Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Keppres Hari Kedaulatan Negara dan Peran Soeharto di Serangan Umum 1 Maret

Kompas.com - 03/03/2022, 14:40 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Peran Presiden Soeharto dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 kembali menjadi sorotan setelah namanya tidak tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara.

Beleid tersebut mengatur penetapan Hari Penegakan Kedaulatan pada 1 Maret, merujuk pada peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 yang dikenal publik turut melibatkan sosok Soeharto.

Dalam Keppres yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 24 Februari 2022, hanya Sultan Hamengku Buwono IX, Jenderal Soedirman, Sukarno dan Mohammad Hatta yang disebut ikut berperan menggagas Serangan Umum 1 Maret 1949.

Menurut narasi sejarah selama masa Orde Baru, Soeharto yang ketika peristiwa itu terjadi berpangkat Letnan Kolonel dan menjabat Komandan Brigade X Komando Wilayah Pertahanan (Wehrkreise) III disebut menjadi tokoh utama dalam serangan itu.

Baca juga: Soal Serangan Umum 1 Maret, Sultan HB X: Semestinya Terjadi Tanggal 28 Februari 1949, tapi...

Dalam buku otobiografi Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya, Soeharto mengatakan, dia marah setelah mendengarkan siaran radio pada awal Februari 1949 yang melaporkan tentang perdebatan antara delegasi Indonesia dan Belanda di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Saat itu, perwakilan Belanda menyatakan di depan PBB kalau Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia sudah hancur.

Sebab, pasukan Belanda menggelar Agresi Militer Kedua dan sudah menguasai Ibu Kota yang saat itu berada di Yogyakarta pada 19 Desember 1948. menangkap serta mengasingkan Presiden Ir. Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ke Bangka Belitung.

Di dalam buku itu Soeharto kemudian mengatakan dia menggagas Serangan Umum 1 Maret.

Akan tetapi, klaim Soeharto tentang peran utama dia di Serangan Umum 1 Maret dalam buku itu diragukan sejumlah kalangan. Menurut Batara R. Hutagalung yang menulis buku Serangan Umum 1 Maret 1949: Perjuangan TNI, Diplomasi dan Rakyat, Soeharto saat itu masih punya atasan yakni Kolonel Bambang Soegeng sebagai Komandan Divisi III. Sedangkan Panglima Jenderal Soedirman juga masih bergerilya.

Baca juga: Serangan Umum Surakarta: Latar Belakang, Kronologi, dan Penyelesaian

Dari sisi pangkat dan kewenangan serta jumlah pasukan yang dipimpin Soeharto saat itu sejumlah sejarawan meragukan jika dia memang menjadi penggerak utama.

Di sisi lain, Atmakusumah dalam artikel "Dua Versi Serangan Umum" yang terbit di Kompas 1 Maret 1999 menyebutkan bahwa Sultan Hamengku Buwono IX adalah yang memprakarsai Serangan Umum 1 Maret.

Sultan saat itu dilaporkan merasa prihatin dengan semangat juang rakyat yang menurun. Sebab pasukan Belanda sudah menduduki Yogyakarta dan juga menyatakan Sultan Hamengku Buwono IX sebagai tahanan rumah.

Maka dari itu Sultan Ham Buwono IX merasa perlu menciptakan kejutan untuk melecut semangat juang. Kebetulan pada 1 Maret 1949 digelar rapat Dewan Keamanan PBB yang salah satunya membahas tentang situasi Indonesia dan Belanda.

Hamengku Buwono IX lantas berpikir itulah momentum yang tepat untuk mengembalikan semangat juang dan menunjukkan eksistensi Republik Indonesia di mata dunia. Sultan Hamengku Buwono IX kemudian mengirimkan utusan untuk menyampaikan siasatnya melalui surat kepada Jenderal Soedirman yang tengah bergerilya.

Baca juga: Presiden Tetapkan 1 Maret Sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara

Setelah itu, barulah Sultan bertemu dengan komandan Wehrkreise III Letkol Soeharto dan Komandan Divisi III Kolonel Bambang Soegeng pada pertengahan Februari 1949. Pembicaraan tersebut berisi seputar perencanaan serangan dalam dua minggu ke depan.

Serangan dimulai pada 1 Maret pukul 06.00 tepat saat sirene tanda akhir jam malam dibunyikan militer Belanda.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Beragam Respons Kubu Prabowo-Gibran soal 'Amicus Curiae' Megawati dan Sejumlah Tokoh Lain

Beragam Respons Kubu Prabowo-Gibran soal "Amicus Curiae" Megawati dan Sejumlah Tokoh Lain

Nasional
Yusril Harap Formasi Kabinet Prabowo-Gibran Tak Hanya Pertimbangkan Kekuatan di DPR

Yusril Harap Formasi Kabinet Prabowo-Gibran Tak Hanya Pertimbangkan Kekuatan di DPR

Nasional
Eks Ajudan Ungkap Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL

Eks Ajudan Ungkap Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL

Nasional
Yusril Bilang KIM Belum Pernah Gelar Pertemuan Formal Bahas Kabinet Prabowo

Yusril Bilang KIM Belum Pernah Gelar Pertemuan Formal Bahas Kabinet Prabowo

Nasional
Yusril Nilai Tak Semua Partai Harus Ditarik ke Kabinet Prabowo Kelak

Yusril Nilai Tak Semua Partai Harus Ditarik ke Kabinet Prabowo Kelak

Nasional
Cara Urus Surat Pindah Domisili

Cara Urus Surat Pindah Domisili

Nasional
Tanggal 20 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 20 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TKN Klaim 10.000 Pendukung Prabowo-Gibran Akan Ajukan Diri Jadi 'Amicus Curiae' di MK

TKN Klaim 10.000 Pendukung Prabowo-Gibran Akan Ajukan Diri Jadi "Amicus Curiae" di MK

Nasional
Tepis Tudingan Terima Bansos, 100.000 Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi di Depan MK Jumat

Tepis Tudingan Terima Bansos, 100.000 Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi di Depan MK Jumat

Nasional
Jaksa KPK Sentil Stafsus SYL Karena Ikut Urusi Ultah Nasdem

Jaksa KPK Sentil Stafsus SYL Karena Ikut Urusi Ultah Nasdem

Nasional
PAN Minta 'Amicus Curiae' Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

PAN Minta "Amicus Curiae" Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

Nasional
KPK Ultimatum.Pengusaha Sirajudin Machmud Hadiri Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

KPK Ultimatum.Pengusaha Sirajudin Machmud Hadiri Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Akan Gelar Aksi di MK Kamis dan Jumat Besok

Pendukung Prabowo-Gibran Akan Gelar Aksi di MK Kamis dan Jumat Besok

Nasional
Menteri PAN-RB Enggan Komentari Istrinya yang Diduga Diintimidasi Polisi

Menteri PAN-RB Enggan Komentari Istrinya yang Diduga Diintimidasi Polisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com