Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setelah 1 Bulan Berpolemik, Pemerintah Bilang Pencairan JHT Dikembalikan ke Aturan Lama

Kompas.com - 03/03/2022, 06:54 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Syarat Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) tengah direvisi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) setelah menuai polemik di masyarakat, terkhusus kalangan pekerja.

Untuk itu, Menaker Ida Fauziyah mengungkapkan, aturan pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan saat ini mengacu pada aturan lama, yakni Permenaker Nomor 19 Tahun 2015.

"Perlu saya sampaikan kembali bahwa Permenaker lama (No 19/2015) saat ini masih berlaku dan masih menjadi dasar bagi teman-teman pekerja/buruh untuk melakukan klaim JHT," kata Ida, dikutip dari keterangan tertulisnya, Rabu (2/3/2022).

"Tidak terkecuali bagi yang ter-PHK maupun mengundurkan diri tetap dapat klaim JHT sebelum usia pensiun," sambungnya.

Baca juga: Klaim JHT Kembali ke Aturan Lama, Bisa Cair Saat Resign atau PHK

Ida mengatakan, Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 sebelumnya direncanakan berlaku pada 4 Mei 2022. Namun, saat ini masih dalam proses revisi sehingga belum berlaku efektif.

Dengan demikian, para pekerja atau buruh yang hendak melakukan klaim JHT dapat menggunakan acuan Permenaker lama.

Alhasil, para pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau mengundurkan diri, dapat langsung mencairkan JHT tanpa harus menunggu berusia 56 tahun seperti yang diatur dalam Permenaker Nomor 2 Tahun 2022.

Polemik Permenaker 2/2022

Masih lekat dalam ingatan, satu bulan yang lalu, tepatnya 4 Februari 2022, Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 resmi diterbitkan oleh Menaker Ida Fauziyah.

Perlu diketahui, aturan itu menegaskan bahwa manfaat JHT baru bisa dicairkan dalam tiga kondisi peserta di antaranya mencapai usia pensiun, cacat total tetap, atau meninggal dunia.

"Manfaat JHT bagi Peserta yang mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan kepada Peserta pada saat mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun," demikian bunyi Pasal 3 Permenaker tersebut.

Baca juga: Tak Perlu Tunggu Usia 56 Tahun, Ini Syarat Cairkan JHT Menurut Aturan Lama

Artinya, JHT baru bisa dicairkan secara penuh oleh peserta di usia 56 tahun atau saat pensiun. Padahal, Permenaker Nomor 19 Tahun 2015 justru menyebutkan, manfaat JHT bisa dicairkan bagi peserta yang berhenti kerja.

Kategori peserta yang berhenti kerja itu termasuk di dalamnya peserta mengundurkan diri, peserta terkena PHK, dan peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

Tuai protes

Tak butuh waktu lama, Permenaker yang dinilai merugikan itu langsung diprotes para serikat pekerja dan kalangan buruh.

Halaman:


Terkini Lainnya

TKN Indikasikan Prabowo Akan Temui Jokowi dan Megawati Usai Bertemu SBY

TKN Indikasikan Prabowo Akan Temui Jokowi dan Megawati Usai Bertemu SBY

Nasional
Gempa Magnitudo 5,7 Guncang Banten, BMKG Imbau Hindari Bangunan Retak

Gempa Magnitudo 5,7 Guncang Banten, BMKG Imbau Hindari Bangunan Retak

Nasional
Gempa Magnitudo 5,7 di Banten Dirasakan sampai Bandung

Gempa Magnitudo 5,7 di Banten Dirasakan sampai Bandung

Nasional
Bertemu SBY secara Tertutup, Prabowo Diduga Minta Saran untuk Susun Kabinet

Bertemu SBY secara Tertutup, Prabowo Diduga Minta Saran untuk Susun Kabinet

Nasional
Survei LSI: 47 Persen Pemilih PKB dan 53 Persen Pemilih Nasdem Coblos Prabowo-Gibran

Survei LSI: 47 Persen Pemilih PKB dan 53 Persen Pemilih Nasdem Coblos Prabowo-Gibran

Nasional
LSI Ungkap Pendukung Prabowo-Gibran Melonjak Jelang Hari Pencoblosan

LSI Ungkap Pendukung Prabowo-Gibran Melonjak Jelang Hari Pencoblosan

Nasional
Prabowo-SBY Bertemu, Demokrat Sebut Penting Tukar Pikiran dengan Presiden Ke-6 RI

Prabowo-SBY Bertemu, Demokrat Sebut Penting Tukar Pikiran dengan Presiden Ke-6 RI

Nasional
Pengamat Nilai Penunjukkan AHY Jadi Menteri Belum Mampu Redam Hak Angket Kecurangan Pemilu

Pengamat Nilai Penunjukkan AHY Jadi Menteri Belum Mampu Redam Hak Angket Kecurangan Pemilu

Nasional
Analisis Litbang Kompas: Gibran Faktor Utama Suara Prabowo-Gibran Meroket Sampai 58 Persen

Analisis Litbang Kompas: Gibran Faktor Utama Suara Prabowo-Gibran Meroket Sampai 58 Persen

Nasional
Survei LSI: 17,6 Persen Pemilih Prabowo-Gibran Tak Percaya 'Real Count' KPU

Survei LSI: 17,6 Persen Pemilih Prabowo-Gibran Tak Percaya "Real Count" KPU

Nasional
Survei LSI: 71,6 Persen Pemilih Prabowo-Gibran Percaya Pilpres Satu Putaran

Survei LSI: 71,6 Persen Pemilih Prabowo-Gibran Percaya Pilpres Satu Putaran

Nasional
Survei LSI: Penerima Bansos Cenderung Lebih Banyak Dukung Prabowo-Gibran

Survei LSI: Penerima Bansos Cenderung Lebih Banyak Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Survei LSI: Tingkat Keyakinan Masyarakat Pemilu 2024 Jurdil Turun Drastis Sepekan sejak Pencoblosan

Survei LSI: Tingkat Keyakinan Masyarakat Pemilu 2024 Jurdil Turun Drastis Sepekan sejak Pencoblosan

Nasional
LSI: Kepuasan Publik Terkait Pemilu 2024 Turun 10,9 Persen sejak Pemungutan Suara Digelar

LSI: Kepuasan Publik Terkait Pemilu 2024 Turun 10,9 Persen sejak Pemungutan Suara Digelar

Nasional
Mahfud: Hak Angket Sangat Boleh, Siapa Bilang Tidak Cocok?

Mahfud: Hak Angket Sangat Boleh, Siapa Bilang Tidak Cocok?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com