Puan Minta Pemerintah Selesaikan Masalah Harga Kedelai Sebelum Ramadan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah segera menyelesaikan masalah terkait kenaikan harga kedelai yang tengah dikeluhkan masyarakat, utamanya pedagang di pasar.

Dia juga mengungkapkan tenggat waktu yang diharapkan yaitu pemerintah dapat menyelesaikan harga kedelai sebelum bulan Ramadan atau bulan puasa.

"Kita minta agar sebelum Ramadan, masalah kedelai ini harus sudah bisa diselesaikan," kata Puan dalam keterangannya, Rabu (2/3/2022).

Baca juga: Soal Kedelai Lokal, Petani Minta Pengendalian Impor dan Jaminan Harga

Adapun hal tersebut disampaikannya ketika berkunjung ke Kampung Sukomanunggal, tempat para pengrajin tempe di Surabaya, Jawa Timur.

Di desa tersebut, terdapat paguyuban yang terdiri dari beberapa pengrajin tempe, tempe gembos dan tahu.

Ketika berdialog dengan salah satu pengrajin tempe dan tahu, Puan menerima keluhan kenaikan harga kedelai. Sehingga, naiknya harga kedelai dinilai berdampak terhadap produksi tempe dan tahu.

"Kedelai naik dari harga Rp 8.000 menjadi Rp 11.500 per kilogram. Lumayan berat bu,” kata salah satu pengrajin tempe di Kampung Sukomanunggal.

Baca juga: Puncak Panen Kedelai Diprediksi Bulan Mei-Juni, akankah Harga Kedelai Kembali Normal?

Kepada Puan, pengrajin itu mengatakan bahwa mereka menyiasati dengan mengecilkan bentuk tempe dan tahu. Sebab, jika terlalu menaikkan harga jual, dikhawatirkan berdampak terhadap pembelian masyarakat.

Menanggapi hal itu, Puan menuturkan bahwa kelangkaan kedelai sudah diprediksi dari pertengahan 2020. Hal tersebut dikarenakan adanya perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok.

Menurut Puan, ada berbagai antisipasi yang bisa dilakukan negara sejak awal. Salah satunya komunikasi dengan beberapa negara penghasil kedelai.

"Indonesia dapat berkomunikasi dengan beberapa negara penghasil kedelai selain AS. Contohnya Brazil atau Argentina," jelasnya.

Baca juga: Harga Kedelai Naik, Dosen IPB Beri 7 Solusi

Ketua DPP PDI-P itu menambahkan, pemerintah juga perlu menguatkan koordinasi antar Kementerian. Misalnya, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian diminta untuk gotong royong untuk menyesuaikan pasokan dan off taker kedelai lokal.

Ia juga berpandangan, seharusnya sejak 2020, pemerintah bisa melakukan riset serius dalam memaksimalkan komoditas non kedelai sebagai bahan pembuat tempe.

"Misalnya Koro pedang, koro benguk, kacang tanah, kacang hijau, lamtoro, bahkan daun singkong. Keberhasilan penelitian seperti itu bisa untuk parsial substitusi,” pungkasnya.