Sekjen PDI-P Sebut Kepuasan Publik Jangan Jadi Alasan Perpanjang Masa Jabatan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com- Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, tingginya angka kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo semestinya tidak menjadi alasan untuk memperpanjang masa jabatan Presiden RI ketujuh itu.

Menurut Hasto, tingginya angka kepuasan terhadap Jokowi itu justru harus menjadi panduan bagi pemerintahan yang akan datang untuk melanjutkan terobosan yang telah diwariskan oleh Jokowi.

"Respons dari hal itu bukanlah seharusnya pada upaya memperpanjang tetapi bagaimana ini menjadi basic policy, jadi guideline yang dilanjutkan oleh pemerintah yang akan datang," kata Hasto dalam acara rilis survei Lembaga Survei Indonesia, Kamis (3/3/2022).

Baca juga: Jokowi Didorong Kembali Tegaskan Sikapnya soal Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Hasto berpendapat, kelangsungan bernegara semestinya mengambil hal-hal yang positif dari kepemimpinan sebelumnya.

Ia pun mengingatkan, hasil survei LSI menunjukkan bahwa mayoritas publik menolak wacana menunda pemilu. Termasuk mereka yang mengaku puas dengan kinerja Jokowi.

"Suara rakyat dari seluruh segmen pemilih yang menunjukkan suatu sikapnya bahwa Pak Jokowi memang hebat tapi jangan ini kemudian dimaknakan kepada penundaan pemilu," ujar Hasto.

Ia mengatakan, pelaksanaan Pemilu 2024 dengan lebih demokratis, damai, dan efektif justru akan menjadi warisan pemerintahan Jokowi.

Hasto pun mengingatkan bahwa Jokowi pun telah menolak ide perpanjangan masa jabatan presiden menjadi maksimal tiga periode.

Ia mengungkit pernyataan Jokowi yang pernah menyebut bahwa pihak yang mengusulkan perpanjangan masa jabatan sudah menampar wajahnya, cari muka, dan ingin menjerumuskan.

"Kami tegaskan bahwa sikap PDI Perjuangan ini senapas dengan sikap Presiden Jokowi karena di dalam kultur kepemimpinan kita, seorang pemimpin itu kan diukur juga dari konsistensi dalam sikapnya," kata Hasto.

Hasil survei yang diselenggarakan Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan, mayoritas responden menyatakan puas atas kinerja Jokowi.

"Survei kali ini pada Februari 2022 menemukan bahwa tingkat kepuasan terhadap Presiden ada di angka 66,3 persen, masih bagus. Jadi mayoritas masyarakat menyatakan puas atas kinerja Pak Jokowi sebagai presiden," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan, Kamis.

Namun, angka kepuasan publik tersebut dinilai tidak bisa dijadikan alasan untuk menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan Jokowi karena mayoritas responden yang puas dengan kinerja Jokowi pun menolak wacana tersebut.

Baca juga: Isu Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Siapa Berkepentingan?

Survei menunjukkan, dari kelompok yang puas dengan kinerja Jokowi, terdapat 56,9 persen responden yang meminta Pemilu 2024 tetap dilaksanakan, sedangkan 34,2 persen meminta pemilu ditunda dan 8,9 persen tidak menjawab.

Sementara, dari kelompok yang tidak puas dengan kinerja Jokowi, 82,3 persen responden meminta Pemilu 2024 tetap dilaksanakan, 12,8 persen responden meminta pemilu ditunda, dan 4,9 persen tidak menjawab.

"Poinnya adalah, di sini bahkan orang yang puas kepada presiden pun mayoritas menolak untuk menunda pemilu, mayoritas tetap ingin pemilu dilaksanakan walaupun kondisi pandemi," kata Djayadi.