Kompas.com - 03/03/2022, 12:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, aturan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) setempat membeli tiket MotoGP 2022 Mandalika tidak ada kaitannya dengan pemerintah pusat.

Tjahjo menegaskan, tiap pemerintah daerah bisa menentukan kebijakan masing-masing.

"Tidak harus koordinas pusat. Pemda kan punya kebijakan-kebijakan sendiri," ujar Tjahjo saat dihubungi, Kamis (3/3/3022).

Adapun target penjualan tiket MotoGP 2022 yaitu sebanyak 60.000 tiket. Namun, hingga 20 Februari 2022, tiket yang terjual baru sebanyak 21.530 tiket.

Baca juga: Penjualan Tiket Lesu, ASN Diwajibkan Nonton MotoGP Mandalika

Untuk mencapai target penjualan itu, Pemprov NTB pun melakukan pemetaan dengan mendistribusikan penjualan tiket ke dalam 10 klaster.

Salah satunya, ASN di NTB wajib membeli 4.000 tiket. Kemudian, bupati dan wali kota se-NTB 16.000 tiket.

Berikutnya, klaster kapolda, kapolres, danrem, danlanal, danlanud 2.000, serta instansi vertikal daerah 2.000 tiket.

Sedangkan klaster BUMN dan perbankan 2.500 tiket, asosiasi profesi 2.000 tiket, guru dan pelajar 2.500 tiket, ustaz dan santri 500 tiket.

Dalam keterangan terpisah, Deputi I Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Febry Calvin Tetelepta, mengatakan, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penjualan tiket MotoGP Mandalika.

Baca juga: Jurus Pemerintah agar MotoGP Mandalika Ramai Ditonton, Wajibkan ASN Beli Tiket hingga Harga Khusus bagi Warga NTB

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu menjual tiket MotoGP satu paket dengan penginapan.

Menurut Febry, penjualan tiket MotoGP 2022 belum maksimal karena wisatawan mengkhawatirkan ketersediaan hunian penginapan di sekitar lokasi.

"Salah satu penyebab minimnya penjualan tiket MotoGP tidak terlepas dari ketersediaan akomodasi yang terbatas. Wisatawan khawatir tidak mendapat penginapan sementara mereka sudah terlanjur membeli tiket MotoGP," kata Febry dikutip dari keterangan pers, Kamis.

Ia pun meminta pemerintah daerah dan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) terus mengajak masyarakat ikut menonton gelaran MotoGP 2022 Mandalika.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 1 Oktober Hari Memperingati Apa?

Tanggal 1 Oktober Hari Memperingati Apa?

Nasional
Airlangga Sebut Komunikasi Golkar dengan Ridwan Kamil Jalan Terus

Airlangga Sebut Komunikasi Golkar dengan Ridwan Kamil Jalan Terus

Nasional
Keppres Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Non-Yudisial Dianggap Tak Sesuai Standar

Keppres Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Non-Yudisial Dianggap Tak Sesuai Standar

Nasional
Video Viral Gatot Nurmantyo Sebut Ferdy Sambo Bisa Kembali Aktif Jadi Polisi, Polri Sebut Itu Hoaks

Video Viral Gatot Nurmantyo Sebut Ferdy Sambo Bisa Kembali Aktif Jadi Polisi, Polri Sebut Itu Hoaks

Nasional
Dua Hakim 'Concurring Opinion' terhadap Putusan MK Terkait Gugatan PKS soal 'Presidential Threshold'

Dua Hakim "Concurring Opinion" terhadap Putusan MK Terkait Gugatan PKS soal "Presidential Threshold"

Nasional
Soal Rencana Pertemuan dengan Puan Maharani, Airlangga: Tunggu Saja

Soal Rencana Pertemuan dengan Puan Maharani, Airlangga: Tunggu Saja

Nasional
Paulus Waterpauw Angkat Bicara soal 'Utusan Istana' yang Diributkan Demokrat

Paulus Waterpauw Angkat Bicara soal "Utusan Istana" yang Diributkan Demokrat

Nasional
Soal Isu Akan Dideklarasikan Jadi Capres, Anies: Saya Masih Ngurus Jakarta sampai 16 Oktober

Soal Isu Akan Dideklarasikan Jadi Capres, Anies: Saya Masih Ngurus Jakarta sampai 16 Oktober

Nasional
UPDATE 29 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,94 Persen, Ketiga 27,06 Persen

UPDATE 29 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,94 Persen, Ketiga 27,06 Persen

Nasional
Eks Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Dihadirkan dalam Sidang Kasus Ekspor CPO

Eks Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Dihadirkan dalam Sidang Kasus Ekspor CPO

Nasional
Ingatkan Resesi, Jokowi: Tahun Depan Gelap, Kita Tak Tahu Badai Besarnya seperti Apa

Ingatkan Resesi, Jokowi: Tahun Depan Gelap, Kita Tak Tahu Badai Besarnya seperti Apa

Nasional
Ketentuan Pimpinan BI Tak Boleh Anggota Partai Politik Dihapus Melalui RUU PPKS

Ketentuan Pimpinan BI Tak Boleh Anggota Partai Politik Dihapus Melalui RUU PPKS

Nasional
Jokowi: Kemenkominfo Paling Sedikit Gunakan Produk Dalam Negeri

Jokowi: Kemenkominfo Paling Sedikit Gunakan Produk Dalam Negeri

Nasional
Pengamat Sebut Seleksi Hakim Agung Sangat Politis karena Peran DPR Dominan

Pengamat Sebut Seleksi Hakim Agung Sangat Politis karena Peran DPR Dominan

Nasional
Putri Candrawathi Tak Ditahan karena Alasan Kemanusiaan, Pengacara Brigadir J: Seolah Orang Lain Margasatwa

Putri Candrawathi Tak Ditahan karena Alasan Kemanusiaan, Pengacara Brigadir J: Seolah Orang Lain Margasatwa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.