangga, sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadhan.

"Kami berharap bahwa berbagai kebijakan yang disampaikan dalam ratas, selanjutnya kita bisa menjaga kedisiplinan, mendorong vaksinasi kedua, dan juga protokol kesehatan serta penerapan PeduliLindungi," sebut dia.

Kementerian Agama (Kemenag) sendiri diketahui akan melakukan penyesuaian kebijakan umrah seiring dengan pencabutan sejumlah aturan terkait pencegahan penyebaran Covid-19 oleh pemerintah Arab Saudi.

Kebijakan pelonggaran disebut tak buru-buru

Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, kebijakan yang diterapkan pemerintah selama proses transisi menuju kondisi aktivitas normal tidak dilakukan secara terburu-buru. Menurutnya, proses transisi tetap dilakukan secara bertahap.

"Perlu kami tegaskan bahwa sebuah kebijakan dalam proses transisi (menuju normal) yang akan kita lalui bersama ini bukan dilakukan secara terburu-buru," tegas Luhut.

Baca juga: 2 Tahun Pandemi dan Langkah Pemerintah Menuju Masa Transisi

"Kita harus sudah siap untuk menuju satu proses transisi cara bertahap dengan menerapkan kebijakan berbasiskan data yang ada," lanjutnya.

Luhut menuturkan, semua upaya pemerintah di masa transisi perlu didukung keterlibatan masyarakat. Selain itu harus ada edukasi yang terus dilakukan oleh pemerintah agar kebijakan hidup berdampingan bersama Covid-19 nantinya bukan hanya slogan saja.

"Kebijakan oleh pemerintah yang diambil hari ini tentunya diperlakukan atas dasar dan menunjukkan masukan dari para pakar dan ahli di bidangnya," kata Luhut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BERITA FOTO: Penasehat Hukum Richard Eliezer Serahkan Surat Penetapan ''Justice Collabolator''

BERITA FOTO: Penasehat Hukum Richard Eliezer Serahkan Surat Penetapan ''Justice Collabolator''

Nasional
Jokowi Mania: Relawan yang Sebenarnya Mengawal Kebijakan, Bukan Ciptakan 'Monster'

Jokowi Mania: Relawan yang Sebenarnya Mengawal Kebijakan, Bukan Ciptakan "Monster"

Nasional
Soal Surat Rekomendasi LPSK, Pengacara Richard Eliezer: Kami Berharap Kejaksaan Mengabulkan

Soal Surat Rekomendasi LPSK, Pengacara Richard Eliezer: Kami Berharap Kejaksaan Mengabulkan

Nasional
Jokowi: Relokasi Rumah Terdampak Gempa Cianjur Dimulai Hari ini

Jokowi: Relokasi Rumah Terdampak Gempa Cianjur Dimulai Hari ini

Nasional
LPSK Keluarkan Rekomendasi agar Richard Eliezer Dapat Keringanan Tuntutan

LPSK Keluarkan Rekomendasi agar Richard Eliezer Dapat Keringanan Tuntutan

Nasional
Dalam Sidang, Penasihat Hukum Richard Eliezer Serahkan Surat Penetapan “Justice Collabolator”

Dalam Sidang, Penasihat Hukum Richard Eliezer Serahkan Surat Penetapan “Justice Collabolator”

Nasional
Jelang Sidang, Kuat Ma’ruf Sapa Pengunjung Sidang dengan “Finger Heart”

Jelang Sidang, Kuat Ma’ruf Sapa Pengunjung Sidang dengan “Finger Heart”

Nasional
Kunjungi Cianjur untuk Ketiga Kalinya, Jokowi Pastikan Rekonstruksi Bangunan Terdampak Gempa Dimulai

Kunjungi Cianjur untuk Ketiga Kalinya, Jokowi Pastikan Rekonstruksi Bangunan Terdampak Gempa Dimulai

Nasional
Jokowi Minta Evaluasi Inflasi Digelar Mingguan seperti Penanganan Covid-19

Jokowi Minta Evaluasi Inflasi Digelar Mingguan seperti Penanganan Covid-19

Nasional
Bantu Korban Gempa Cianjur, Guru PAI Beri Bantuan Rp 46 Juta

Bantu Korban Gempa Cianjur, Guru PAI Beri Bantuan Rp 46 Juta

Nasional
Kasus Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Wanita: Moeldoko Sebut Tak Ada Toleransi, Tersangka Ditahan

Kasus Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Wanita: Moeldoko Sebut Tak Ada Toleransi, Tersangka Ditahan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Komentar Moeldoko soal Kasus Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Kostrad | Mayor Paspampres Ditahan di Pomdam Jaya

[POPULER NASIONAL] Komentar Moeldoko soal Kasus Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Kostrad | Mayor Paspampres Ditahan di Pomdam Jaya

Nasional
Sidang Bharada E, Jaksa Hadirkan Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf Jadi Saksi

Sidang Bharada E, Jaksa Hadirkan Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf Jadi Saksi

Nasional
Relawan Jokowi Sodorkan Nama Capres, Immanuel Ebenezer: Ini Relawan atau Calo Ya?

Relawan Jokowi Sodorkan Nama Capres, Immanuel Ebenezer: Ini Relawan atau Calo Ya?

Nasional
Pengamat Nilai DPR Buru-buru Sahkan RKUHP demi Cegah Penolakan, Termasuk Demo

Pengamat Nilai DPR Buru-buru Sahkan RKUHP demi Cegah Penolakan, Termasuk Demo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.