Kompas.com - 03/03/2022, 09:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang percakapan di WhatsApp Group (WAG) kalangan TNI-Polri terkait kebijakan pemindahan ibu kota negara dinilai sebagai cermin hubungan yang kurang baik antara sipil dan militer. Bahkan ada kecenderungan dipolitisasi.

"Ini relasi yang tidak baik antara sipil dan militer. Kecenderungannya militer dipolitisasi," kata pengamat militer Al Araf kepada Kompas.com, Selasa (2/3/2022).

Al Araf mengatakan, hubungan antara sipil dan militer dalam sebuah negara demokrasi harus berdasarkan prinsip objective civilian control. Teori itu diutarakan oleh pakar politik Amerika Serikat, Samuel P. Huntington, dalam buku The Soldier and the State.

"Maksudnya adalah kelompok sipil mengendalikan militer dengan menghargai prinsip otonomi militer dengan tujuan supaya militer menjadi profesional," ujar Al Araf.

Baca juga: Bicara soal Kesetiaan Tentara, Jokowi Ingatkan Anggota TNI Hati-hati Berdebat soal IKN

Sedangkan lawan dari teori itu, menurut Al Araf, adalah subjective civilian control. Artinya adalah kalangan sipil melakukan intervensi dengan menerapkan pembatasan secara aturan dan kelembagaan terhadap militer.

Al Araf mengatakan, subjective civilian control akan berdampak terhadap politisasi militer. Militer menjadi arena meraih dukungan politik bagi kalangan sipil, dan menurut dia contoh dari hal itu bisa dilihat saat ini.

"Contoh intervensi sipil terhadap militer adalah saat pergantian posisi pucuk pimpinan. Seperti dalam pergantian Panglima TNI yang seharusnya dijabat bergiliran dari tiga matra yang ada, karena ada faktor kedekatan politik kalangan tertentu maka menjadi berbeda," ujar Al Araf.

"Begitu juga halnya dengan Pangkostrad. Sistem Merit yang sudah dibangun menjadi tidak berjalan karena relasi yang politis itu," sambung Al Araf yang juga merupakan Direktur Imparsial.

Baca juga: Risaukan Polemik IKN dalam WAG, Jokowi Dinilai Ingin Pastikan Dukungan Penuh TNI-Polri

Yang dimaksud dengan sistem merit adalah kebijakan dan manajemen yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. Tujuan penerapannya adalah merekrut sumber daya manusia (SDM) yang profesional dan berintegritas dan menempatkan jabatan-jabatan sesuai kompetensi, mengembangkan kemampuan dan kompetensi SDM, memberikan kepastian karier dan melindungi SDM dari intervensi politik dan tindakan kesewenang-wenangan, pengelolaan SDM secara efektif dan efisien, dan memberikan penghargaan bagi SDM yang adil dan layak sesuai kinerja.

Direktur Imparsial Al Araf saat diskusi bertajuk Quo Vadis Reformasi: Kembalinya Militer dalam Urusan Sipil, di Gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019). KOMPAS.com/Devina Halim Direktur Imparsial Al Araf saat diskusi bertajuk Quo Vadis Reformasi: Kembalinya Militer dalam Urusan Sipil, di Gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019).

Menurut Al Araf, bentuk lain dari politisasi hubungan sipil-militer saat ini adalah pelibatan TNI dalam sejumlah program pemerintah, seperti ketahanan pangan. Padahal, hal itu bukan menjadi tugas dan fungsi TNI.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Usul Perwira TNI Bisa Masuk Kementerian, Moeldoko: Itu Baru Diskursus

Luhut Usul Perwira TNI Bisa Masuk Kementerian, Moeldoko: Itu Baru Diskursus

Nasional
Prabowo-Muhaimin ke KPU, Arak-arakan Barongsai Tutup Jalan Imam Bonjol

Prabowo-Muhaimin ke KPU, Arak-arakan Barongsai Tutup Jalan Imam Bonjol

Nasional
Temui Fraksi PDI-P, Dewan Pers Ingin RKUHP Tidak Hambat Kerja Jurnalis

Temui Fraksi PDI-P, Dewan Pers Ingin RKUHP Tidak Hambat Kerja Jurnalis

Nasional
Diiringi Pawai Kebudayaan Betawi, Partai Hanura Daftar Jadi Peserta Pemilu 2024

Diiringi Pawai Kebudayaan Betawi, Partai Hanura Daftar Jadi Peserta Pemilu 2024

Nasional
Relawan Sebut Capres Pilihan Hasil Musra Bakal Diumumkan 11 Maret 2023

Relawan Sebut Capres Pilihan Hasil Musra Bakal Diumumkan 11 Maret 2023

Nasional
Relawan Jokowi Klaim Tak Ada 'Bandar' yang Danai Musyawarah Rakyat

Relawan Jokowi Klaim Tak Ada 'Bandar' yang Danai Musyawarah Rakyat

Nasional
Siap Beri Kesaksian Kasus Brigadir J, Bharada E Resmi Ajukan Diri sebagai Justice Collaborator

Siap Beri Kesaksian Kasus Brigadir J, Bharada E Resmi Ajukan Diri sebagai Justice Collaborator

Nasional
Luhut Usul TNI Bisa Jabat di Kementerian, Anggota DPR: Jangan Sampai Kembali ke Dwifungsi ABRI

Luhut Usul TNI Bisa Jabat di Kementerian, Anggota DPR: Jangan Sampai Kembali ke Dwifungsi ABRI

Nasional
Istana Diminta Lebih Keras soal Kasus Brigadir J, Moeldoko: Kapolri Sudah Pedomani Perintah Presiden

Istana Diminta Lebih Keras soal Kasus Brigadir J, Moeldoko: Kapolri Sudah Pedomani Perintah Presiden

Nasional
KPK Panggil Ketua DPRD Kota Ambon sebagai Saksi Terkait Suap Izin Pendirian Gerai Alfamidi

KPK Panggil Ketua DPRD Kota Ambon sebagai Saksi Terkait Suap Izin Pendirian Gerai Alfamidi

Nasional
Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana yang Jerat Brigadir RR, Tersangka Baru Kasus Brigadir J

Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana yang Jerat Brigadir RR, Tersangka Baru Kasus Brigadir J

Nasional
PKB Gelar Sejumlah Ritual Sebelum Jalan Bareng dengan Gerindra Ke KPU, Apa Saja?

PKB Gelar Sejumlah Ritual Sebelum Jalan Bareng dengan Gerindra Ke KPU, Apa Saja?

Nasional
Jokowi Disebut 'Ada Hati' dengan Prabowo, Relawan: Saya Yakin Belum Dipilih

Jokowi Disebut 'Ada Hati' dengan Prabowo, Relawan: Saya Yakin Belum Dipilih

Nasional
2 Tersangka Pembunuhan Brigadir J: Brigadir RR Terancam Hukuman Mati, Bharada E Bisa Kena 15 Tahun Penjara

2 Tersangka Pembunuhan Brigadir J: Brigadir RR Terancam Hukuman Mati, Bharada E Bisa Kena 15 Tahun Penjara

Nasional
Soal Pengganti Tjahjo Kumolo, Moeldoko: Tunggu Saja, Sebentar Lagi

Soal Pengganti Tjahjo Kumolo, Moeldoko: Tunggu Saja, Sebentar Lagi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.