Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ASN NTB Diwajibkan Beli Tiket MotoGP Mandalika, Menpan RB: Pemda Punya Kebijakan Sendiri

Kompas.com - 03/03/2022, 12:29 WIB
Tsarina Maharani,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, aturan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) setempat membeli tiket MotoGP 2022 Mandalika tidak ada kaitannya dengan pemerintah pusat.

Tjahjo menegaskan, tiap pemerintah daerah bisa menentukan kebijakan masing-masing.

"Tidak harus koordinas pusat. Pemda kan punya kebijakan-kebijakan sendiri," ujar Tjahjo saat dihubungi, Kamis (3/3/3022).

Adapun target penjualan tiket MotoGP 2022 yaitu sebanyak 60.000 tiket. Namun, hingga 20 Februari 2022, tiket yang terjual baru sebanyak 21.530 tiket.

Baca juga: Penjualan Tiket Lesu, ASN Diwajibkan Nonton MotoGP Mandalika

Untuk mencapai target penjualan itu, Pemprov NTB pun melakukan pemetaan dengan mendistribusikan penjualan tiket ke dalam 10 klaster.

Salah satunya, ASN di NTB wajib membeli 4.000 tiket. Kemudian, bupati dan wali kota se-NTB 16.000 tiket.

Berikutnya, klaster kapolda, kapolres, danrem, danlanal, danlanud 2.000, serta instansi vertikal daerah 2.000 tiket.

Sedangkan klaster BUMN dan perbankan 2.500 tiket, asosiasi profesi 2.000 tiket, guru dan pelajar 2.500 tiket, ustaz dan santri 500 tiket.

Dalam keterangan terpisah, Deputi I Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Febry Calvin Tetelepta, mengatakan, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penjualan tiket MotoGP Mandalika.

Baca juga: Jurus Pemerintah agar MotoGP Mandalika Ramai Ditonton, Wajibkan ASN Beli Tiket hingga Harga Khusus bagi Warga NTB

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu menjual tiket MotoGP satu paket dengan penginapan.

Menurut Febry, penjualan tiket MotoGP 2022 belum maksimal karena wisatawan mengkhawatirkan ketersediaan hunian penginapan di sekitar lokasi.

"Salah satu penyebab minimnya penjualan tiket MotoGP tidak terlepas dari ketersediaan akomodasi yang terbatas. Wisatawan khawatir tidak mendapat penginapan sementara mereka sudah terlanjur membeli tiket MotoGP," kata Febry dikutip dari keterangan pers, Kamis.

Ia pun meminta pemerintah daerah dan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) terus mengajak masyarakat ikut menonton gelaran MotoGP 2022 Mandalika.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com