Bappenas: Skenario Jumlah Penduduk di IKN Nusantara 1,9 Juta Orang

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionl (PPN)/Bappenas Velix Vernando Wanggai mengungkapkan skenario jumlah penduduk yang akan menempati kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Menurut datanya, dalam tahapan perwujudan IKN Nusantara diharapkan akan terisi sebanyak 1,7 hingga 1,9 juta orang penduduk. Hal itu pun dipaparkannya dalam tahapan perwujudan IKN Nusantara pada 2045 hingga ke depannya.

"Desain kotanya, dalam konteks rencana induknya adalah sekitar 1,7 hingga 1,9 juta penduduk yang didesain untuk menempati wilayah di ibu kota. Sehingga, tentu kita ini mendesain dengan skenario jumlah penduduk," kata Velix dalam diskusi virtual Kosadata bertajuk "Merancang IKN Jadi Smart Forest City", Kamis (3/3/2022).

Baca juga: Singgung Perdebatan Grup WA TNI Soal IKN, Intervensi Jokowi Dinilai Terlalu Jauh

Ia menjelaskan, pihaknya juga sudah mengantisipasi potensi terjadinya penambahan jumlah penduduk di IKN.

Hal tersebut berkaca pada studi tata kota terhadap negara yang pernah melakukan perpindahan ibu kota yaitu Kazakhstan, tepatnya di Nursultan.

Dijelaskan Velix, desain jumlah penduduk di Nursultan sedianya ditargetkan mencapai 300.000 orang. Kemudian, seiring berjalannya waktu, jumlah penduduk justru bertambah menjadi 1 juta orang.

"Jadi ada hal-hal yang memang harus kita antisipasi. Kami menyadari bahwa memang harus diantisipasi sebuah skenario jumlah penduduk," ujarnya.

Namun, Velix tak menjelaskan lebih lanjut seperti apa skenario yang akan disiapkan Bappenas untuk mengatasi pertambahan jumlah penduduk IKN ke depannya.

Di sisi lain, Velix menerangkan tahapan perwujudan IKN yang pertama yaitu dimulai 2022-2024. Ia mengatakan periode itu sebagai pemindahan tahap awal.

Baca juga: Jokowi Singgung Debat WhatsApp Soal IKN di Rapim TNI-Polri, Pengamat: Harusnya Bahas Hal Strategis

Terdapat sejumlah hal yang perlu dicapai atau target perwujudan IKN di tahun tersebut di antaranya pembangunan infrastruktur dasar yang utama seperti air dan energi untuk penduduk pionir.

Kemudian, membangun sarana utama seperti Istana Kepresidenan, perkantoran dan perumahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Selanjutnya, pemindahan tahap awal juga dilakukan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk TNI-Polri.