Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Risiko Kegagalan Tinggi, Pemindahan IKN Diminta Hati-hati

Kompas.com - 03/03/2022, 17:12 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Associate Profesor Nanyang Technological University (NTU) Singapura Sulfikar Amir meminta pemerintah berhati-hati dalam memindahkan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Prinsip kehati-hatian dinilai perlu karena Indonesia tidak pernah memiliki pengalaman membangun sebuah kota dari awal.

"Selama Indonesia merdeka, kita belum pernah punya pengalaman membangun sebuah kota yang benar-benar from scratch dari awal, dari tanah kosong yang kemudian membangun sebuah perkotaan yang begitu kompleks. Kemudian berkembang menjadi sistem urban yang dinamis dan berkelanjutan," kata Sulfikar dalam diskusi virtual Kosadata bertajuk "Merancang IKN Jadi Smart Forest City", Kamis (3/3/2022).

Baca juga: Bappenas: Skenario Jumlah Penduduk di IKN Nusantara 1,9 Juta Orang

"Jadi, ini adalah sebuah tantangan yang menurut saya, kita harus ekstra hati-hati," tambahnya.

Sulfikar mengatakan, perlu digarisbawahi dalam proses pembangunan ibu kota baru merupakan bagian proyek berskala besar.

Sehingga, menurutnya dibutuhkan biaya yang sangat tinggi. Namun, biaya tinggi itu juga rentan terhadap risiko kegagalan.

"Proyek yang berskala besar, sangat mahal, dan tentunya memiliki tingkat risiko kegagalan yang tinggi," ujarnya.

Ia kemudian menjelaskan, James Scott, seorang antropolog dan sosiolog lewat bukunya Seeing Like a State memberikan memberikan gambaran mengenai beberapa proyek berskala besar yang akhirnya gagal karena sejumlah faktor.

"Salah satunya adalah gagalnya visi para pemimpin atau para elite politik di dalam mewujudkan apa yang ingin mereka capai. Karena visi mereka itu tidak ground atau tidak sesuai dengan realita yang ada di masyarakat," tuturnya.

"Jadi, terjadi semacam penyederhanaan realitas sosial politik, dan ketika visi itu diwujudkan akhirnya bersifat kontradiktif," sambung Sulfikar.

Baca juga: Ajak Semua Pihak Dukung Pemindahan IKN, Bamsoet: Pembangunan Nasional Amanat Konstitusi

Berkaca hal itu, penyelenggara negara atau yang berwenang memindahkan ibu kota negara diminta lebih cermat dan bijak.

Terlebih, dalam pemindahan IKN menggunakan dana negara yang luar biasa jumlahnya dan dilakukan dengan waktu jangka panjang.

"Selalu saja ada hal-hal di mana proyek ini bisa gagal. Karena itu, kita harus hati-hati, banyak hal yang bisa kita pelajari tidak hanya dari apa yang pernah kita lakukan. Tapi juga dari apa yang dilakukan oleh negara-negara lain," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com