Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 03/03/2022, 07:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 1.117 narapidana beragama Hindu menerima remisi khusus dalam rangka Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1944 yang jatuh pada Kamis (3/3/2022) hari ini.

Koordinator Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Rika Aprianti mengatakan, remisi khusus bukan sekadar bentuk kehadiran negara dalam memberikan penghargaan dan perhatian bagi narapidana pada hari raya keagamaan.

"Lebih dari itu, pemberian remisi diharapkan memberikan motivasi bagi narapidana untuk menjadi lebih baik dan meningkatkan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa," kata Rika dalam siaran pers, Kamis.

Baca juga: Yasonna Terbitkan Permenkumham Setelah PP Pengetatan Remisi Koruptor Dicabut MA

Dari 1.117 narapidana yang mendapat remisi khusus tersebut, 4 orang menerima remisi khusus II atau langsung bebas, 1 orang bebas setelah mendapat remisi 15 hari, dan 3 lainnya bebas setelah mendapat remisi 1 bulan.

Sementara itu, 1.113 narapidana lainnya mendapatkan remisi khusus I atau pengurangan sebagian, terdiri dari 269 orang menerima remisi 15 hari, 687 orang mendapat remisi 1 bulan, 117 orang menerima remisi 1 bulan 15 hari, dan 40 orang mendapat remisi 2 bulan.

Rika menjelaskan, seluruh proses pemberian remisi dilakukan secara daring melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) dan tidak dipungut biaya.

"SDP mempermudah kami dalam melakukan pemeriksaan syarat administratif dan substantif yang tentunya telah dipenuhi narapidana penerima remisi," ujar Rika.

Baca juga: Tradisi dan Makna Hari Raya Nyepi bagi Umat Hindu...

"Selain itu baik narapidana maupun keluarganya dapat memantau langsung proses usulan remisi dengan memanfaatkan pemindai biometrik," imbuh dia.

Rika menambahkan, hingga 22 Februari 2022, jumlah warga binaan pemasyarakatan di seluruh wilayah Indonesia berjumlah 271.252 orang dengan rincian 226.490 narapidana dan 44.762 tahanan.

Adapun pemberian remisi khusus Nyepi ini menghemat anggaran biaya makana pidana sebesar Rp 551,055 juta dengan biaya makan sebesar Rp 17.000 per orang per hari.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaksa Tuntut Arif Rahman Arifin 1 Tahun Penjara di Kasus 'Obstruction of Justice'

Jaksa Tuntut Arif Rahman Arifin 1 Tahun Penjara di Kasus "Obstruction of Justice"

Nasional
Mahfud Beri Atensi PMI Asal Cianjur yang Minta Pulang, Bareskrim Turun Tangan

Mahfud Beri Atensi PMI Asal Cianjur yang Minta Pulang, Bareskrim Turun Tangan

Nasional
Imigrasi Luncurkan 'Molina', Situs Web Permohonan Visa Berbasis 'Online' untuk WNA

Imigrasi Luncurkan "Molina", Situs Web Permohonan Visa Berbasis "Online" untuk WNA

Nasional
Usulkan Sekretariat Perubahan, AHY Dinilai Ingin Amankan Kursi Cawapres Pendamping Anies

Usulkan Sekretariat Perubahan, AHY Dinilai Ingin Amankan Kursi Cawapres Pendamping Anies

Nasional
Pemblokiran Rekening Penjual Burung Salah, KPK Sebut Nama Mirip Tersangka

Pemblokiran Rekening Penjual Burung Salah, KPK Sebut Nama Mirip Tersangka

Nasional
Jaksa Tanggapi Nota Pembelaan Ferdy Sambo, Ricky Rizal dan Kuat Ma’ruf

Jaksa Tanggapi Nota Pembelaan Ferdy Sambo, Ricky Rizal dan Kuat Ma’ruf

Nasional
Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Irfan Widyanto Siap Hadapi Tuntutan Jaksa

Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Irfan Widyanto Siap Hadapi Tuntutan Jaksa

Nasional
Perlawanan Kejagung Usai Bos KSP Indosurya Divonis Bebas

Perlawanan Kejagung Usai Bos KSP Indosurya Divonis Bebas

Nasional
Manuver Nasdem Temui Gerindra-PKB, Tinggalkan PKS-Demokrat?

Manuver Nasdem Temui Gerindra-PKB, Tinggalkan PKS-Demokrat?

Nasional
Pengacara Sebut Arif Rachman dan Baiquni Wibowo Sudah Jujur, Harap Jaksa Tuntut Keduanya Bijaksana

Pengacara Sebut Arif Rachman dan Baiquni Wibowo Sudah Jujur, Harap Jaksa Tuntut Keduanya Bijaksana

Nasional
Pengacara Chuck Putranto Harap Tuntutan Jaksa Pertimbangkan Fakta Persidangan

Pengacara Chuck Putranto Harap Tuntutan Jaksa Pertimbangkan Fakta Persidangan

Nasional
Lagi, Ketua KPU Dilaporkan 'Wanita Emas' atas Tuduhan Pelecehan Seksual ke DKPP

Lagi, Ketua KPU Dilaporkan "Wanita Emas" atas Tuduhan Pelecehan Seksual ke DKPP

Nasional
Varian Kraken Masuk Indonesia, Kemenkes Sebut Tak Perlu Tutup Pintu Kedatangan WNA

Varian Kraken Masuk Indonesia, Kemenkes Sebut Tak Perlu Tutup Pintu Kedatangan WNA

Nasional
6 Anak Buah Ferdy Sambo Jalani Sidang Tuntutan Kasus 'Obstruction of Justice'

6 Anak Buah Ferdy Sambo Jalani Sidang Tuntutan Kasus "Obstruction of Justice"

Nasional
KPU RI Rekrut Pantarlih Pemilu 2024, Ini Syarat dan Kelengkapan Dokumennya

KPU RI Rekrut Pantarlih Pemilu 2024, Ini Syarat dan Kelengkapan Dokumennya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.