Kompas.com - 05/03/2022, 13:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, menilai sikap Presiden Joko Widodo terkait wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden kali ini tidak tegas.

Berbeda dari pernyataan Jokowi pada tahun 2019 yang menyebut bahwa isu perpanjangan masa jabatan presiden seakan menampar mukanya, kini Kepala Negara menyatakan hal itu bagian dari demokrasi.

"Kalau dicermati, respons ditunjukkan oleh presiden saat ini terhadap wacana penundaan pemilu dan penambahan tiga periode masa jabatan presiden memang tampak jelas ada penurunan ketegasan jika dibandingkan respons ditunjukkan pada akhir tahun 2019 lalu," kata Bawono kepada Kompas.com, Sabtu (5/3/2022).

Baca juga: Jokowi Dulu Bilang Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tampar Mukanya, Kini Sebut Itu Bagian Demokrasi

Menurut Bawono, ketidaktegasan Jokowi ini seolah menguatkan dugaan sejumlah pihak bahwa wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden berasal dari lingkaran Istana.

Pernyataan Jokowi yang menyebutkan bakal tunduk dan patuh pada konstitusi, kata Bawono, juga tak bisa diartikan bahwa mantan gubernur DKI Jakarta itu menolak wacana penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan presiden.

Sebab, pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur penyelenggaraan pemilu dan masa jabatan presiden bisa saja diubah melalui amendemen.

Baca juga: Membedah Untung Rugi Parpol yang Usung Wacana Penundaan Pemilu dan Presiden 3 Periode

"Taat dan tunduk, patuh pada konsititusi sebagaimana dikatakan oleh presiden kemarin juga dapat dibaca tidak berarti Presiden Jokowi menolak penambahan periode masa jabatan presiden," ujar Bawono.

"Apabila wacana itu nanti bergulir terus hingga proses amendemen konstitusi terjadi, lalu berubah periode masa jabatan di konsitusi, maka Presiden Jokowi tunduk taat juga. Jadi sikap itu multitafsir sekali," tuturnya.

Menurut Bawono, seharusnya Jokowi bisa lebih tegas menyatakan tidak berminat menjabat hingga tiga periode, sekaligus menolak penundaan Pemilu 2024 atas dalih apa pun.

Sebab, jika tidak, bukan mustahil ke depan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden kembali bergulir bersamaan dengan isu amendemen UUD 1945.

Bawono mengatakan, segala pikiran dan gagasan memang boleh dikemukakan dalam kehidupan demokrasi.

Namun, gagasan tersebut tak seharusnya mengubur demokrasi itu sendiri seperti ide penundaan pemilu ini.

Oleh karenanya, daripada memaklumi ini bagian dari demokrasi, menurut Bawono, presiden seharusnya mengambil sikap tegas pada elite partai yang menggulirkan isu ini jika memang dia menolak pemilu ditunda dan masa jabatan presiden diperpanjang.

"Sikap presiden terhadap partai-partai koalisi pendukung wacana penundaan Pemilu 2024 juga akan jadi indikator penilaian publik atas ketegasan sikap presiden," kata dia.

Baca juga: Sekjen PDI-P: Mau Dikemas Aneka Kamuflase, Sikap Jokowi Tetap Tolak Penundaan Pemilu

Sebelumnya diberitakan, Jokowi angkat bicara soal wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Ia menyatakan bakal patuh pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945.

"Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi," kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/3/2022), dilansir dari Kompas.id edisi Sabtu (5/3/2022).

Meski demikian, Jokowi menyatakan, wacana penundaan pemilu tidak bisa dilarang. Sebab, hal itu bagian dari demokrasi.

Namun, sekali lagi, ia menegaskan bakal tunduk dan patuh pada konstitusi.

"Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas aja berpendapat. Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi," ujarnya.

Baca juga: Para Elite Parpol yang Tolak Pemilu Ditunda dari AHY sampai Prabowo

Konstitusi tegas mengatur penyelenggaraan pemilu maupun masa jabatan presiden.

Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, pemilu presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPD, serta DPRD provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan lima tahun sekali.

Sementara, merujuk Pasal 7 UUD, masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi paling banyak dua periode, dengan lama masa jabatan 5 tahun setiap satu periode.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Beri Tugas Khusus ke Menkes dan Gubernur Jatim Terkait Kerusuhan Kanjuruhan

Jokowi Beri Tugas Khusus ke Menkes dan Gubernur Jatim Terkait Kerusuhan Kanjuruhan

Nasional
Pernyataan Lengkap Jokowi Terkait Tragedi Stadion Kanjuruhan

Pernyataan Lengkap Jokowi Terkait Tragedi Stadion Kanjuruhan

Nasional
Jokowi: Kerusuhan Kanjuruhan Tragedi Kemanusiaan, Jangan Sampai Terulang Lagi

Jokowi: Kerusuhan Kanjuruhan Tragedi Kemanusiaan, Jangan Sampai Terulang Lagi

Nasional
Jokowi Perintahkan Kapolri Investigasi dan Usut Tuntas Kerusuhan Stadion Kanjuruhan

Jokowi Perintahkan Kapolri Investigasi dan Usut Tuntas Kerusuhan Stadion Kanjuruhan

Nasional
Jokowi: Hentikan Sementara Liga 1

Jokowi: Hentikan Sementara Liga 1

Nasional
Cak Imin Anggap Aneh Pihak Keamanan Tak Paham Larangan FIFA soal Penggunaan Gas Air Mata

Cak Imin Anggap Aneh Pihak Keamanan Tak Paham Larangan FIFA soal Penggunaan Gas Air Mata

Nasional
Puan Minta PSSI Hentikan Sementara Liga Sepakbola Nasional

Puan Minta PSSI Hentikan Sementara Liga Sepakbola Nasional

Nasional
Kerusuhan Stadion Kanjurungan, Komnas HAM: Harus Ada Penegakan Hukum

Kerusuhan Stadion Kanjurungan, Komnas HAM: Harus Ada Penegakan Hukum

Nasional
YLKI Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi Independen di Luar PSSI

YLKI Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi Independen di Luar PSSI

Nasional
YLBHI: Negara Harus Bertanggung Jawab dalam Tragedi Stadion Kanjuruhan

YLBHI: Negara Harus Bertanggung Jawab dalam Tragedi Stadion Kanjuruhan

Nasional
Komnas HAM Minta Polisi Segera Usut Tragedi Stadion Kanjuruhan

Komnas HAM Minta Polisi Segera Usut Tragedi Stadion Kanjuruhan

Nasional
Mahfud: Korban Tragedi Stadion Kanjuruhan Umumnya Terinjak dan Sesak Nafas

Mahfud: Korban Tragedi Stadion Kanjuruhan Umumnya Terinjak dan Sesak Nafas

Nasional
Puan Maharani Minta Investigasi Total Tragedi Stadion Kanjuruhan

Puan Maharani Minta Investigasi Total Tragedi Stadion Kanjuruhan

Nasional
Penembakan Gas Air Mata di Stadion Kanjuruhan, Pengamat Sepak Bola: Tak Sesuai Prosedur

Penembakan Gas Air Mata di Stadion Kanjuruhan, Pengamat Sepak Bola: Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Mahfud MD Tegaskan Tragedi Stadion Kanjuruhan Bukan Bentrok Suporter

Mahfud MD Tegaskan Tragedi Stadion Kanjuruhan Bukan Bentrok Suporter

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.