Kasus Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Administrasi-Keuangan PT Kuala Persada Papua Nusantara

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami proses admistrasi hingga keuangan dari PT Kuala Persada Papua Nusantara sebagai salah satu subkontraktor yang mengerjakan proyek pembangunan Gereja Kingmi Mile 32.

Pendalaman itu dilakukan melalui bagian accounting dari PT Kuala Persada Papua Nusantara, Adrian yang diperiksa sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (2/3/2022).

"Yang bersangkutan dikonfirmasi terkait dengan admistrasi hingga proses keuangan dari PT Kuala Persada Papua Nusantara sebagai salah satu subkontraktor yang mengerjakan proyek pembangunan Gereja Kingmi Mile 32," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Senin (7/3/2022).

Berdasarkan agenda pemeriksaan, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota DPRD Kota Malang periode 2009-2014, Budiyanto Wijaya. Namun, Budiyanto tidak hadir dan mengkonfirmasi kepada penyidik agar dilakukan penjadwalan ulang kembali.

Selain eks anggota DPRD Kota Malang itu, KPK juga menjadwalkan pemeriksasan terhadap wiraswasta bernama Ariadi. Namun, Ariadi tidak hadir dan tanpa konfirmasi ketidakhadirannya kepada tim penyidik.

Baca juga: KPK Duga Kontrak Tender Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tak Sesuai

"KPK mengimbau untuk saksi yang tidak hadir untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan berikutnya dari tim Penyidik KPK," ucap Ali.

Hingga saat ini, tim penyidik masih mengumpulkan alat bukti terkait dugaan korupsi pembangunan Gereja Kingmi, Mile 32, di Kabupaten Mimika, Papua dengan memeriksa saksi-saksi yang terkait dengan perkara tersebut.

Lembaga Antirasuah itu belum dapat menyampaikan siapa saja pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan pasal apa yang akan disangkakan dalam kasus ini.

"Pengumuman tersangka akan dilakukan saat upaya paksa penangkapan atau penahanan telah dilakukan," ujar Ali.