Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Rapim Bakamla, Laksdya Aan Kurnia Ingatkan Ulang Pesan Jokowi

Kompas.com - 07/03/2022, 11:25 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksdya Aan Kurnia memimpin Rapim Bakamla Tahun 2022 di Markas Bakamla, Jakarta, Senin (7/3/2022).

Dalam agenda yang turut dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD ini, Aan kembali mengingatkan pesan Presiden Joko Widodo tentang kedisiplinan.

“Saya instruksikan kepada seluruh jajaran Bakamla RI untuk meningkatkan kedisiplinan dan menjadi contoh baik bagi lingkungan sekitar di mana pun kalian berada, baik di tempat tinggal maupun di lingkungan sekitar kantor,” kata Aan, Senin.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi mengingatkan jajaran TNI dan Polri untuk meningkatkan faktor kedisiplinannya dalam Rapim TNI-Polri beberapa waktu lalu.

Baca juga: Puluhan Personel Bakamla Zona Maritim Tengah Digembleng Latihan Bertahan Hidup di Laut

Selain itu, Aan juga menekankan empat poin penting bagi satuan kerja di lingkungan Bakamla. 

“Pertama, direktif Presiden yang disampaikan pada Rapim TNI/Polri. Kedua outcome dan evaluasi kinerja 2021. Tiga, situasi eksternal Bakamla terkait political will pimpinan, dan isu keamanan laut dan sasaran penekanan arah kebijakan dan rencana pokok,” kata perwira tinggi TNI AL bintang tiga itu.

Terkait hal itu, Aan pun menginstruksikan jajarannya untuk meningkatkan kedisiplinan sebagaimana perintah presiden.

Selain itu, Aan juga mengatakan bahwa keamanan laut merupakan bagian dari keamanan nasional yang sangt dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis, baik di tingkat global, regional, maupun nasional.

Baca juga: Bakamla Usulkan Pembangunan Karang Singa untuk Kawal Batas Negara

Dalam tantangan global, saat ini konflik Rusia dan Ukraina, pandemi Covid-19, perubahan iklim, dan masalah klasik dalam penggunaan senjata pemusnah massal.

Dalam tatanan regional berupa konflik di Laut Natuna Utara, dinamika geopolitik, hingga sengketa batas wilayah.

Sedangkan di nasional meliputi kebijakan pembatasan ekspor minerba hingga penyiapan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

“Menghadapi perkembangan lingkungan strategis global, regional, dan nasional serta isu-isu keamanan maritim tersebut, saya menetapkan sasaran dan arahan kebijakan tahun 2022 untuk menjadi pelaksana setiap satuan kerja,” imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com