Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 03/03/2022, 12:29 WIB
Tsarina Maharani,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, aturan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) setempat membeli tiket MotoGP 2022 Mandalika tidak ada kaitannya dengan pemerintah pusat.

Tjahjo menegaskan, tiap pemerintah daerah bisa menentukan kebijakan masing-masing.

"Tidak harus koordinas pusat. Pemda kan punya kebijakan-kebijakan sendiri," ujar Tjahjo saat dihubungi, Kamis (3/3/3022).

Adapun target penjualan tiket MotoGP 2022 yaitu sebanyak 60.000 tiket. Namun, hingga 20 Februari 2022, tiket yang terjual baru sebanyak 21.530 tiket.

Baca juga: Penjualan Tiket Lesu, ASN Diwajibkan Nonton MotoGP Mandalika

Untuk mencapai target penjualan itu, Pemprov NTB pun melakukan pemetaan dengan mendistribusikan penjualan tiket ke dalam 10 klaster.

Salah satunya, ASN di NTB wajib membeli 4.000 tiket. Kemudian, bupati dan wali kota se-NTB 16.000 tiket.

Berikutnya, klaster kapolda, kapolres, danrem, danlanal, danlanud 2.000, serta instansi vertikal daerah 2.000 tiket.

Sedangkan klaster BUMN dan perbankan 2.500 tiket, asosiasi profesi 2.000 tiket, guru dan pelajar 2.500 tiket, ustaz dan santri 500 tiket.

Dalam keterangan terpisah, Deputi I Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Febry Calvin Tetelepta, mengatakan, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penjualan tiket MotoGP Mandalika.

Baca juga: Jurus Pemerintah agar MotoGP Mandalika Ramai Ditonton, Wajibkan ASN Beli Tiket hingga Harga Khusus bagi Warga NTB

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu menjual tiket MotoGP satu paket dengan penginapan.

Menurut Febry, penjualan tiket MotoGP 2022 belum maksimal karena wisatawan mengkhawatirkan ketersediaan hunian penginapan di sekitar lokasi.

"Salah satu penyebab minimnya penjualan tiket MotoGP tidak terlepas dari ketersediaan akomodasi yang terbatas. Wisatawan khawatir tidak mendapat penginapan sementara mereka sudah terlanjur membeli tiket MotoGP," kata Febry dikutip dari keterangan pers, Kamis.

Ia pun meminta pemerintah daerah dan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) terus mengajak masyarakat ikut menonton gelaran MotoGP 2022 Mandalika.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Jokowi Janji Urus Kenaikan Tukin Kementerian Investasi Usai Bahlil Minta Dinaikkan

Jokowi Janji Urus Kenaikan Tukin Kementerian Investasi Usai Bahlil Minta Dinaikkan

Nasional
Tanggapi Santai Isu 'Walkout' di COP28, Jokowi: Yang Penting Kita Telah Lakukan Hal Nyata

Tanggapi Santai Isu "Walkout" di COP28, Jokowi: Yang Penting Kita Telah Lakukan Hal Nyata

Nasional
Ganjar Ingin Aset Negara di IKN Dibangun dengan APBN

Ganjar Ingin Aset Negara di IKN Dibangun dengan APBN

Nasional
Tanggapan Jokowi Usai Menteri Bahlil Minta Tukin Naik di Depan Publik

Tanggapan Jokowi Usai Menteri Bahlil Minta Tukin Naik di Depan Publik

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Usul Saling Sanggah Dihapus, Pakar: Debat Bukan Cuma Pemaparan Program

TKN Prabowo-Gibran Usul Saling Sanggah Dihapus, Pakar: Debat Bukan Cuma Pemaparan Program

Nasional
Hukuman Angin Prayitno Diringankan Jadi 5 Tahun Penjara

Hukuman Angin Prayitno Diringankan Jadi 5 Tahun Penjara

Nasional
Kritik RUU DKJ, Anies: Demokrasi Kita Harusnya Maju Bukan Mundur

Kritik RUU DKJ, Anies: Demokrasi Kita Harusnya Maju Bukan Mundur

Nasional
Ketika Prabowo Makan Siang bersama Lesti Kejora hingga Nikita Mirzani...

Ketika Prabowo Makan Siang bersama Lesti Kejora hingga Nikita Mirzani...

Nasional
Soal RUU DKJ, Mendagri: Pemerintah Tak Setuju Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Soal RUU DKJ, Mendagri: Pemerintah Tak Setuju Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Nasional
Cerita Alam Ganjar soal 'Privilege' dan Godaan Jadi Anak Pejabat

Cerita Alam Ganjar soal "Privilege" dan Godaan Jadi Anak Pejabat

Nasional
Kampanye di Lampung, Anies Berikan Nama Adil untuk Anak Sapi

Kampanye di Lampung, Anies Berikan Nama Adil untuk Anak Sapi

Nasional
PDI-P Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, Said Beberkan 4 Alasannya

PDI-P Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, Said Beberkan 4 Alasannya

Nasional
Minta Realisasi Investasi di Luar Jawa Ditingkatkan, Jokowi: Masa 16.999 Pulau Hanya 52 Persen

Minta Realisasi Investasi di Luar Jawa Ditingkatkan, Jokowi: Masa 16.999 Pulau Hanya 52 Persen

Nasional
Dorong Kinerja Perusahaan, Dirut PTBA Raih Penghargaan The Best CEO in Beyond Coal

Dorong Kinerja Perusahaan, Dirut PTBA Raih Penghargaan The Best CEO in Beyond Coal

Nasional
Ramai-ramai Tolak Wacana Penunjukan Gubernur Jakarta oleh Presiden: Sekjen PDI-P hingga Cak Imin

Ramai-ramai Tolak Wacana Penunjukan Gubernur Jakarta oleh Presiden: Sekjen PDI-P hingga Cak Imin

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com