Kompas.com - 04/03/2022, 21:14 WIB
|


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut, koruptor tidak takut dengan hukuman penjara selama keluarganya sejahtera.

Hal itu disampaikan Mahfud dalam diskusi virtual Kick Off G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG), Jumat (4/3/2022).

Yang ditakuti koruptor itu sebenarnya bukan penjara, tapi kemiskinan. Seolah-olah penjara tidak menjadi soal bagi mereka asal dompetnya tebal, anak istri masih hidup enak,” papar Mahfud.

Mahfud mengungkapkan, berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) banyak modus pemindahan aset hasil korupsi ke luar negeri.

“Aset itu kemudian hanya diambil sesuai kebutuhan komersial pelaku kejahatan pribadi,” kata dia.

Baca juga: Mahfud MD Minta KPK dan PPATK Berkolaborasi dengan Negara Anggota G20 Untuk Berantas Korupsi

Maka untuk memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU) ke luar negeri, Mahfud meminta agar Indonesia membangun kerja sama dengan anggota G20 lain.

“Upaya itu diharapkan dapat mendeteksi modus-modus persembunyian aset seperti modus transaksi dagang internasional, modus penyelundupan uang tunai, modus perdagangan saham, dan sebagainya,” sebutnya.

Mahfud memaparkan, nantinya G20 akan membahas banyak hal terkait upaya pemberantasan korupsi seperti, meningkatkan komitmen antar negara guna mengurangi penyuapan, penggelapan dan pemulihan aset.

Namun kerja sama tersebut tetap memperhatikan hukum internal masing-masing negara.

“Penguatan kerja sama lintas instansi dan lintas negara diharapkan dapat menjangkau tantangan untuk menyelamatkan aset hasil kejahatan secara optimal,” imbuhnya.

Indonesia menjadi tuan rumah atau Presidensi G20 periode 1 yaitu Desember 2021 sampai 39 November 2022.

G20 adalah forum kerja sama multilateral antara 19 negara utama dan Uni Eropa.

Indonesia adalah satu-satunya negara ASEAN yang menjadi anggota G20.

Baca juga: Penjelasan Mahfud MD soal Nama Soeharto yang Tak Tercantum di Keppres tentang Serangan Umum 1 Maret

Para anggota lainnya Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, dan Republik Korea.

Lalu Rusia, Perancis, Tiongkok, Turki dan Uni Eropa.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bareskrim Jadwalkan Panggilan Kedua ke Ismail Bolong Besok

Bareskrim Jadwalkan Panggilan Kedua ke Ismail Bolong Besok

Nasional
Saksi Arif Rachman Sebut Brigadir J Pakai Kaus Merah Bukan Putih Saat Tewas

Saksi Arif Rachman Sebut Brigadir J Pakai Kaus Merah Bukan Putih Saat Tewas

Nasional
Kerap Obral 'Endorsement', Jokowi Dinilai Belum Tentukan Dukungan Tetap ke Kandidat Capres 2024

Kerap Obral "Endorsement", Jokowi Dinilai Belum Tentukan Dukungan Tetap ke Kandidat Capres 2024

Nasional
PDSI Dukung RUU Kesehatan Omnibus Law demi Hilangkan Praktik Oligarki

PDSI Dukung RUU Kesehatan Omnibus Law demi Hilangkan Praktik Oligarki

Nasional
Soal Revisi UU IKN, Begini Tanggapan Kepala Otorita

Soal Revisi UU IKN, Begini Tanggapan Kepala Otorita

Nasional
Prabowo Pamer Rambut Putih Merespons Ucapan Jokowi soal 'Pemimpin Berambut Putih'

Prabowo Pamer Rambut Putih Merespons Ucapan Jokowi soal "Pemimpin Berambut Putih"

Nasional
KPK Panggil Hakim Agung Gazalba Saleh untuk Diperksa Hari Ini

KPK Panggil Hakim Agung Gazalba Saleh untuk Diperksa Hari Ini

Nasional
IDI Beberkan 3 Alasan Utama Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law

IDI Beberkan 3 Alasan Utama Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law

Nasional
Saat Puan Bicara Pengganti Jenderal Andika di Depan 3 Kepala Staf TNI

Saat Puan Bicara Pengganti Jenderal Andika di Depan 3 Kepala Staf TNI

Nasional
Arif Rachman Ungkap Hasil Otopsi Jenazah Yosua: Ada 7 Luka

Arif Rachman Ungkap Hasil Otopsi Jenazah Yosua: Ada 7 Luka

Nasional
PDI-P Tegaskan Jokowi Tak 'Endorse' Siapa Pun soal 'Pemimpin Berambut Putih'

PDI-P Tegaskan Jokowi Tak "Endorse" Siapa Pun soal "Pemimpin Berambut Putih"

Nasional
Saksi Arif Rachman: Ferdy Sambo Menangis Tatap Foto Keluarga dan Berkata Percuma Bintang 2 tapi Tak Bisa Jaga Istri

Saksi Arif Rachman: Ferdy Sambo Menangis Tatap Foto Keluarga dan Berkata Percuma Bintang 2 tapi Tak Bisa Jaga Istri

Nasional
Kemenkes Larang Dokter dan ASN Ikut Demo Tolak RUU Kesehatan

Kemenkes Larang Dokter dan ASN Ikut Demo Tolak RUU Kesehatan

Nasional
Bawaslu Proses Aduan Dugaan Anggota Parpol yang Tak Memenuhi Syarat, tapi Lolos

Bawaslu Proses Aduan Dugaan Anggota Parpol yang Tak Memenuhi Syarat, tapi Lolos

Nasional
Jokowi dan Mendagri Digugat karena Belum Keluarkan Aturan Pelaksana Pengangkatan Pj Kepala Daerah

Jokowi dan Mendagri Digugat karena Belum Keluarkan Aturan Pelaksana Pengangkatan Pj Kepala Daerah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.